 |
| Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana Razak. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana Razak, menegaskan bahwa persoalan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan III.
Salah satu yang paling mendesak adalah kondisi ruas Jalan Kumai Hilir Seberang menuju Sekonyer yang hingga kini belum mendapat penanganan dari pemerintah. Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan kegiatan reses, Senin (17/11/2025).
Okki menjelaskan, akses jalan tersebut memiliki peran vital bagi warga untuk menuju fasilitas kesehatan. Ketika jalur darat tidak dapat dilalui, masyarakat terpaksa menggunakan jalur sungai yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.
“Saat ombak tinggi atau air pasang, mereka bisa tertahan. Ini fatal bagi warga yang membutuhkan penanganan kesehatan cepat,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan ini sebenarnya bukan isu baru, namun hingga kini belum ada respons signifikan dari pemerintah daerah maupun pusat.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat Sekonyer harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan warga.
Di sisi lain, Okki juga menyoroti persebaran sinyal komunikasi yang dinilainya mulai membaik di wilayah permukiman. Berdasarkan hasil pemantauan selama reses, ia tidak lagi menemukan titik blind spot di kawasan padat penduduk.
“Klaim Kominfo bahwa cakupan sinyal mencapai sekitar sembilan puluh persen itu sesuai dengan apa yang saya lihat. Hanya di jalan antar kabupaten atau wilayah non-permukiman masih ada blind spot, dan itu wajar,” ujarnya.
Terkait perdebatan publik mengenai kondisi jalan terpanjang di Kalimantan Tengah, Okki menyebut persoalan tersebut sejalan dengan pernyataan sejumlah tokoh, termasuk Agustin Teras Narang.
“Mayoritas jalan yang rusak itu statusnya jalan nasional. Jadi harapannya pemerintah pusat memberi perhatian lebih untuk Kalimantan Tengah,” katanya.
Okki menegaskan, DPRD akan terus mendorong pemerintah pusat agar memprioritaskan pembangunan akses yang berdampak langsung terhadap aktivitas dan keselamatan warga.
Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan besar yang harus dikejar pemerintah untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Kalteng.
Pewarta : Antonius Sepriyono
