 |
| Juru bicara Fraksi Golkar, Rahadian Fani. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah melontarkan kritik terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin, 5 Mei 2025, mereka menilai arah pembangunan daerah masih jauh dari kebutuhan riil masyarakat.
“Transformasi ekonomi belum optimal. Layanan pendidikan dan kesehatan masih timpang antarwilayah. Industri lokal pun belum banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan jangka panjang,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Rahadian Fani, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng.
Fraksi Golkar menilai pembangunan Kalteng masih elitis berfokus pada proyek-proyek besar yang tak menyentuh akar persoalan. Mereka mendesak pemerintah provinsi segera merumuskan ulang prioritas pembangunan berbasis potensi lokal.
Fokus baru yang ditawarkan: pertanian modern, penguatan industri kecil-menengah (IKM), dan dukungan terhadap ekonomi kreatif berbasis komunitas.
“Langkah ini penting untuk menekan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial,” ujar Rahadian.
Kritik juga diarahkan ke sektor layanan dasar. Distribusi tenaga profesional di pedalaman disebut minim. Dalam pendidikan, pendekatan link and match dengan dunia industri serta digitalisasi dianggap mendesak. Sementara di sektor kesehatan, pemerataan tenaga medis harus menjadi prioritas.
Fraksi Golkar juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang dianggap terlalu berorientasi profit. Aktivitas tambang dinilai mengabaikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
“Kami minta perusahaan tambang lebih serius berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasinya,” tegas Rahadian.
Selain itu, mereka mendesak penyusunan peta jalan transisi energi yang terukur dan realistis.
Tak ketinggalan, isu ketahanan pangan turut diangkat. Golkar mendorong diversifikasi komoditas dan penguatan konektivitas antarwilayah untuk memperlancar distribusi dan membuka akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
“Arah kebijakan mesti dibenahi. Jangan sampai pembangunan Kalteng terus terjebak dalam pola yang eksploitatif dan timpang,” tutupnya. (red)
