 |
| Juru bicara Fraksi NasDem, Asdy Narang. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai NasDem melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin, 5 Mei 2025, juru bicara Fraksi NasDem, Asdy Narang, menyoroti sejumlah persoalan krusial dari tata kelola lahan hingga pelayanan publik.
NasDem menilai kebijakan tata ruang dan pengelolaan lahan masih lemah, terutama terkait implementasi Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2021. Asdy menyebut aturan ini belum memberi perlindungan hukum yang cukup bagi masyarakat adat dalam membuka lahan non-gambut.
"Ketidaktegasan ini menciptakan celah bagi pembakaran lahan yang tak terkendali. Revisi aturan mendesak dilakukan demi pencegahan karhutla berbasis kearifan lokal," tegas Asdy.
Di sektor investasi, Fraksi NasDem menilai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kurang transparan dan tidak proaktif dalam melayani pelaku usaha. Tidak adanya insentif investasi juga disebut menjadi penghambat tumbuhnya usaha dan lapangan kerja.
"Tanpa kepastian insentif, Kalimantan Tengah akan tertinggal dalam perebutan investasi berkualitas," ujar Asdy.
NasDem juga mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam agar Kalteng tak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Menurutnya, penguatan kelembagaan sektor energi dan pertambangan, termasuk optimalisasi peran BUMD, harus menjadi prioritas pembangunan.
"Industri pengolahan sawit, karet, rotan, hingga perikanan harus dikembangkan sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
Untuk sektor pertanian, NasDem mendukung pendekatan berbasis teknologi demi memperkuat tanaman pangan dan hortikultura. Fraksi juga mendorong pembentukan koperasi dan BUMDes sebagai instrumen penguatan daya saing petani.
Konflik agraria yang masih terjadi antara masyarakat dan korporasi juga disorot. NasDem mengusulkan pembentukan lembaga mediasi independen yang berpihak pada keadilan.
Di bidang pelayanan publik dan kesehatan, NasDem menyoroti masih minimnya sarana dan tenaga medis di 34 puskesmas, serta mutu layanan yang dinilai belum standar.
"Banyak indikator program pelayanan publik yang tidak tercapai meski anggaran tergolong besar. Ini menunjukkan rendahnya efektivitas dan akuntabilitas birokrasi," katanya.
NasDem mendesak pemerintah provinsi untuk memainkan peran lebih aktif sebagai regulator sekaligus fasilitator pembangunan.
"Pemerintah harus hadir melindungi pelaku usaha lokal dari dominasi korporasi besar dan memastikan pembangunan berpihak pada masyarakat," tutup Asdy. (red)
