 |
| Juru bicara Fraksi PAN, Agie. (ist) |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi dalam mengelola ekonomi dan pendapatan daerah.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin, 5 Mei 2025, juru bicara Fraksi PAN, Agie, menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
Menurut Agie, upaya penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Tengah masih jauh dari memuaskan. Dalam tujuh tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan hanya sekitar satu persen.
“Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif. Program pengentasan kemiskinan belum efektif menyasar masyarakat miskin,” ujarnya.
Fraksi PAN mendorong evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan. Mereka mendesak reformulasi kebijakan agar anggaran tidak habis dalam skema yang tidak efisien dan benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
Di sektor pendapatan daerah, PAN menyoroti lemahnya pengelolaan pajak dan pencatatan sumber daya. Masih banyak objek pajak, seperti pemanfaatan air permukaan, alat berat, dan pertambangan, yang belum terdata secara sistematis.
“Ini menjadi penghambat utama dalam optimalisasi penerimaan daerah,” kata Agie.
Fraksi PAN meminta agar sistem pendataan dan pengawasan diperkuat, termasuk dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak.
Meski demikian, Fraksi PAN mengapresiasi capaian Pemprov Kalteng dalam menyelesaikan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp84 miliar pada 2023. Namun, sisa tunggakan sebesar Rp77 miliar pada 2024 tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak boleh diabaikan.
Kritik juga diarahkan pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari target dividen Rp120 miliar, hanya Rp78,85 miliar yang terealisasi—hanya 32 persen dari total penyertaan modal.
“Ini menandakan rendahnya produktivitas BUMD. Evaluasi terhadap efektivitas penyertaan modal mutlak dilakukan,” tegas Agie.
Fraksi PAN menutup rekomendasinya dengan seruan agar Pemprov Kalimantan Tengah tidak hanya terpaku pada angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (red)
