Prabowo Luncurkan Program Revitalisasi 10 Ribu Sekolah, DPRD Kalteng Minta Pemda Gerak Cepat - Liputan Sbm

Nusantara Baru Indonesia Maju

Nusantara Baru Indonesia Maju

12 May 2025

Prabowo Luncurkan Program Revitalisasi 10 Ribu Sekolah, DPRD Kalteng Minta Pemda Gerak Cepat

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto. (ist) 
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan empat program pendidikan nasional dalam momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Jumat lalu, 2 Mei.

Empat program itu dikemas dalam satu payung bernama Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Salah satu yang mencuri perhatian: revitalisasi 10.441 sekolah di seluruh Indonesia tahun ini.

Peluncuran program dilakukan langsung oleh Prabowo di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat.

"Tidak boleh ada lagi sekolah yang atapnya runtuh atau cuma punya satu kamar mandi. Kita harus bergerak cepat," kata Prabowo saat itu.

Respons atas program ini datang dari Kalimantan Tengah. Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti arahan pusat.

Menurutnya, revitalisasi sekolah adalah langkah strategis untuk mengangkat kualitas pendidikan di daerah.

“Pemprov Kalteng harus segera inventarisasi kondisi fisik sekolah-sekolah. Ini langkah awal agar program revitalisasi bisa berjalan konkret,” ujarnya di Palangkaraya, Senin, 12 Mei 2025.

Sugiyarto meminta Gubernur Kalteng menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk memetakan kondisi sekolah secara menyeluruh. Data ini penting sebagai pijakan pelaksanaan program.

Ia juga menyinggung soal kesiapan anggaran daerah sebagai bentuk pendampingan, walau anggaran utama berasal dari pemerintah pusat.

Ia mengingatkan, kewenangan pengelolaan sekolah berbeda-beda: SD dan SMP menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota, sementara SMA dan SMK di bawah kendali provinsi.

“Kita harapkan dalam empat hingga lima tahun ke depan, tak ada lagi sekolah rusak di Kalimantan Tengah,” kata Sugiyarto.

Ia menekankan bahwa revitalisasi tak hanya menyasar bangunan sekolah, tapi juga fasilitas penunjang seperti akses jalan, pagar, hingga sanitasi.

“Tujuannya adalah layanan pendidikan yang layak dan merata. Kami di Komisi III DPRD siap mengawal program ini,” ujar dia. (red)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda