Transformasi Posyandu di Palangka Raya: Bukan Sekadar Kesehatan, Tapi Masa Depan Anak

Rizal    Tuesday, June 17, 2025    Berita , Daerah , Palangka Raya , Pemko Palangka Raya   

LIPUTANSBM.COM, Palangka Raya— Pemerintah Kota Palangka Raya terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat dengan mengimplementasikan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui penguatan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Kini, Posyandu tidak hanya menjadi pusat layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan kelurahan sekaligus wadah penyampaian aspirasi warga lintas sektor.

Transformasi ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Posyandu, yang menegaskan bahwa Posyandu bukan lagi sekadar layanan kesehatan dasar, tetapi menjadi pilar penting dalam pembangunan berbasis masyarakat di tingkat kelurahan dan desa. Posyandu diberi mandat untuk menjembatani berbagai layanan dasar lintas sektor dan menjadi media partisipasi aktif warga.

Hal ini disampaikan oleh dr. M. Fitriyanto Leksono, M.Si, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APPKB) Kota Palangka Raya, usai pelaksanaan peringatan Hari Jadi ke-60 Pemerintah Kota Palangka Raya, Senin (17/6/2025).

Menurutnya, terdapat 155 Posyandu aktif yang tersebar di seluruh kota. Saat ini, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada isu kesehatan, tetapi cakupannya telah diperluas ke berbagai sektor lain, seperti Pekerjaan Umum (PU), Perumahan dan Permukiman (Perkim), Pendidikan, Sosial, serta Transmigrasi dan Pembangunan Lingkungan Hidup (Tranti Bumlinah).

“Posyandu sekarang bukan hanya soal imunisasi dan timbang badan. Kader-kader kami menampung aspirasi warga, lalu akan divalidasi oleh lurah dan dikoordinasikan ke dinas teknis terkait,” jelas dr. Fitriyanto.

Saat ini, dua Posyandu telah ditetapkan sebagai pilot project penerapan SPM lintas sektor, yakni Posyandu Sultan di Kelurahan Bukit Tunggal dan Posyandu Harapan Bangsa di Kelurahan Menteng. Keberhasilan keduanya diharapkan dapat direplikasi di Posyandu lain se-Kota Palangka Raya.

Transformasi peran Posyandu ini terbukti efektif. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kota Palangka Raya berhasil ditekan dari 28% pada 2023 menjadi 19,1% pada 2024, mengalami penurunan signifikan sebesar 8,9%.

“Ini berkat kerja keras seluruh pihak. Mulai dari kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga, kader PKK, penyuluh KB, serta dukungan penuh dari wali kota, wakil wali kota, dan seluruh kepala OPD,” ungkapnya.

Untuk memperkuat upaya ini, Pemko juga menggagas Program Orang Tua Asuh Anak Stunting. Program ini melibatkan jajaran ASN, tokoh masyarakat, dan pihak swasta untuk menjadi pendamping langsung bagi anak-anak yang berisiko stunting.

“Sudah ada 137 anak yang didampingi. Para orang tua asuh akan memantau langsung kondisi anak-anaknya—baik dari sisi asupan gizi, kebersihan, hingga edukasi pola asuh. Ini sangat penting karena stunting itu multifaktor,” lanjut dr. Fitriyanto.

Beberapa pihak swasta juga telah menyatakan komitmen untuk bergabung dalam program ini. Mereka akan menerima data anak asuh, menjalankan pendampingan, serta menyampaikan laporan berkala kepada dinas.

Selain itu, bagi masyarakat atau pihak swasta yang ingin menjadi orang tua asuh, dapat langsung datang ke Kantor DP3APPKB Kota Palangka Raya di Kompleks Perkantoran Pemko Palangka Raya, Jalan G. Obos XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya.

“Kami akan merekomendasikan keluarga-keluarga yang berisiko stunting untuk dibantu dalam pemenuhan gizinya,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya optimis dapat terus menurunkan angka stunting dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.