 |
| Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) oleh perusahaan tambang PT Asmin Bara Bronang (ABB) di wilayah Katunjung, Kecamatan Kapuas Hulu, Kalimantan Tengah, kembali menuai sorotan.
Dalam kegiatan reses terbarunya, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, melontarkan kritik keras atas minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam program reboisasi yang sudah berjalan nyaris satu dekade itu.
“Yang saya lihat di lapangan, ABB selama hampir 10 tahun ini hanya sekadar menjalankan kewajiban tanam. Tapi dampaknya bagi masyarakat? Nol besar,” kata Bambang, Kamis, 17 Juli 2025.
Bambang menilai, rehabilitasi DAS semestinya tak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif perusahaan, tapi juga momentum untuk memberdayakan warga sekitar.
Alih-alih begitu, kegiatan reboisasi di Katunjung menurutnya justru menjadi proyek teknis semata, tanpa menyentuh sisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Padahal, kata dia, warga lokal memiliki potensi besar untuk terlibat aktif dalam proses reboisasi. Mulai dari pembuatan bibit, persemaian, penanaman, hingga pemeliharaan tanaman bisa menjadi sumber penghidupan baru. Tapi faktanya, peluang itu seakan tertutup rapat.
“Kalau diberi polybag dan bibit, masyarakat di Katunjung itu bisa bekerja. Tapi faktanya, tidak ada satupun aktivitas seperti itu,” ujarnya.
Bambang juga menyoroti praktik ABB yang lebih memilih vendor dari luar daerah, bahkan membeli bibit dari Banjar hingga Jawa. Langkah ini, menurutnya, tidak hanya mematikan potensi ekonomi lokal, tapi juga menyisakan persoalan ekologis.
“Bibit dari luar itu belum tentu cocok dengan tanah Katunjung. Jadi jangan salahkan kalau tanam ribuan hektare, tapi tidak tumbuh dengan baik,” katanya.
Kondisi ini, lanjutnya, membuat masyarakat hanya menjadi penonton di tengah operasi tambang berskala besar. Ia menggambarkan betapa sunyinya aktivitas ekonomi di desa tersebut saat ia berkunjung dalam agenda reses.
“Saat saya datang reses, masyarakat cuma duduk di depan rumah. Tidak ada aktivitas produksi, tidak ada pemberdayaan. Padahal jika setiap rumah diberi 1.000 polybag untuk pembibitan, pasti setiap pagi sore mereka sibuk. Itu pemberdayaan yang nyata,” tandasnya.
Bambang menilai ABB hanya menjalankan pendekatan bisnis ke bisnis (B2B), mengejar target tanam tanpa mengindahkan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan sosial.
“Apa gunanya perusahaan menanam ribuan hektare kalau tidak satu pun rumah masyarakat yang ikut hidup dari itu?” ucapnya lantang.
Ia pun mendesak pemerintah agar memperkuat regulasi terkait pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi lingkungan. Menurutnya, harus ada aturan tegas yang mewajibkan keterlibatan warga lokal dalam setiap tahapan program lingkungan oleh korporasi.
“Ini soal keadilan sosial, bukan sekadar tanam lalu selesai. Karena jika dibiarkan, akan terus terulang: perusahaan masuk, lingkungan ditambang, masyarakat ditinggal,” pungkasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
