 |
| Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, angkat bicara soal rencana aksi pemblokiran pelabuhan yang bakal digelar Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT).
Aksi itu disebut sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Purdiono mengimbau para sopir agar menyikapi kebijakan tersebut secara bijak, bukan dengan reaksi emosional.
"Saya mengajak rekan-rekan sopir untuk menyesuaikan muatan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak perlu sampai melakukan pemblokiran pelabuhan, karena bisa berdampak luas terhadap masyarakat," ujarnya, Selasa, 22 Juli 2025.
Menurutnya, regulasi terkait batas maksimal muatan kendaraan bukan tanpa alasan. Kebijakan itu dibuat demi melindungi infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi pembangunan, terlebih di kawasan pedalaman yang masih minim akses.
"Kalau jalan utama terus rusak akibat muatan berlebih, pembangunan di pelosok bisa tertunda. Kita harus menjaga akses ini bersama," tambahnya.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang disebutnya konsisten menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.
"Ini bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Infrastruktur harus dimanfaatkan secara adil oleh seluruh lapisan," ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Purdiono mengajak semua pihak untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama, alih-alih mengedepankan konfrontasi.
"Komunikasi itu penting, agar tidak ada pihak yang dirugikan," pungkasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
