LIPUTANSBM.COM, GUNUNG MAS – Komisi III DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) bersama manajemen RSUD Kuala Kurun melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (4/8/2025). Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Dinkes, Rainer Danny Poluan Mamahit, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Eddy Kelana serta staf Dinkes Provinsi.
Anggota Komisi III DPRD Gumas, Singong, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai kendala terkait program BPJS di daerah. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah masih adanya masyarakat yang belum memiliki BPJS, khususnya warga pendatang yang bukan ber-KTP Gunung Mas.
“Contohnya di wilayah Kapuas Hulu, banyak karyawan perusahaan besar swasta (PBS) yang bukan penduduk asli Gumas. Padahal, sesuai arahan Gubernur Kalteng, pelayanan kesehatan gratis hanya berlaku bagi masyarakat yang ber-KTP Kalteng. Begitu pula dengan kebijakan Bupati Gumas yang mengharuskan KTP domisili Gumas,” terang Singong kepada media liputansbm melalui App WhatApp beberapa waktu lalu.
Ia juga menyoroti keterbatasan BPJS dalam menanggung jenis penyakit tertentu. Menurutnya, hal ini membutuhkan kebijakan tambahan dari pemerintah daerah agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
“Pemkab Gumas perlu menyediakan anggaran khusus yang bisa dikelola oleh Dinas Sosial atau instansi terkait. Namun, penggunaan anggaran ini harus memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati (Perbup). Perbup ini sebaiknya disusun dengan kaji banding ke daerah yang sudah menerapkannya,” ujarnya.
Singong juga mendorong dinas terkait untuk menginstruksikan camat, kepala desa, RT, dan RW agar mendata serta mendaftarkan warganya yang belum tercover BPJS. Selain itu, ia menegaskan agar seluruh PBS yang beroperasi di Gumas segera mendaftarkan seluruh karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng untuk program kesehatan gratis yang direncanakan berjalan pada 2026. Pemprov bahkan akan memberikan bantuan Rp150 miliar untuk rumah sakit di Gunung Mas,” ungkapnya.
Singong berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak dan menyentuh kepentingan masyarakat luas. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi harus digunakan sebaik-baiknya,” pungkasnya.