Foto: IST
LIPUTANSBM.COM, GUNUNG MAS – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gunung Mas dari PDI Perjuangan, Nomi Aprilia, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) lebih serius dalam memperhatikan pekerjaan dan usaha masyarakat lokal. Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan ilegal, khususnya praktik pertambangan tanpa izin (PETI). Minggu, 17/08/2025
Dalam pandangan Nomi, sebagian masyarakat di Gunung Mas hingga saat ini masih menggantungkan hidup dari pekerjaan yang tidak jelas legalitasnya, termasuk PETI. Kondisi tersebut terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang bisa diakses masyarakat.
“Sampai saat ini masyarakat kita tidak jarang mengandalkan pekerjaan yang tidak jelas misalnya PETI. Ini dilakukan untuk menutupi biaya hidup sehari-hari. Karena itu, saran kami agar masyarakat lokal dapat diperhatikan dari segi pekerjaannya,” tegas Nomi.
Lebih lanjut, Nomi menilai sektor perkebunan menjadi salah satu peluang yang dapat dikembangkan secara serius. Menurutnya, komoditas seperti kelapa sawit memiliki prospek pasar yang jelas dan bisa menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Gunung Mas.
Selain sawit, ia juga menyebutkan bahwa lahan kosong yang masih luas di Kabupaten Gunung Mas dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas unggulan lainnya seperti karet dan rotan. Potensi besar itu, kata Nomi, perlu dioptimalkan dengan perencanaan dan dukungan kebijakan yang tepat.
“Pemerintah Daerah harus membantu kelompok tani melalui penyediaan bibit, pelatihan, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan dukungan yang tepat, diyakini lahan non-produktif di Gumas dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Nomi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui sektor-sektor produktif. Dengan begitu, kesejahteraan warga dapat meningkat sekaligus meminimalisir ketergantungan pada pekerjaan ilegal yang merugikan daerah. Sumber data pernyataan ini dilansir dari akun resmi media sosial PDI Perjuangan Pusat beberapa hari yang lalu.
