 |
| Ketua Sementara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering. |
Menurut Freddy, hingga saat ini mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat masih menjadi pilihan paling tepat bagi negara demokrasi seperti Indonesia.
Ia menilai, pemilihan langsung memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai secara terbuka kapasitas, rekam jejak, dan kualitas calon kepala daerah yang akan dipilih.
“Kalau kami di PDI Perjuangan, tegas soal sistem Pilkada. Kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat,” kata Freddy, Jumat (23/1/2026).
Freddy mengakui bahwa wacana pengembalian mekanisme Pilkada ke DPRD merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar. Wacana tersebut, kata dia, muncul dengan berbagai pertimbangan, mulai dari tingginya biaya Pilkada langsung hingga kekhawatiran terhadap praktik politik uang.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada sistem pemilihannya, melainkan pada integritas proses dan pengawasan dalam setiap tahapan Pilkada.
“Menurut kami, sistem yang sekarang ini sudah pas. Yang perlu dibenahi ke depan adalah bagaimana memperbaiki kualitasnya, misalnya melalui seleksi calon-calon kepala daerah yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Freddy menekankan pentingnya komitmen seluruh elemen politik untuk menjaga kemurnian suara rakyat dari pengaruh materi.
Ia menilai, pengawasan ketat sejak tahap awal, termasuk di internal partai politik saat memberikan rekomendasi calon, menjadi kunci utama dalam memperkuat kualitas demokrasi.
“Tidak ada urgensi untuk mengubah mekanisme Pilkada kembali ke DPRD selama instrumen pendukungnya bisa diperbaiki. Intinya, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat,” pungkasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
