Penyusunan Arah Kebijakan APBD Yang Benar Mendukung Tercapainya Prioritas Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat - Liputan Sbm

15 September 2022

Penyusunan Arah Kebijakan APBD Yang Benar Mendukung Tercapainya Prioritas Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat




PALANGKA RAYA - Penyusunan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang benar dapat mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo saat membuka secara resmi kegiatan sosialisasi arah kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di M Bahalap Hotel, JL RTA. Milono Kota Palangka Raya, Kamis (15/9/2022).

Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut Wagub mengatakan bahwa sosialisasi yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis sebagai langkah awal menyusun APBD Tahun Anggaran 2023.

“Kita akan dapat meningkatkan kerja sama, membuka wawasan dan sekaligus pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang benar sehingga berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan APBD," kata Edy.

Selain itu, Wagub juga menyampaikan bahwa Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi maupun Pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah.

Hal itu dilakukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2023 yang akan dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

“Saya mengajak kepada kita semua untuk memanfaatkan pertemuan yang penting ini untuk menggali serta memahami hal-hal terkait dengan masalah pengelolaan keuangan daerah," demikian Edy. (Red).

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda