 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, menaruh perhatian serius terhadap persoalan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah.
Saat menggelar reses di sejumlah wilayah produksi pertanian, Syauqie menyerap berbagai aspirasi warga, terutama soal keterbatasan infrastruktur penunjang distribusi hasil tani.
Dalam dialog bersama petani dan tokoh masyarakat, Syauqie menekankan pentingnya konektivitas sebagai fondasi ketahanan pangan.
Ia menyebut jalan usaha tani, irigasi, jembatan antar kecamatan, hingga akses ke sentra distribusi sebagai kebutuhan mendesak.
"Pembangunan jalan dan jembatan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi ini berkaitan langsung dengan bagaimana hasil tani bisa cepat sampai ke pasar. Ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari infrastruktur yang memadai," kata Syauqie, Rabu, 25 Juni 2025.
Sebagai legislator yang bermitra kerja dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, hingga Basarnas dan BMKG, Syauqie berjanji akan membawa semua usulan masyarakat ke tingkat pusat.
Ia menyebut proyek infrastruktur bukan semata urusan pembangunan, tetapi soal keberlangsungan hidup petani.
"Ini semua akan saya kawal dan perjuangkan. Jalan pertanian, irigasi, dan jembatan di daerah-daerah produksi harus jadi prioritas agar petani tidak lagi kesulitan membawa hasil panennya. Kita tidak bicara proyek, kita bicara hajat hidup orang banyak," tegasnya.
Syauqie melihat Kalimantan Tengah memiliki potensi besar menjadi lumbung pangan nasional. Namun, potensi itu akan terus terganjal bila infrastruktur dasar tidak diperkuat.
Ia menyoroti program cetak sawah dan pengembangan jagung sebagai langkah positif, tetapi butuh dukungan konektivitas yang konkret.
"Infrastruktur adalah kunci. Saya mendorong agar anggaran pusat diarahkan lebih kuat ke wilayah seperti Kalimantan Tengah. Bukan hanya untuk membuka isolasi, tapi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis pangan," ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk aktif mengawal pembangunan, serta menyampaikan kendala-kendala di lapangan agar bisa segera ditindaklanjuti melalui jalur legislatif dan kementerian teknis.
Pewarta : Antonius Sepriyono
