LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota
Palangka Raya tengah merancang pembangunan pasar modern sebagai bagian dari
upaya meningkatkan fasilitas publik dan memperkuat roda perekonomian
masyarakat. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan rencana
tersebut usai upacara peringatan Hari Jadi Pemerintahan Kota Palangka Raya
ke-60. Rabu, 23/-0/2025.
“Sekarang masih dalam tahap perencanaan, Kami sedang melihat
lokasi-lokasi mana yang paling pas. Apakah akan menggunakan lahan yang sudah
ada atau mencari tempat baru.” kata Fairid pada Selasa (17/06) di pelataran kantor
pemko Palangka Raya.
Fairid menjelaskan bahwa konsep pasar modern yang dimaksud
bukan sekadar mempercantik pasar tradisional, melainkan membangun fasilitas
yang tertata, higienis, dan ramah bagi semua kalangan.
“Seperti pasar di BSD, ada pasar kering dan pasar basah,
tapi pasar basahnya pun tetap bersih, bagus, dan tidak becek,” ungkapnya.
Salah satu lokasi yang sedang dikaji adalah Pasar Kaya,
namun status lahan dan pinjaman yang masih berjalan menjadi pertimbangan.
Fairid mengatakan pihaknya juga melihat kemungkinan membangun di kawasan BSD
yang sebelumnya telah dilakukan kajian teknis.
“Kita lihat dulu mana yang memungkinkan. Pasar Kaya itu
masih dalam status pinjaman bank, tapi sisanya tinggal beberapa tahun saja
sudah lunas, Kalau memang sudah ditetapkan, konsepnya harus seperti pasar
modern, lengkap dan bersih.” jelasnya.
Lebih lanjut, Fairid menegaskan bahwa hingga kini Kota
Palangka Raya belum memiliki pasar milik pemerintah yang benar-benar
representatif. Menurutnya, keberadaan pasar modern akan mendukung kenyamanan
warga dan menjadi pemicu pergerakan ekonomi.
“Pasar pemerintah yang nyaman dan tertata itu belum ada.
Maka rencana kami adalah mengupayakan agar ini segera terwujud, supaya
perputaran ekonomi masyarakat bisa lebih baik,” tuturnya.
Selain membahas pasar, Fairid juga menyinggung dampak
kehadiran Kodam dan unsur vertikal lainnya terhadap status kota. Ia menjelaskan
bahwa kehadiran institusi seperti itu bisa mengubah klasifikasi Palangka Raya
menjadi kota besar.
“Kalau kota kita masuk kategori besar, tentu dampaknya
banyak. Salah satunya, kita bisa mendapat alokasi dana yang lebih besar dari
pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun, Fairid menekankan bahwa kemajuan pembangunan tidak
bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Saya selalu ingatkan kepada masyarakat, jangan lupa
membayar pajak. Itu dasar dari pembangunan,” tegasnya.
Ia bahkan telah menginstruksikan kepada Dinas Perkim dan PU
agar memprioritaskan wilayah yang masyarakatnya sudah taat pajak untuk
dilakukan perbaikan infrastruktur.
“Kalau sudah ada 60 persen warga yang bayar PBB, kami
komitmen akan perbaiki jalan atau infrastruktur lainnya. Tapi kalau belum, ya
mohon segera dibayar,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Fairid kembali mengajak semua pihak
untuk turut serta mengedukasi warga agar sadar pajak. Menurutnya, kolaborasi
menjadi kunci kemajuan kota.
“Bantu saya mengedukasi masyarakat. Supaya pembangunan bisa berjalan selaras dan manfaatnya terasa untuk semua,” pungkasnya.
