LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA — Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Kalimantan Tengah kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah, Jumat (25/7). Aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar Kejati segera menindaklanjuti dugaan korupsi dalam proyek pengadaan papan tulis interaktif oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Massa aksi yang tergabung dalam SEMMI menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Kejati Kalteng yang dinilai pasif dan tertutup dalam merespons laporan resmi yang sebelumnya telah mereka ajukan. Ketegangan sempat terjadi saat massa meminta bertemu langsung dengan Kepala Kejati yang baru, namun tidak diizinkan dengan alasan yang dinilai tidak transparan.
“Kami datang secara baik-baik, ingin bertemu Kepala Kejati, tapi malah dihalang-halangi. Katanya dinas luar, tapi saat kami minta surat tugas bahwa Kepala Kejati Dinas Luar, tidak bisa ditunjukkan,” tegas Koordinator Aksi SEMMI dalam orasinya. Jumat (25/07/2025)
SEMMI pun memberikan ultimatum tiga hari kepada Kejati Kalteng untuk membuka ruang dialog dan menunjukkan komitmen terhadap penanganan kasus. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan melaporkan Kejati Kalteng ke Kejaksaan Agung RI serta mendesak pencopotan Kepala Kejati.
Untuk diketahui Dugaan korupsi yang disoroti SEMMI berkaitan dengan harga pengadaan papan tulis interaktif yang disebut jauh di atas harga pasar. Selain itu, mereka menilai proses pengadaan menggunakan merek yang kurang kredibel dan tidak memenuhi prinsip efisiensi.
“Kami sudah melakukan penelusuran harga di pasaran. Selisihnya sangat signifikan. Kami menduga kuat adanya praktik markup yang merugikan keuangan daerah,” ungkap salah satu orator SEMMI. Saat diwawancarai, Jumat (18/7/2025).
Meski laporan sudah disampaikan sejak pekan lalu, SEMMI mengaku belum mendapatkan perkembangan atau tindak lanjut yang terbuka dari Kejati Kalteng. Hal itu membuat mereka mempertanyakan akuntabilitas lembaga penegak hukum di daerah tersebut.
SEMMI juga menyatakan akan terus melakukan aksi untuk menekan Kejati agar serius menangani kasus yang dinilai mencoreng integritas dunia pendidikan di Kalimantan Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Kalteng belum memberikan keterangan resmi terkait aksi tersebut maupun tindak lanjut atas laporan yang dilayangkan SEMMI.
