 |
| Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Noor Fazariah Kamayanti. (ist) |
Ia menekankan, kegiatan tersebut seharusnya benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menekan harga kebutuhan pokok.
“Kita berharap harga yang ditawarkan memang lebih murah. Jangan cuma beda seribu dua ribu dari harga pasar. Minimal selisihnya Rp5.000 sampai Rp10.000 agar terasa manfaatnya,” kata Noor saat ditemui pada Selasa, 15 April lalu.
Politikus Partai Golkar dari Daerah Pemilihan V yang meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu juga menyoroti pola pelaksanaan pasar murah yang sering kali hanya digelar saat momen hari besar keagamaan atau nasional.
“Pasar murah yang hanya hadir di momen tertentu justru bisa mematikan usaha pedagang kecil yang bergantung pada penghasilan harian. Ini harus jadi pertimbangan agar tidak menimbulkan ketimpangan,” ujarnya.
Tak hanya soal waktu, Noor juga menekankan pentingnya teknis pelaksanaan yang matang. Menurut dia, sistem pembagian kupon bisa menjadi solusi untuk menghindari penumpukan dan memastikan bantuan tepat sasaran.
“Jangan sampai yang mampu beli justru dapat banyak. Sistem seperti kupon itu penting agar yang benar-benar butuh bisa terlayani,” ucapnya.
Ia pun mengusulkan agar masyarakat diberi keleluasaan memilih barang sesuai kebutuhan, alih-alih sistem paket yang kerap tak relevan dengan kondisi lapangan.
“Kadang paketnya berisi tepung, gula, dan kopi. Padahal, masyarakat ada yang lebih butuh minyak goreng atau beras. Harusnya bisa pilih sendiri,” tutur Noor.
Menurutnya, pasar murah akan jauh lebih efektif jika dikelola dengan prinsip keberpihakan, bukan sekadar agenda simbolis. (red)
