 |
| Juru bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawatie. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Fraksi Partai Gerindra melontarkan kritik terhadap pelaksanaan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Kamis, 5 Juni 2025, mereka menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai menghambat optimalisasi penggunaan anggaran, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawatie, mengapresiasi tren positif dari sisi pendapatan daerah yang mencapai Rp8,33 triliun.
Namun, ia mempertanyakan efektivitas belanja daerah yang mencapai Rp9,13 triliun.
“Kami ingin menggarisbawahi bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari seberapa besar manfaat langsung yang dirasakan masyarakat,” ujar Endang.
Gerindra juga menyoroti ketimpangan dalam distribusi belanja. Menurut mereka, anggaran masih terlalu terpusat pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan dan kesehatan, sementara sektor lain tertinggal dalam alokasi dan perhatian.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya tindak lanjut atas sejumlah temuan BPK, termasuk kelebihan pembayaran pada belanja modal yang nilainya mencapai Rp1,34 miliar. Persoalan pengelolaan aset tetap yang dinilai belum tertib juga menjadi perhatian mereka.
Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan akuntabel. Mereka mendesak adanya perbaikan tata kelola keuangan yang mengedepankan transparansi dan efektivitas, agar anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. (red)
