 |
| Kepala Dishut Kalteng, Agustan Saining, saat menyampaikan laporan di kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan 2025. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan 2025 di Palangka Raya, Senin, 23 Juni 2025.
Agenda yang berlangsung selama tiga hari ini digelar untuk memperkuat peran kehutanan sosial dalam mendukung visi pembangunan Kalteng yang “Berkah, Maju, dan Bermartabat”.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng ini difokuskan pada sinkronisasi program kehutanan sosial agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa-desa tertinggal.
"Kegiatan ini kita laksanakan selama tiga hari, mulai hari ini hingga Rabu, 25 Juni mendatang," kata Kepala Dishut Kalteng, Agustan Saining, dalam laporan pembukaannya.
"Tujuannya adalah menyelaraskan program dan kegiatan kehutanan sosial agar lebih terarah dan memberi dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya Rakornis sebagai ruang konsolidasi lintas sektor.
Ia menyebut, hingga saat ini masih ada 86 desa di Kalteng yang berstatus tertinggal.
“Kita harapkan perhutanan sosial ini menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di 86 desa tertinggal ini,” ucap Leonard.
Menurutnya, perhutanan sosial tak bisa berdiri sendiri. Butuh kolaborasi nyata dengan pemerintah desa dan perangkat di lapangan agar program ini betul-betul menyentuh kebutuhan warga.
Rakornis kali ini juga diarahkan menjadi forum teknis untuk merumuskan strategi pelaksanaan kehutanan yang tidak hanya fokus pada aspek lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial.
"Rakornis Kehutanan tahun ini menjadi wadah penting untuk merumuskan kebijakan sektoral yang berpihak pada rakyat. Pemprov Kalteng menargetkan perhutanan sosial tidak hanya menjadi agenda kehutanan semata, tetapi juga instrumen pembangunan sosial dan ekonomi di daerah tertinggal," ujarnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
