 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Menyandang status sebagai provinsi terluas di Indonesia, Kalimantan Tengah dihadapkan pada tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya penyediaan infrastruktur hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Juni Gultom, tidak menampik masih adanya sejumlah daerah yang belum sepenuhnya terhubung oleh jaringan infrastruktur jalan.
Kondisi geografis yang luas dan beragam membuat aksesibilitas di beberapa kawasan belum optimal, baik pada ruas jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten.
“Sebagai provinsi terluas di Indonesia, tentu masih ada daerah-daerah tertentu yang belum bisa ditembus secara maksimal, terutama dari sisi infrastruktur jalan,” ujar Juni Gultom usai kegiatan Hari Bakti PU di Kantor Dinas PUPR Kalteng, Selasa (16/12/2025).
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Di bawah arahan Gubernur Kalimantan Tengah, kebijakan pembangunan diarahkan agar negara hadir hingga ke pelosok daerah.
“Bapak Gubernur menekankan bahwa pembangunan harus merata dan berkehadiran di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Juni.
Ia menjelaskan, dari sisi manajemen pembangunan, percepatan infrastruktur dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, metode pelaksanaan proyek, hingga efisiensi anggaran menjadi aspek yang saling berkaitan dan menentukan.
“Secara manajerial tentu banyak faktor yang berpengaruh, mulai dari SDM, keuangan, metode pelaksanaan, dan faktor lainnya. Apalagi dalam situasi efisiensi anggaran, hal ini turut berdampak pada pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Kendati demikian, Pemprov Kalimantan Tengah memastikan pembangunan tetap berjalan secara bertahap, dengan mempertimbangkan keadilan antarwilayah serta kemampuan fiskal daerah.
“Dalam konteks berkeadilan dan sesuai dengan kemampuan anggaran, kami tetap berupaya mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan pimpinan daerah,” tutur Juni.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah di Kalimantan Tengah terus meningkat, sekaligus membuka akses ekonomi dan pelayanan publik bagi masyarakat hingga ke pelosok.
Pewarta : Antonius Sepriyono
