 |
| Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Drs. H. Mukhtarudin. |
PALANGKA RAYA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menggelar kegiatan sinergi BPH Migas dengan DPR RI sehubungan dengan tugas dan fungsi BPH Migas sebagai Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Palace Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya ini dibuka secara resmi oleh Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Drs. H. Mukhtarudin.
"Jadi kegiatan hari ini itu adalah sinergi BPH Migas dengan stakeholder, dan untuk pesertanya kali ini ada yang dari pangkalan gas, masyarakat umum dan pelaku SPBU. Pada kesempatan kali ini juga kita mensosialisasikan tentang peran, tugas dan fungsi kewenangan dari BPH Migas sehingga diharapkan semua stakeholder ini bisa memahami tentang tugas dan fungsi dari BPH Migas," kata Mukhtarudin ketika dibincangi oleh sejumlah media.
Dengan melaksanakan sosialisasi tersebut kata Mukhtarudin, proses pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi diharapkan bisa terkoordinir dengan baik.
"BPH Migas ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak dan gas di Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah," ungkapnya.
Selain itu, Mukhtarudin menyebut pihaknya di Komisi VII DPR RI juga melakukan penguatan pengawasan agar distribusi bahan bakar bisa tepat sasaran.
"Karena subsidi ini memang ditujukan kepada orang yang berhak menerima subsidi, tentunya dalam hal ini pengawasan perlu dilakukan agar tidak ada penyelewengan serta distribusinya bisa berjalan dengan lancar dan alokasi minyak dan gas diharapkan bisa adil diterima oleh masyarakat, karena itu memang kewajiban negara untuk menyiapkan energi bagi masyarakat," tegasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM
