 |
| Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai tindak lanjut dari apel nasional yang sebelumnya digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Apel ini menjadi bagian dari strategi menyatukan kekuatan semua unsur di lapangan jelang musim kemarau yang diperkirakan mulai awal Juni.
“Apel ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan kita, baik dari sisi personel maupun sarana prasarana, untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, usai apel, Rabu, 28 Mei 2025.
Sebanyak 660 personel dari berbagai instansi dikerahkan dalam apel tersebut. Toyib menegaskan jumlah ini akan bertambah sesuai kebutuhan di lapangan, karena masing-masing instansi sudah menyiapkan tim pendukungnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau mulai masuk pada dasarian pertama Juni atau sekitar 10 hari pertama bulan tersebut. Namun, kemarau kali ini masih tergolong kemarau basah.
Dari sisi anggaran, BPBD bersama dinas teknis tetap mengalokasikan dana penanganan Karhutla seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski ada efisiensi, Toyib memastikan hal itu tidak memengaruhi aspek kedaruratan.
“Efisiensi anggaran memang ada, tapi tidak berdampak pada penanganan kedaruratan. Hanya untuk administrasi yang kita kurangi,” katanya.
Kesiapan di tingkat provinsi dinilai cukup memadai. Namun, situasi berbeda terjadi di level kabupaten/kota. Ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) di daerah masih terbatas.
“Sebagian besar kabupaten/kota belum didukung penuh dari sisi anggaran. Padahal mereka adalah ujung tombak dalam penanggulangan,” ujar Toyib.
Ia menyebut kebutuhan mendesak di daerah mencakup mesin portable, selang pemadam, dan tambahan personel. Pemprov Kalteng sendiri rutin menyalurkan bantuan melalui Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR).
Dalam pemetaan wilayah rawan bencana, BPBD Kalteng masih mengacu pada Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun BNPB dan Universitas Indonesia.
Kajian ini dipadukan dengan data suhu, cuaca, dan iklim yang dirilis BMKG secara berkala.
Tahun ini, jumlah pos lapangan ditingkatkan dari 60 titik menjadi 77 lokasi. Setiap pos akan dilengkapi mesin jinjing, selang, nosel, BBM, serta dana konsumsi dan honor harian.
“Pos lapangan terdiri dari 8–10 personel yang berasal dari Masyarakat Peduli Api (MPA), Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Kita sudah siapkan semua bantuan untuk 77 pos lapangan tersebut. Tinggal nanti kita lakukan aktivasi,” tutur Toyib. (red)
