 |
| Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhajirin. (ist) |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhajirin, melontarkan kritik terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak produktif dan belum memberi kontribusi berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ya, kita maklumi saja. Dua lembaga seperti BUMD itu kadang ada naik-turunnya, kadang berjalan, kadang tersendat. Hidup segan, mati tak mau. Disubsidi pun habis begitu saja," ujar Muhajirin usai rapat di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (14/10).
Menurut Muhajirin, penyertaan modal dari pemerintah daerah selama ini belum mampu mendorong BUMD untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan.
Dana yang digelontorkan, kata dia, “paling-paling hanya cukup untuk membayar gaji pegawai,” tanpa memberikan laba yang signifikan bagi daerah.
Ia menilai, persoalan utama terletak pada lemahnya manajemen serta minimnya dukungan strategis dari kepala daerah.
“Kalau perusahaan daerah itu memang perlu bupati yang turun tangan langsung, benar-benar menaungi usaha tersebut agar bisa menghasilkan pendapatan,” ucapnya.
Muhajirin bahkan menyarankan agar beberapa unit usaha BUMD diserahkan kepada pihak swasta untuk dikelola secara profesional dan efisien.
“Untuk urusan perhotelan misalnya, lebih baik diserahkan ke swasta. Mereka lebih profesional dalam mengelola usaha,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti rencana pengembangan pabrik mini CPO yang sebaiknya ditempatkan di wilayah dengan potensi perkebunan rakyat yang besar agar operasionalnya produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Terkait penyertaan modal, Muhajirin mengungkapkan bahwa dalam enam tahun terakhir belum ada tambahan modal baru.
“Saya agak lupa detailnya, tapi untuk saat ini belum ada penyertaan modal baru. Kita juga belum tahu posisi struktur APBD kita, masih bersifat global,” katanya.
Ia menambahkan, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah kini lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak, seperti hibah dan pelayanan publik, ketimbang menambah penyertaan modal pada BUMD yang belum jelas arah bisnisnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono
