Liputan Sbm

14 November 2025

     

Agustan Saining: Data Kehutanan Kalteng Kini Terbuka, Publik Bisa Akses Lewat SISKAHUD

Kepala Dishut Kalimantan Tengah, Agustan Saining. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menyampaikan apresiasi atas aspirasi para mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi terkait isu kehutanan di wilayah Kalteng.

Ia menegaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disuarakan mahasiswa telah ditindaklanjuti dan menjadi perhatian serius instansinya.

“Kami merespons positif apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa. Banyak dari tuntutan tersebut pada dasarnya sudah kami kerjakan di Dinas Kehutanan,” ucapnya Jumat (14/11/2025).

Agustan menyoroti pentingnya transparansi informasi sebagai salah satu fokus utama pihaknya.

Menurutnya, pemerintah daerah terus membuka akses publik terhadap berbagai data kehutanan melalui kanal resmi yang mudah dijangkau masyarakat.

Saat ini seluruh data dapat diakses melalui aplikasi SISKAHUD (Sistem Informasi Kehutanan Daerah) yang tersedia di Playstore.

Aplikasi tersebut memuat beragam informasi mulai dari PBPH, pelepasan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, hingga status areal hutan lindung dan konservasi.

“Di SISKAHUD seluruh informasi tersedia lengkap, mulai dari PBPH, pelepasan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, hingga status areal hutan lindung maupun konservasi. Masyarakat bisa melihat sendiri datanya," ungkapnya.

Agustan menegaskan bahwa Dinas Kehutanan Kalteng akan terus memperkuat akurasi data, meningkatkan pengawasan lapangan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjawab keresahan publik sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan di daerah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Warga Keluhkan Jalan Rusak dan Minimnya Layanan Kesehatan, Agie Siap Bawa Aspirasi ke Provinsi

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Agie.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Agie, melaksanakan reses perorangan di Kelurahan Kanarakan, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya.

Kegiatan yang digelar pada Minggu (9/11/2025) tersebut bertujuan menjaring aspirasi warga terkait berbagai kebutuhan dan persoalan yang masih dihadapi masyarakat setempat.

Dalam pertemuan itu, sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai kondisi infrastruktur jalan yang dinilai belum memadai.

Mereka berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan agar akses dan mobilitas warga tidak lagi terhambat.

“Kami sangat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan di sini. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan mengganggu aktivitas kami sehari-hari,” ucap salah satu warga, Kamis (13/11/2025).

Selain infrastruktur, warga juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan fasilitas kesehatan.

Mereka menginginkan adanya perbaikan kualitas maupun penambahan sarana seperti pustu dan posyandu, sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih optimal dan menjangkau seluruh warga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Agie menegaskan akan menampung seluruh masukan yang disampaikan warga dan membawa hasil reses itu ke tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti.

“Aspirasi masyarakat ini akan kami tampung dan serap. Nantinya, akan kami sampaikan ke pimpinan agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalteng,” ujarnya.

Agie juga menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda Kelurahan Kanarakan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan edukasi dan mitigasi bencana secara berkala agar masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat.

“Edukasi dan mitigasi bencana sangat penting agar masyarakat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi banjir. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan sosialisasi secara berkala,” lugasnya.

Ia berharap aspirasi warga Kanarakan dapat segera mendapat perhatian pemerintah daerah, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dan risiko bencana dapat diminimalkan.

Agie juga menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara masyarakat dan wakil rakyat demi mendorong pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Pemko Palangka Raya Studi Banding ke Batam, Dalami Pengelolaan Sampah dan Pertanahan

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melakukan studi banding ke Pemerintah Kota Batam untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang penanganan persampahan dan pengelolaan pertanahan.

Kunjungan kerja ini dipimpin Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mewakili Wali Kota, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam, Jalan Engku Putri, Rabu (12/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Kota Batam Firmansyah memaparkan karakteristik Kota Batam sebagai kota jasa dan perdagangan yang juga menghadapi persoalan serupa terkait pengelolaan sampah dan pertanahan.

“Kota Batam juga turut menghadapi tantangan dalam penanganan sampah, serta persoalan pertanahan,” ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan itu, Pemko Batam menerapkan pola kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah dan pelaku usaha dalam sistem pengelolaan persampahan.

Model tersebut dikoordinasikan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan dukungan sektor swasta pada aspek teknis maupun operasional.

Selain memperkuat kolaborasi, Batam juga mulai mengembangkan teknologi pengolahan sampah melalui incinerator dan menerapkan sistem retribusi persampahan elektronik (e-retribusi).

“Tentu ini untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan penerimaan daerah pada bidang pertanahan,” terangnya.

Firmansyah juga menjelaskan bahwa konflik pertanahan di Batam relatif minim karena sebagian besar wilayah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Kondisi ini dapat terjaga karena adanya sinergi kuat antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (Otorita) Batam.

“Hal ini sejalan dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (Otorita) Batam, terutama sejak Kepala Daerah Batam merangkap sebagai ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, berharap kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk mengadopsi berbagai praktik baik yang telah diterapkan Batam.

“Terutama dalam memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai sektor, penerapan sistem digital retribusi, serta penataan pertanahan yang harmonis antar lembaga,” tuturnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Kebersihan Makanan Siswa Jadi Perhatian DPRD Kalteng, Penyedia Layanan Diminta Profesional

Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Dapil I, Hj. Siti Nafsiah. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Dapil I, Hj. Siti Nafsiah, menyoroti pentingnya kualitas dan kebersihan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau SPPG yang disalurkan kepada para siswa.

Ia menegaskan bahwa penyedia layanan wajib memastikan makanan yang diberikan aman, layak konsumsi, serta dikelola secara profesional sebagai bagian dari layanan dasar pendidikan.

“Kebersihan, keamanan, dan kesiapan para petugas sangat menentukan. Kita ingin semua berjalan profesional karena ini menyangkut makanan yang dikonsumsi siswa dan jumlahnya sangat banyak,” ucapnya, Kamis (13/11/2025).

Siti Nafsiah mengungkapkan, sejumlah penyedia MBG saat ini bekerja dengan sistem rolling untuk membagi beban tugas.

Namun, ia menilai mekanisme tersebut perlu diatur lebih baik agar tidak menimbulkan kelelahan petugas yang berpotensi menurunkan kualitas layanan.

Menurutnya, standar ransum atau ompreng juga harus dipenuhi secara konsisten.

Seluruh penyedia MBG maupun SPPG diwajibkan mengikuti SOP dengan ketat serta memastikan kualitas SDM yang menangani proses pengolahan makanan tetap terjaga.

Ia berharap, ke depan penyedia layanan dapat bekerja lebih profesional dalam menjalankan kontrak pekerjaan, sehingga kualitas makanan yang diterima siswa tetap terjamin dan pelayanan berlangsung sesuai harapan.

Pewarta : Antonius Sepriyono

13 November 2025

     

Mahasiswa UPR Kembangkan Fondasi Rumah Amfibi untuk Mitigasi Banjir di Desa Tewang Panjang

LIPUTANSBM, KATINGAN — Untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi banjir tahunan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya (UPR) melaksanakan Program Mahasiswa Berdampak bertajuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Banjir melalui Pelatihan dan Penerapan Rumah Amfibi Ark’a Modulam Type Alt 3 Pola A-2.1 di Wilayah Rawan Bencana. 

Program pemberdayaan masyarakat ini mendapat dukungan pendanaan hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KemendiktiSaintek) dan dilaksanakan di Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan tersebut mencakup pelatihan kesiapsiagaan bencana, sosialisasi teknologi rumah amfibi, serta penerapan konstruksi fondasi adaptif berbasis sistem daya apung yang mampu menyesuaikan tinggi muka air saat banjir.

Melalui program ini, warga diperkenalkan dengan teknologi Ark’a Modulam Type Alt 3 Pola A-2.1—inovasi rumah yang dapat mengapung ketika banjir dan kembali menapak di tanah saat air surut.

Tak hanya fokus pada teknologi, mahasiswa juga memfasilitasi pembentukan Organisasi Pemuda Tanggap Bencana Desa Tewang Panjang, yang akan segera mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah desa. Organisasi ini diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda desa untuk aktif berperan dalam mitigasi bencana.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Dr. Thea Farina, memberikan apresiasi tinggi terhadap keterlibatan mahasiswa dalam program ini.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada mahasiswa yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan ini. Program seperti ini mencerminkan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Palangka Raya tidak hanya berprestasi di kampus, tetapi juga mampu membawa manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, penerapan teknologi mitigasi banjir berbasis kearifan lokal ini dapat menjadi langkah awal menuju masyarakat yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

“Harapan saya, kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan baru, membuka kesadaran bersama, dan menjadi langkah awal menuju pembangunan masyarakat yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan potensi bencana. Semoga kerja sama antara universitas, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus terjalin," katanya.

Pemerintah Desa Tewang Panjang pun menyambut positif kegiatan tersebut. Sekretaris Desa, Manuel Mangundap, menilai inovasi rumah amfibi yang diperkenalkan mahasiswa mampu memberikan solusi nyata bagi warga yang selama ini tinggal di wilayah rawan banjir.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat karena membantu masyarakat memahami cara menghadapi banjir serta mengenal inovasi rumah amfibi sebagai solusi hunian adaptif. Kami melihat antusiasme warga yang tinggi dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut. Terima kasih kepada seluruh tim mahasiswa yang telah berkontribusi nyata bagi kemajuan Desa Tewang Panjang. Salam dari kami Pemerintah Desa Tewang Panjang," jelasnya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memberikan edukasi kepada warga, tetapi juga mendampingi secara teknis pembangunan prototipe fondasi rumah amfibi yang nantinya dapat diterapkan secara mandiri.

Konsep ini diharapkan menjadi alternatif hunian berbiaya terjangkau bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan dataran rendah.

Program yang digagas BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik UPR ini menjadi bukti nyata sinergi antara dunia akademik dan masyarakat, sekaligus wujud kontribusi mahasiswa dalam mendukung pembangunan daerah rawan bencana di Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Disdagperin Kalteng Tekankan Pentingnya TKDN bagi Pertumbuhan Industri Daerah

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA -Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) menggelar Sosialisasi Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (13/11/2025). 

Kegiatan ini diikuti oleh pelaku industri kecil hingga besar, serta perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalteng. Sosialisasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemanfaatan produk lokal sekaligus mendorong kemandirian industri daerah.

Kepala Disdagperin Kalteng Norhani menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh kepada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan terkait penerapan kebijakan TKDN terbaru.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Baru Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Manfaat Perusahaan (BMP) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot,” jelas Norhani.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dalam penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalteng, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut Norhani, penerapan TKDN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan industri nasional dan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing secara sehat.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menegaskan, kebijakan TKDN memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian industri nasional dan memperkuat struktur ekonomi bangsa,” ujarnya, saat menyampaikan sambutan mewakili Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung.

Ia menambahkan, penerapan TKDN diharapkan tidak hanya memenuhi aspek teknis dan administratif, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam negeri.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan, kita wujudkan industri nasional yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing global,” tegas Yuas Elko.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk memperkuat penggunaan produk lokal dalam setiap proses pengadaan pemerintah, sejalan dengan upaya nasional membangun kemandirian industri berbasis potensi dalam negeri.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Disbun Kalteng Awasi Ketat Peredaran Benih Sawit, Pastikan Mutu Sesuai Standar

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tim Pengawas Benih Tanaman (PBT) UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B) Dinas Perkebunan memastikan mutu benih kelapa sawit yang beredar di pasaran sesuai standar nasional.

Untuk itu, tim BP3B melaksanakan kegiatan monitoring dan sertifikasi benih kelapa sawit di empat kabupaten, yakni Sukamara, Lamandau, Kotawaringin Barat, dan Seruyan, pada Kamis (13/11/2025).

Kegiatan tersebut berlangsung sejak 10 hingga 12 November 2025, dipimpin oleh Kepala UPT BP3B, David Hariyanto, bersama tim PBT Disbun Kalteng. Mereka melakukan pengecekan terhadap benih sawit milik tiga produsen resmi, yakni PT Sungai Rangit, CV Bukit Sawa Makmur, dan KSU Usaha Bersama.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng,  Rizky Ramadhana Badjuri, melalui David Hariyanto, menjelaskan bahwa proses sertifikasi ini mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 4/Kpts/KB.020/E/01/2025 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit.

Dari hasil sertifikasi, benih sawit milik PT Sungai Rangit di Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, dinyatakan layak edar untuk program kemitraan perusahaan tersebut.

Tim BP3B Disbun Kalteng bersama Pemulia Tanaman Kelapa Sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan menetapkan 11.000 batang benih siap tanam varietas D x P SJ.1 dan D x P SJ.5 memenuhi standar mutu.

Sementara itu, pada dua lokasi pembibitan milik CV Bukit Sawa Makmur di Kelurahan Baru (Kotawaringin Barat) dan Kelurahan Nanga Bulik (Lamandau), tim menetapkan 3.000 batang benih varietas D x P SJ.1 layak edar untuk pekebun di Kabupaten Seruyan melalui program pengadaan Dinas Perkebunan Kalteng.

Selain itu, sebanyak 5.504 batang varietas yang sama juga dinyatakan layak edar untuk pekebun di Kotawaringin Barat melalui program pengadaan Dinas Pertanian setempat.

Adapun hasil sertifikasi terhadap benih milik KSU Usaha Bersama di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Seruyan Tengah, menunjukkan sebanyak 11.648 batang benih sawit varietas D x P SJ.1 dinyatakan layak edar dan dapat dijual langsung ke masyarakat atau pekebun di Kalimantan Tengah.

Kepala UPT BP3B, David Hariyanto, menegaskan bahwa bibit sawit merupakan investasi jangka panjang yang menentukan produktivitas perkebunan. Karena itu, pihaknya berkomitmen memastikan seluruh benih yang diterima pekebun Kalteng memiliki mutu sesuai standar.

“Oleh sebab itu kami pastikan bibit yang diterima oleh pekebun, baik dari program kemitraan, pengadaan pemerintah, maupun penjualan komersial dari produsen pembesaran benih resmi, adalah benih yang bermutu dan telah tersertifikasi oleh BP3B Disbun Kalteng,” ujar David.

Ia menambahkan, jaminan mutu tersebut dibuktikan melalui Sertifikat Mutu Benih dan label resmi yang diterbitkan oleh BP3B Disbun Kalteng.

“Hal ini dibuktikan dengan adanya Sertifikat Mutu Benih dan label dari BP3B Disbun Prov. Kalteng sebagai jaminan mutu benih,” tandasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

12 November 2025

     

Gubernur Agustiar Dorong Pers Kawal Pembangunan dan Jaga Toleransi di Kalteng

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pentingnya sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah dalam membangun provinsi agar semakin maju dan berdaya saing.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mendorong terciptanya iklim ekonomi yang stabil dan masyarakat yang sejahtera.

Hal itu disampaikan Agustiar saat memberikan sambutan dalam kegiatan yang digelar Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Indonesia, di Aula Jayang Tingang, Rabu (12/11/2025) malam.

“Bukan hanya menjalankan fungsi jurnalistik yang profesional, tetapi juga menjadi corong kebenaran, pilar demokrasi, dan penjaga nilai-nilai luhur yang kita junjung bersama. Pers, secara keseluruhan, adalah mitra strategis Pemerintah Daerah,” ujar Agustiar.

Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi yang kerap dibumbui hoaks dan ujaran kebencian, kehadiran pers yang berintegritas dan bertanggung jawab menjadi kebutuhan mutlak.

Pers, kata Agustiar, memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan, menyuarakan keberagaman, dan menjaga kerukunan antarumat beragama di Kalimantan Tengah.

“Terima kasih telah menjadi garda terdepan dalam menyajikan berita yang teduh, mendidik, dan membangun optimisme di tengah masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus menjaga iklim toleransi yang telah diwariskan oleh para pendahulu.

Pemerintah juga akan memastikan ruang publik yang inklusif serta menjamin hak setiap kelompok untuk menjalankan keyakinan dan budaya masing-masing dengan aman dan damai.

“Mari kita terus bergandengan tangan, Pemerintah Daerah dan Pers, untuk membangun daerah yang kita cintai ini di atas landasan keberagaman dan kesetaraan,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pewarna Indonesia memberikan penghargaan kepada tiga tokoh atas kontribusinya bagi pembangunan dan keharmonisan di Kalteng, yakni Ketua DPRD Kalteng Arton Dohong, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, dan Rahmad Hamka Nasution.

Turut hadir Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, Asisten I Herson B. Aden, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Junaidi Apresiasi BNNP Kalteng Gagalkan Peredaran 8,3 Kg Sabu, Serukan Kolaborasi Lawan Narkoba

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Junaidi memberikan apresiasi atas langkah cepat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng yang berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu seberat 8,3 kilogram.

Menurut Junaidi, keberhasilan tersebut mencerminkan keseriusan aparat dalam memerangi kejahatan narkotika yang kian mengkhawatirkan di daerah.

“Tidak ada ruang bagi pengedar narkoba di Kalteng. Mereka harus ditindak sesuai hukum, karena dampak narkoba sangat merusak masa depan generasi muda,” kata Junaidi, Rabu (12/11/2025).

Ia menekankan, peredaran narkoba saat ini sudah berada pada tingkat yang sangat serius dan membutuhkan penanganan komprehensif lintas sektor.

Junaidi pun mendorong aparat penegak hukum agar terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas setiap pelaku tanpa pandang bulu.

Selain memberikan apresiasi kepada BNNP, Junaidi juga menyatakan dukungan penuh terhadap Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) yang selama ini aktif mengedukasi masyarakat terkait bahaya narkoba.

Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan komunitas masyarakat menjadi kunci dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Tengah.

Ia pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keluarga dan lingkungan dari pengaruh narkoba.

“Jaga anak dan keluarga kita agar terhindar dari narkoba. Ini tanggung jawab bersama demi menyelamatkan generasi penerus bangsa,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Wakil Ketua DPRD Kalteng Harapkan DMI Jadi Motor Pemakmuran Masjid dan Kerukunan Umat

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, menghadiri acara pelantikan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalteng Masa Khidmat 2025–2030 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (12/11/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DMI Kalteng.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Gubernur Agustiar Sabran yang telah dilantik sebagai Ketua DMI Kalteng. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik,” ujar Junaidi.

Ia berharap, kepemimpinan baru di tubuh DMI Kalteng mampu menghadirkan program yang tidak hanya memakmurkan masjid, tetapi juga memperkuat semangat toleransi antarumat beragama di daerah ini.

“Harapan besar kami, di bawah kepemimpinan yang baru, program-program DMI bisa memakmurkan masjid serta mengayomi seluruh pemeluk agama di Kalimantan Tengah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan pentingnya peran DMI sebagai wadah pembinaan umat yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keharmonisan masyarakat.

“Semoga kepengurusan yang baru ini dapat memperkuat sinergi antarumat beragama dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan yang menyejukkan dan membangun kebersamaan,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Gubernur Agustiar Sabran Tegaskan DMI Kalteng Harus Jadi Penggerak Kemaslahatan Umat

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla secara resmi melantik Pengurus Wilayah DMI Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti 2025–2030 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (12/11/2025).

Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, yang sekaligus dipercaya sebagai Ketua Umum DMI Kalteng, bersama jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta tokoh agama dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin DMI di tingkat provinsi.

Ia menegaskan bahwa amanah tersebut bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk berkontribusi bagi kemaslahatan umat dan kemajuan daerah.

“Saya mengajak seluruh pengurus DMI untuk menyatukan langkah. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mari kita bersinergi dan bekerja keras bersama-sama untuk memajukan serta memakmurkan masjid di Bumi Tambun Bungai,” kata Agustiar.

Agustiar menekankan bahwa masjid memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi umat, dan persaudaraan.

Ia menilai masjid perlu menjadi pusat peradaban untuk melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

“Kita ingin mencetak generasi yang memiliki adab, sikap, dan karakter baik, karena itu adalah fondasi utama dalam membangun kemajuan Kalimantan Tengah dan Indonesia,” ujarnya.

Gubernur berharap pelantikan ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam upaya memakmurkan masjid serta meningkatkan peran DMI sebagai wadah pemersatu umat.

"Mari kita jadikan pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi awal dari kerja besar yang dilandasi keikhlasan dan pengabdian,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI Jusuf Kalla menegaskan bahwa masjid memiliki fungsi strategis dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan sejahtera.

Menurutnya, di Indonesia masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan umat tanpa membeda-bedakan suku, golongan, maupun latar belakang.

“Di masjid, semua orang berdiri sejajar tanpa perbedaan. Masjid menjadi tempat memupuk kebersamaan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman,” kata Jusuf Kalla.

Ia juga mendorong agar masjid dapat berperan aktif dalam kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

“Masjid yang baik bukan hanya indah bangunannya, tetapi juga mampu menyejahterakan lingkungan di sekitarnya. Karena itu, kita perlu menggerakkan umat agar mandiri dan berdaya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya menjaga semangat toleransi dan moderasi beragama yang menjadi ciri khas Islam di Indonesia. Nilai-nilai kedamaian dan kebersamaan, kata dia, harus terus dijaga demi keutuhan bangsa.

“Kita bersyukur, Islam di Indonesia tumbuh dalam suasana damai dan moderat. Inilah yang membedakan kita dengan banyak negara lain. Mari kita jaga persatuan dan terus menjadikan masjid sebagai sumber kebaikan dan kemajuan,” tutupnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Muhajirin Serap Aspirasi Warga Kapuas dan Pulang Pisau soal Jalan Rusak hingga Air Bersih

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin. (ist) 

LIPUTANSBM, KUALA KAPUAS — Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, kembali menyerap aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di daerah pemilihannya yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.

Dalam kunjungan tersebut, beragam persoalan kembali mencuat dari warga, mulai dari jalan rusak, sulitnya akses air bersih, hingga gagal panen yang dialami petani akibat perubahan cuaca ekstrem.

“Setiap turun ke lapangan, hampir selalu yang dikeluhkan masyarakat itu soal infrastruktur, terutama jalan-jalan di desa yang masih rusak dan sulit dilalui. Mereka berharap pemerintah bisa memperhatikan hal ini,” kata Muhajirin, Selasa (11/11/2025).

Ia menuturkan, kondisi jalan yang belum memadai menjadi persoalan mendesak di banyak desa. Kerusakan jalan tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada distribusi hasil pertanian serta perekonomian masyarakat di pedesaan.

Selain infrastruktur, Muhajirin juga menyoroti krisis air bersih yang masih dirasakan sejumlah wilayah. Beberapa desa disebut kesulitan membangun sumur bor karena kondisi geografis yang kurang mendukung.

“Air bersih ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Banyak warga yang kesulitan mendapatkan air layak konsumsi, dan ini harus segera dicarikan solusi karena berkaitan langsung dengan kesehatan,” jelasnya.

Persoalan lain yang turut mencuat adalah gagal panen yang dialami petani di Kapuas dan Pulang Pisau. Perubahan iklim dan musim yang tidak menentu kerap menyebabkan banjir di lahan pertanian warga.

“Musim yang tidak menentu sering kali menyebabkan banjir di lahan pertanian warga. Akibatnya, hasil panen berkurang dan ekonomi masyarakat pun terdampak,” ujarnya.

Muhajirin menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diperjuangkan melalui jalur legislatif. Ia berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti keluhan warga dengan kebijakan dan program nyata di lapangan.

“Harapan kami, semua aspirasi yang disampaikan bisa segera direspons dan ditindaklanjuti, agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” tutupnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Tomy Irawan Serap Aspirasi Warga Kapuas, Dorong Kenaikan Insentif Kader Posyandu

Anggota DPRD Kalteng Tomy Irawan. (ist) 

LIPUTANSBM, KAPUAS — Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Tomy Irawan kembali turun langsung ke daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau untuk melaksanakan kegiatan reses perseorangan.

Dalam kunjungan tersebut, Tomy menampung berbagai aspirasi masyarakat dari beragam sektor, mulai dari kesejahteraan sosial, kesehatan, hingga pariwisata.

Menurutnya, sebagian besar masukan masyarakat masih berkaitan dengan bidang kerja Komisi III DPRD Kalteng, terutama menyangkut pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan.

“Reses kali ini kami lebih fokus di wilayah Kabupaten Kapuas. Banyak usulan masyarakat, dan yang paling sering disampaikan adalah terkait kesejahteraan kader Posyandu,” ujar Tomy, Selasa (11/11/2025).

Ia menuturkan, kader Posyandu di wilayah kelurahan memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi bayi dan lansia. Namun, dedikasi mereka selama ini belum sebanding dengan insentif yang diterima.

“Saat ini insentif yang diberikan kepada kader Posyandu di kelurahan hanya sekitar Rp50 ribu per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Ini jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan di desa, yang insentifnya bisa mencapai Rp300 ribu per bulan karena menggunakan dana desa,” jelasnya.

Tomy menyayangkan kondisi tersebut. Menurut dia, para kader tetap bekerja dengan semangat meski menerima insentif yang minim. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka.

“Para kader Posyandu ini tidak menuntut banyak, tetapi mereka berharap adanya peningkatan insentif agar lebih layak. Mereka merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng ini menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk membahas kemungkinan adanya subsidi tambahan bagi kader Posyandu di kelurahan.

“Kami akan coba dorong agar ada perhatian lebih dari pemerintah provinsi. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Bupati Kapuas terkait hal ini dan mendapat respon positif,” ucapnya.

Tomy berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya mengenai kesejahteraan kader Posyandu, dapat segera ditindaklanjuti. Ia menilai perhatian terhadap kader kesehatan di tingkat bawah merupakan langkah penting untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

“Semoga ke depan pemerintah bisa memberikan insentif yang lebih layak kepada para kader Posyandu. Mereka bekerja demi kesehatan warga, jadi sudah sepantasnya mendapatkan apresiasi dan dukungan,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Resmi Dilantik, Pemuda Katolik Lamandau Siap Bergerak Bersama Membangun Daerah

LIPUTANSBM, LAMANDAU — Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kabupaten Lamandau resmi dilantik di Nanga Bulik, Selasa (11/11/2025). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Kalimantan Tengah, Dorothea S. Jasi, dengan semangat memperkuat kolaborasi lintas sektor demi kemajuan daerah.

Dalam arahannya, Dorothea menegaskan pentingnya peran Pemuda Katolik sebagai agen perubahan yang aktif berkontribusi bagi masyarakat.

“Pemuda Katolik di Lamandau harus hadir dengan gagasan dan aksi nyata. Saatnya kita bersinergi dengan pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan lintas agama untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan berdaya,” ujarnya.

Momentum pelantikan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat partisipasi generasi muda Katolik dalam pembangunan sosial dan kemasyarakatan di Kalimantan Tengah.

Ketua Komcab Pemuda Katolik Lamandau yang baru dilantik, Rendi yang juga Anggota DPRD Kabupaten Lamandau menyampaikan komitmennya untuk memperluas jangkauan dan kontribusi organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami siap memperkuat jaringan Pemuda Katolik hingga ke tiga paroki dan seluruh gereja Katolik di Lamandau. Harapan kami, organisasi ini menjadi rumah bersama bagi generasi muda yang ingin berbuat nyata bagi daerah,” ucapnya.

Dengan mengusung semangat “Bergerak Bersama, Melayani dengan Hati,” Pemuda Katolik Lamandau meneguhkan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan, menjaga nilai-nilai persaudaraan, dan menghadirkan energi muda yang positif bagi masyarakat.

Pewarta : Antonius Sepriyono

11 November 2025

     

Disdik Kalteng-Kemenkeu Kolaborasi, “Kemenkeu Mengajar 10” Jangkau 30 Ribu Siswa Lewat Siaran Virtual

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia dalam pelaksanaan Kemenkeu Mengajar 10. Kegiatan edukatif tahunan ini digelar di SMA Negeri 4 Palangka Raya dan disiarkan secara virtual ke seluruh SMA, SMK, dan SLB se-Kalteng, Senin (10/11/2025).

Program yang menghadirkan pegawai Kemenkeu sebagai relawan pengajar tersebut bertujuan mengenalkan pengelolaan keuangan negara, APBN, serta pentingnya akuntabilitas publik kepada pelajar di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng.

Tahun ini, pelaksanaan di Kalteng mencatat capaian istimewa: sekitar 30 ribu siswa mengikuti kegiatan secara serentak melalui siaran virtual interaktif.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi bukti kemajuan pendidikan di Kalteng yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi.

“Hari ini menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan Kalteng. Kita sudah satu, dua, bahkan tiga langkah lebih maju dibanding sebelumnya. Kemenkeu Mengajar adalah bentuk nyata dukungan lintas sektor untuk mencerdaskan generasi muda,” ujar Reza dalam sambutannya secara virtual.

Reza berharap kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan siswa mengenai pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi.

“Kami ingin adik-adik belajar bagaimana uang negara dikelola dengan benar. Kami juga terbuka untuk siapa pun yang ingin ikut mengajar dan memperkaya proses pembelajaran di sekolah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemenkeu Kalteng Herry Hermawan menjelaskan bahwa Kemenkeu Mengajar telah dilaksanakan sejak 2016 dan kini memasuki tahun ke-10.

Tujuannya, kata Herry, untuk memberikan pemahaman kepada siswa dari jenjang SD hingga SMA agar lebih mengenal cara kerja keuangan negara.

“Kami ingin anak-anak tahu apa itu APBN, bagaimana uang negara dikelola, dan mengapa penting untuk menghargai setiap rupiah yang digunakan. Karena uang negara adalah tanggung jawab kita bersama, digunakan, diawasi, dan dijaga bersama,” terang Herry.

Ia menambahkan, pelaksanaan di Kalteng tahun ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

“Khusus di Kalteng, kegiatan ini mungkin menjadi rekor nasional. Karena disiarkan langsung ke seluruh SMA dan SMK se-Kalteng, sehingga diikuti sekitar 30 ribu siswa secara serentak. Ini tentu luar biasa,” ujarnya bangga.

Selain edukasi keuangan, Kemenkeu juga memperkenalkan Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebagai salah satu sekolah kedinasan gratis yang menghasilkan aparatur sipil negara profesional di bidang keuangan.

“Kami berharap lebih banyak siswa Kalteng yang melanjutkan pendidikan ke STAN agar dapat berkontribusi langsung dalam pengelolaan keuangan negara,” tambahnya.

Kepala SMAN 4 Palangka Raya Sudiro mengaku bangga sekolahnya menjadi tuan rumah kegiatan berskala besar ini.

“Ini sebuah kehormatan bagi kami karena pelaksanaannya melibatkan seluruh sekolah se-Kalteng. Kami sudah menyiapkan sarana pendukung dan menyiapkan siswa agar dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya dari Kemenkeu, tapi juga dari instansi lain yang bisa berbagi ilmu di dunia pendidikan,” ujarnya.

Ia juga mendorong para siswa untuk menjadikan kegiatan ini sebagai inspirasi dalam mengejar cita-cita.

“Siapa tahu ada anak-anak kita yang kelak bisa masuk STAN. Karena itu, saya tekankan pentingnya menguasai matematika sejak dini,” tambahnya.

Antusiasme siswa terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Salah satu peserta, Christian Harten dari SMAN 4 Palangka Raya, mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru.

“Kami belajar banyak hal baru tentang keuangan negara, dan penyampaiannya menyenangkan, tidak tegang sama sekali,” ucapnya.

Hal serupa disampaikan Anggelina Christy O.H., yang menilai para pengajar dari Kemenkeu sangat interaktif.

“Kaka-kaka pengajarnya seru dan humble banget. Kami belajar APBN, APBD, dan cara mengelola keuangan. Semoga kegiatan ini terus berlanjut karena sangat bermanfaat,” tuturnya.

Sementara Jenifer Justin Aprilia, siswa kelas XII, mengaku termotivasi setelah mengenal struktur dan sistem kerja di Kemenkeu.

“Saya jadi paham bagaimana sistem di Kemenkeu dan jadi lebih sadar pentingnya menjaga rupiah. Kegiatan ini sangat membuka wawasan kami,” katanya.

Kolaborasi antara Disdik Kalteng dan Kemenkeu ini menjadi contoh nyata bagaimana inovasi pendidikan dan teknologi mampu menyatukan ribuan siswa dalam satu ruang belajar besar. Melalui kegiatan ini, literasi keuangan nasional dibangun sejak dini langsung dari ruang kelas di Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Wali Kota Palangka Raya Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan di NUS Singapura



LIPUTANSBM.COM, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menjadi salah satu peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia. Program pendidikan tersebut digelar di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS), mulai Senin (10/11/2025).

Dalam kegiatan itu, Fairid terlihat duduk bersebelahan dengan Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, yang juga menjadi peserta KPPD angkatan II tahun 2025. Keduanya bersama sejumlah kepala daerah lain mengikuti rangkaian pelatihan intensif yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan wawasan strategis di tingkat pemerintahan daerah.

Program KPPD di NUS bertujuan untuk membekali para kepala daerah dengan pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan yang adaptif, pembangunan berkelanjutan, serta strategi menghadapi tantangan global. Selama pendidikan berlangsung, para peserta mendapatkan materi dari pakar internasional yang membahas tema kepemimpinan transformasional, digitalisasi pemerintahan, dan kolaborasi regional di Asia Tenggara.

Selain memperdalam teori dan strategi pembangunan, kegiatan ini juga menjadi sarana pertukaran gagasan dan pengalaman antar kepala daerah, termasuk peluang menjalin kerja sama lintas wilayah dan negara.

Wali Kota Fairid Naparin menyampaikan bahwa pengalaman belajar di NUS menjadi kesempatan berharga untuk memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan daerah yang inovatif dan kolaboratif.

“Banyak hal yang bisa diterapkan di daerah, terutama terkait tata kelola kota cerdas dan pelayanan publik yang efisien,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini memberi inspirasi baru bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

Kegiatan pendidikan di NUS merupakan bagian dari agenda internasionalisasi Lemhannas RI, yang dirancang untuk memperluas wawasan global para pemimpin daerah agar siap menghadapi kompleksitas geopolitik dan dinamika pembangunan di masa mendatang.

     

GMKI Tegaskan Supremasi Sipil Jadi Kunci Penguatan Demokrasi Indonesia

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menegaskan pentingnya penguatan supremasi sipil sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Selasa (11/11/2025). 

Hal ini mengemuka dalam kegiatan Diskusi Refleksi Kebangsaan yang digelar untuk menegaskan kembali posisi masyarakat sipil sebagai penopang utama demokrasi di Indonesia.

Menurut GMKI, supremasi sipil mencerminkan kedaulatan rakyat dalam mengarahkan kebijakan negara agar tidak dikuasai oleh kepentingan kekuasaan maupun militeristik.

Dalam sistem demokrasi, prinsip ini menjadi ruh yang menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan kesejahteraan sosial.

Ketua Korwil VI GMKI Kalimantan Tengah, Julio, menyampaikan bahwa isu supremasi sipil perlu terus digaungkan di tengah perubahan politik nasional dan dinamika sosial masyarakat.

“Supremasi sipil adalah roh dari negara demokratis. Artinya, rakyat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan negara. Pemerintahan yang kuat bukanlah yang menekan suara rakyat, melainkan yang mampu mendengar dan melayani mereka,” ujar Julio.

Julio menjelaskan, pengangkatan tema tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap melemahnya kontrol publik dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Ia menilai, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius karena prinsip supremasi sipil belum berjalan sepenuhnya efektif.

“Kita masih melihat adanya kecenderungan politik yang elitis, sehingga ruang partisipasi rakyat sering kali tersisih. Karena itu, peran mahasiswa dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengembalikan arah demokrasi ke jalur yang benar,” tambahnya.

Dalam pandangan GMKI, masyarakat sipil termasuk mahasiswa memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui gerakan moral dan advokasi sosial, GMKI berkomitmen menjaga agar demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menghasilkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Menarik ke konteks Kalimantan Tengah, GMKI menilai supremasi sipil memiliki relevansi kuat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Tantangan utama di daerah, menurut Julio, adalah memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik dalam proses pembangunan.

“Di Kalimantan Tengah, kita ingin melihat demokrasi yang lebih substantif, di mana masyarakat bisa terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus media sosial, GMKI juga mengingatkan pentingnya literasi politik di kalangan mahasiswa agar tidak mudah terjebak dalam polarisasi.

Julio menekankan perlunya kesadaran kritis, keberanian moral, dan idealisme generasi muda untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil.

Sebagai rekomendasi, GMKI mendorong pemerintah daerah untuk memperluas ruang partisipasi publik, memperkuat transparansi anggaran, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Menutup refleksi kebangsaan tersebut, Julio menyampaikan pandangan optimistis terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

“Selama masyarakat sipil dan generasi muda tetap kritis, berintegritas, dan berani bersuara untuk kebenaran, saya yakin demokrasi Indonesia akan tetap hidup dan berkembang menuju arah yang lebih berkeadilan,” tutupnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

10 November 2025

     

Pemprov Kalteng Rayakan Hari Pahlawan dengan Gelar Seni Budaya di Taman Budaya

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Dalam semangat memperingati Hari Pahlawan Nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Gelar Seni Budaya di Panggung Terbuka Taman Budaya Kalteng, Senin (10/11/2025).

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pelaku seni dan komunitas budaya untuk mengekspresikan semangat kepahlawanan melalui karya kreatif, sekaligus mempererat rasa cinta terhadap budaya lokal.

Kepala UPT Taman Budaya Kalteng, Wildae D. Binti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, terutama di kalangan generasi muda.

“Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah menjadikan momentum Hari Pahlawan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, khususnya di kalangan generasi muda, melalui apresiasi terhadap seni dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan,” ujarnya.

Wildae menambahkan, pelaksanaan Gelar Seni Budaya juga menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dengan cara yang kreatif dan bermakna melalui ekspresi seni.

Ia menegaskan, kegiatan ini diharapkan dapat melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa yang berakar pada semangat perjuangan dan kebersamaan.

“Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya sebagai sarana pembentukan karakter bangsa yang tangguh, beretika, dan berbudaya,” ungkapnya.

Selain menjadi sarana edukasi kebangsaan, ajang ini juga menjadi ruang bagi para seniman dan pelaku budaya untuk berkarya dan berkolaborasi, sekaligus menampilkan potensi seni daerah dalam suasana peringatan Hari Pahlawan.

“Kegiatan ini menampilkan sebanyak 10 penampil, yaitu SSB Tut Wuri Handayani, Komunitas Darayun Tingang, Teater Ibumi, Givakru, Rukmi, Sanggar Katining Ambun, SSB Kurung Diwung, SSB Sangiang Bahombit, SSB Ruai Bajenta, dan Terapung,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menegaskan bahwa acara ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dalam melestarikan kekayaan budaya.

“Melalui kegiatan Gelar Seni Budaya ini, kita bersama-sama menunjukkan komitmen untuk menjaga dan mempromosikan warisan budaya Kalimantan Tengah agar semakin dikenal, tidak hanya di daerah kita, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional,” katanya.

Menurutnya, Hari Pahlawan menjadi momentum penting untuk menumbuhkan semangat persatuan dan gotong royong dalam membangun bangsa.

“Pahlawan kita tidak hanya dikenal dengan keberanian di medan perang, tetapi juga dengan kecintaan mereka pada tanah air dan cita-cita kemerdekaan,” ujarnya.

Yuas mengajak generasi muda untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara berkontribusi bagi bangsa, salah satunya melalui pelestarian seni dan budaya.

“Kita, generasi penerus bangsa, memiliki tugas mulia untuk menjaga dan meneruskan perjuangan mereka dengan cara membangun bangsa melalui semangat kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap budaya serta warisan leluhur,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi ajang untuk mengenang perjuangan para pahlawan melalui karya seni sekaligus bentuk apresiasi terhadap warisan budaya yang mempererat persatuan bangsa.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berkomitmen untuk mendukung berbagai kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga tradisi, tetapi juga menjadikan budaya sebagai kekuatan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” bebernya.

Yuas berharap, peringatan Hari Pahlawan melalui Gelar Seni Budaya dapat menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia.

“Mari kita jadikan seni budaya sebagai sarana untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Pemuda Katolik Kalteng Audiensi dengan Bupati Lamandau, Refleksikan Semangat Juang Tjilik Riwut

LIPUTANSBM, LAMANDAU — Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional, jajaran Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Kalimantan Tengah menggelar audiensi dengan Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra di ruang kerjanya, Senin (10/11/2025).

Pertemuan tersebut menjadi ruang refleksi bagi generasi muda untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan bangsa, khususnya Tjilik Riwut, tokoh asal Kalimantan Tengah yang dikenal sebagai pahlawan nasional dan sosok Katolik yang teguh dalam memperjuangkan tanah Borneo.

Dalam kesempatan itu, Bupati Rizky Aditya Putra menekankan pentingnya menumbuhkan kembali nilai perjuangan dan pengabdian yang diwariskan para pahlawan.

Ia menilai semangat juang Tjilik Riwut tidak hanya tercermin dalam perjuangan fisik, tetapi juga dalam upayanya menjaga persatuan dalam kebhinekaan.

“Pemuda hari ini harus mampu menyalakan kembali semangat juang para pahlawan, bukan dengan senjata, tapi dengan karya, integritas, dan kebersamaan membangun daerah,” ujar Rizky.

Ketua Komda Pemuda Katolik Kalimantan Tengah, Jasi, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan perhatian yang diberikan oleh Bupati Lamandau.

Ia menegaskan komitmen Pemuda Katolik untuk terus berperan aktif dalam pembangunan daerah, terutama melalui pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda.

“Kami mengapresiasi dukungan Bupati Lamandau terhadap Pemuda Katolik. Semangat beliau dalam menjaga nilai sejarah dan mendorong kolaborasi lintas generasi adalah inspirasi bagi kami semua,” ungkap Jasi.

Senada dengan itu, Rendi, Ketua Komisariat Cabang (Komcab) Pemuda Katolik Kabupaten Lamandau, turut menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai kegiatan Pemuda Katolik, termasuk rencana pelantikan pengurus Komcab Lamandau yang akan segera digelar.

Audiensi tersebut menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dalam menanamkan semangat nasionalisme, pelayanan, dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda nilai-nilai perjuangan yang tetap relevan di tengah dinamika zaman.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Bambang Irawan Tekankan Swasembada Pangan Perlu Aksi Nyata di Lapangan

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menegaskan bahwa program percepatan swasembada pangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalteng tidak boleh berhenti sebatas wacana di atas kertas.

Menurutnya, program tersebut harus diwujudkan dalam bentuk gerakan nyata yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, guna memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.

“Swasembada pangan tidak cukup hanya dijadikan slogan. Harus ada aksi nyata, komitmen, dan sinergi lintas sektor untuk mewujudkannya,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Bambang menilai Kalteng memiliki potensi besar untuk menjadi daerah penyangga pangan nasional. Dengan luas lahan pertanian yang masih terbuka, sumber daya alam melimpah, serta petani berpengalaman, daerah ini disebut berpeluang besar mendukung Indonesia mencapai kemandirian pangan.

“Potensi kita luar biasa. Kalau pengelolaannya tepat dan petani mendapat dukungan penuh, Kalteng bisa menjadi salah satu daerah kunci dalam menjaga stok pangan nasional,” tegasnya.

Ia menyebut, target Luas Tambah Tanam (LTT) sebesar 164.358 hektare yang dicanangkan Kementerian Pertanian bukan hal yang mustahil dicapai. 

Namun, menurutnya, keberhasilan itu sangat bergantung pada keberpihakan kebijakan terhadap petani, terutama dalam penyediaan sarana produksi, pembangunan infrastruktur pertanian, serta pemerataan distribusi pupuk dan benih.

“Selama ini petani sering menghadapi kendala teknis di lapangan. Kalau pemerintah benar-benar hadir membantu dari proses awal hingga panen, maka swasembada pangan bukan hanya mimpi,” katanya.

Bambang juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan masyarakat. Ia menilai program swasembada pangan hanya akan berhasil jika seluruh pihak bergerak dengan visi yang sama.

“Dinas terkait, TNI, pemerintah kabupaten dan kota, serta kelompok tani harus bergerak dalam satu arah. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Selain mengejar peningkatan luas tanam, ia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan aspek keberlanjutan produksi pangan. Kesejahteraan petani, kata Bambang, harus menjadi bagian dari strategi besar ketahanan pangan agar semangat mereka terus terjaga.

“Kita harus membangun sistem pertanian yang berkelanjutan, bukan hanya mengejar target jangka pendek. Petani perlu merasa dilibatkan dan dihargai,” tambahnya.

Ia berharap, upaya swasembada pangan di Kalteng dapat menjadi gerakan bersama yang menumbuhkan kembali kebanggaan terhadap profesi petani, sekaligus memperkuat kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan.

“Kalau semua bersatu, kita tidak hanya menanam padi, tapi juga menanam masa depan Indonesia yang mandiri dan kuat,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

HMI Kalteng Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis dari Pemerintah

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Tengah, Restu Ronggo Wicaksono, menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah.

Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi Indonesia yang sehat dan berdaya saing di masa depan.

“Program tersebut merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Restu menilai, anak-anak merupakan bagian penting dari tiang peradaban bangsa. Karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi bagi mereka harus menjadi perhatian serius negara.

“Dengan menjaga kesehatan mereka melalui penyediaan makanan bergizi, berarti turut menanam investasi besar bagi masa depan Indonesia. Merawat anak-anak sama halnya dengan merawat masa depan bangsa dan negara,” tambahnya.

Senada dengan itu, kader HMI Sugiaryanto menilai, kehadiran program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dukungan gizi untuk tumbuh kembang anak.

Meski demikian, ia bersama Restu turut menyoroti munculnya sejumlah isu negatif di masyarakat yang dinilai dapat mengaburkan tujuan utama dari program tersebut.

“Mereka berharap agar publik tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, dan bersama-sama mendukung pelaksanaan program demi kemajuan generasi bangsa,” ujar Sugiaryanto.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Peringati Hari Pahlawan, Tomy Irawan Ingatkan Pentingnya Teladani Nilai Perjuangan

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA -  Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan.

Tomy mengingatkan bahwa perjuangan para pahlawan tidak hanya tercermin dalam medan pertempuran, tetapi juga dalam upaya membangun bangsa melalui dedikasi, kejujuran, dan kerja keras di berbagai bidang kehidupan.

“Pahlawan bukan hanya mereka yang gugur di medan perang, tetapi juga mereka yang terus berjuang membangun negeri ini dengan ketulusan dan tanggung jawab. Hari Pahlawan menjadi momentum bagi kita untuk menyalakan kembali semangat pengabdian,” ujarnya di Palangka Raya, Senin (10/11/2025).

Ketua Fraksi PAN ini menekankan, nilai-nilai kepahlawanan seperti semangat pantang menyerah, keikhlasan berkorban, dan rasa cinta tanah air harus tetap menjadi fondasi moral dalam membangun Kalimantan Tengah yang maju dan berkeadilan.

Menurutnya, perjuangan masa kini tidak lagi dalam bentuk mengangkat senjata, tetapi bagaimana setiap individu mampu berkontribusi nyata untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita semua memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan para pendahulu. Terus bergerak, terus berkarya, dan jangan pernah lelah mencintai negeri ini,” kata Tomy.

Sebagai wakil rakyat, ia juga menyerukan agar semangat kepahlawanan diwujudkan melalui kolaborasi, gotong royong, dan komitmen bersama dalam membangun Kalimantan Tengah yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.

Momentum Hari Pahlawan, lanjutnya, menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah selesai, melainkan terus berlanjut di setiap generasi.

“Pahlawan telah memberikan kita kemerdekaan. Kini tugas kita menjaga dan mengisinya dengan kerja nyata, kejujuran, dan keberanian dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Pemprov Kalteng Perkuat Sinergi Perusahaan Sawit Demi Kemitraan Berkeadilan

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) menggelar Rapat Sinkronisasi dan Evaluasi Data Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau plasma, program Corporate Social Responsibility (CSR), penyerapan tenaga kerja lokal, serta penggunaan alat berat di Aula Disbun Kalteng, Senin (10/11/2025).

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Herson B. Aden, menyampaikan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tak kalah penting.

“Tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan seluruh perusahaan kelapa sawit agar pelaksanaan usaha perkebunan berjalan secara inklusif dan berkeadilan,” ucapnya.

Menurut Herson, terdapat empat isu krusial yang dibahas dalam rapat kali ini. Pertama, Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau plasma 20 persen.

“Ini adalah wujud nyata dari kemitraan berkeadilan yang harus direalisasikan secara penuh, transparan, dan berkelanjutan, memastikan masyarakat sekitar kebun juga merasakan manfaat ekonomi secara langsung,” tambahnya.

Isu kedua berkaitan dengan pelaksanaan program CSR. Ia menekankan agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup, kesehatan, serta pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Selanjutnya, penyerapan tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian. “Komitmen untuk memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja harus terus ditingkatkan, baik di sektor operasional maupun manajerial, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat,” lanjutnya.

Terakhir, penggunaan alat berat yang sesuai dengan regulasi juga dinilai penting untuk menjamin kepatuhan teknis dan lingkungan, sekaligus mendukung efisiensi operasional yang bertanggung jawab.

“Kami berharap, melalui forum ini, kita dapat melakukan evaluasi yang jujur dan konstruktif terhadap capaian yang sudah ada, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi konkret untuk mempercepat pemenuhan kewajiban PBS yang belum tuntas, khususnya terkait Plasma 20%,” tuturnya.

Herson juga mengajak seluruh pimpinan perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit untuk memperbarui komitmen dan mengambil langkah progresif. 

“Mari kita buktikan bahwa investasi di sektor kelapa sawit Kalimantan Tengah benar-benar mampu membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky Badjuri, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan fakta integritas antara Pemprov Kalteng, pemerintah kabupaten/kota, dan para pimpinan PBS kelapa sawit. Langkah tersebut bertujuan menyamakan data dan persepsi mengenai pelaksanaan kewajiban perusahaan di bidang plasma, tanggung jawab sosial, penyerapan tenaga kerja lokal, serta penggunaan alat berat.

“Langkah hari ini kita fokuskan pada sinkronisasi data yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi, terutama terkait realisasi plasma 20 persen yang saat ini baru mencapai sekitar 52,56 persen. Sesuai arahan pimpinan, kita akan lakukan pemetaan lebih rinci terkait wilayah, luas kebun, dan koperasi yang sudah maupun belum mendapatkan plasma,” ucapnya.

Rizky menjelaskan, belum tuntasnya pelaksanaan plasma tidak selalu disebabkan oleh kelalaian perusahaan, tetapi juga berbagai faktor teknis dan administratif di lapangan. Karena itu, pemerintah mendorong penyelesaian secara bertahap dan terukur.

“Kita sepakat untuk menyusun roadmap yang jelas, agar setiap pihak mengetahui tahapan dan target waktu penyelesaian. Dengan begitu, proses pelaksanaan kemitraan bisa lebih terarah,” tambahnya.

Selain plasma, Rizky juga menyoroti pelaksanaan program CSR yang telah dijalankan sejumlah perusahaan. Selama ini, sebagian besar program CSR diarahkan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Ke depan, Pemprov Kalteng mendorong agar fokus CSR diperluas pada pengembangan UMKM dan kegiatan ekonomi produktif yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Pak Asisten tadi menekankan agar CSR tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi ada dampak ekonomi yang nyata,” lanjutnya.

Adapun terkait penyerapan tenaga kerja lokal dan penggunaan alat berat, Disbun akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi lintas sektor agar seluruh kegiatan usaha perkebunan di Kalteng berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat sekitar.

“Intinya, melalui forum ini kita ingin memperkuat kolaborasi dan memastikan seluruh kewajiban perusahaan dijalankan dengan transparan dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

ads LiputanSbm