Liputan Sbm

Nusantara Baru Indonesia Maju

Nusantara Baru Indonesia Maju

14 June 2025

     

Agustan Saining Kembali Nahkodai IKA SKMA Kalteng, Siap Kuatkan Peran Alumni

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA) Kalimantan Tengah menetapkan Agustan Saining sebagai Ketua Pengurus Daerah (Pangda) periode 2025–2030. 

Ia terpilih secara aklamasi dalam forum yang digelar di Hotel Aquarius, Palangka Raya, Sabtu, 14 Juni 2025.

Proses pemilihan berlangsung mulus, tanpa dinamika yang mencolok. Suasana kekeluargaan yang kental menjadi ciri khas Musda kali ini. 

Para peserta sepakat memberi kepercayaan penuh kepada Agustan untuk kembali memimpin organisasi yang mewadahi alumni sekolah kehutanan itu selama lima tahun ke depan.

Dalam sambutan usai penetapan, Agustan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan. 

Ia menegaskan komitmennya membawa IKA SKMA Kalteng menjadi organisasi yang lebih solid dan berdaya guna, tak hanya untuk para alumni, tapi juga bagi masyarakat dan daerah.

"Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah dipercayakan kepada saya. Ke depan, kita akan bersama-sama merancang program-program yang tidak hanya bermanfaat bagi alumni, tetapi juga bisa memberikan kontribusi nyata untuk daerah," ujar Agustan.

Ia menyebut, struktur kepengurusan baru akan segera merumuskan program kerja prioritas. Fokusnya antara lain pada penguatan jejaring lintas angkatan, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta program-program strategis lain yang berdampak langsung bagi publik.

Musda kali ini turut dihadiri Ketua Umum IKA SKMA Irwan Fecho, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, sejumlah tokoh alumni, hingga perwakilan Forkopimda provinsi. 

Selain agenda pemilihan ketua, forum juga merumuskan sejumlah rekomendasi penting guna memperkuat posisi organisasi dalam mendorong pembangunan daerah.

Kembalinya Agustan ke tampuk kepemimpinan diharapkan mampu menjaga konsistensi dan kesinambungan gerak IKA SKMA Kalteng. 

Ia tak hanya diharapkan sebagai pengikat silaturahmi antaralumni, tetapi juga sebagai motor penggerak kontribusi nyata alumni untuk Kalimantan Tengah. (red)

     

IKA SKMA dan Pemda Kalteng Perkuat Sinergi Jaga Hutan dan Alam

Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA Kalteng, Agustan Saining, saat menyampaikan sambutan pada Musda V.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA) Kalimantan Tengah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V di salah satu hotel di Palangka Raya, Sabtu, 14 Juni 2025.

Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penegasan peran strategis alumni dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Bumi Tambun Bungai.

Dengan mengusung tema “Dengan Semangat Jiwa Korsa Rimbawan Kita Wujudkan Kontribusi Nyata IKA SKMA Menuju Kalimantan Tengah Berkah dan Maju”, para rimbawan alumni ini menyatakan kesiapan menjadi garda terdepan dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk gerakan penanaman tiga juta pohon yang digagas Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.

Ketua Pengurus Daerah IKA SKMA Kalteng, Agustan Saining, menyebut aksi nyata itu sudah mulai digerakkan di tiga lokasi berbeda.

Ia menyebutkan bahwa setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) didorong untuk menyediakan 100 ribu bibit sebagai bentuk komitmen terhadap rehabilitasi lahan kritis dan penguatan ketahanan lingkungan.

“Kami sudah mulai di tiga lokasi. Setiap KPH kami dorong untuk menyiapkan 100 ribu bibit. Ini bentuk komitmen alumni mendukung rehabilitasi lahan kritis dan ketahanan lingkungan,” ucap Agustan.

Tak hanya soal penanaman pohon, alumni SKMA juga turut ambil bagian dalam pengembangan Hutan Kota Nyaru Menteng Berkah di Palangka Raya.

Lokasi ini kini bertransformasi menjadi ruang edukasi lingkungan dan destinasi wisata baru yang diminati masyarakat.

“Jumlah kunjungannya bahkan sudah mencapai lebih dari 100 ribu per tahun, jauh melampaui taman nasional. Tidak hanya itu, persemaian modern Hiu Putih Berkat juga telah dibangun. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat pembibitan tanaman endemik dan produktif, sekaligus menjadi ruang publik yang edukatif dan ramah lingkungan," tambah Agustan.

Musda V ini juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat IKA SKMA, Irwan, yang menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan wadah strategis untuk memperkuat kontribusi alumni dalam pembangunan berbasis kehutanan secara nasional.

“IKA SKMA bukan hanya organisasi alumni, tapi mitra aktif pemerintah. Jiwa korsa rimbawan harus menjadi energi perubahan, dari kantor sampai ke tapak lapangan,” ujarnya.

Irwan juga mengapresiasi kiprah para alumni di Kalteng yang dinilai konsisten dalam aksi nyata menjaga lingkungan.

Menurutnya, mulai dari upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), edukasi kepada masyarakat, hingga program konservasi, semua dijalankan dengan semangat kolektif.

“Kami ingin SKMA dikenal bukan hanya karena sejarahnya, tapi karena kontribusinya, dan Kalimantan Tengah sudah membuktikannya,” kata Irwan. (red)

     

Komisi III DPRD Kalteng Kunjungi Jawa Barat, Cari Formula Baru Kembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat selama empat hari, mulai 12 hingga 15 Juni 2025.

Misi utama mereka adalah menggali strategi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya dalam pemberdayaan sumber daya manusia dan konten kreator digital.

Rombongan dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, bersama Ketua Komisi III, H. Sugiyarto, serta jajaran anggota lainnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah DPRD.

“Kunjungan ini penting untuk mempelajari langkah-langkah strategis daerah lain dalam mengembangkan potensi wisata dan ekonomi digital, yang bisa kita adaptasi di Kalimantan Tengah,” ujar Sugiyarto, Sabtu, 14 Juni 2025.

Selama di Jawa Barat, rombongan menyambangi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor serta kawasan Kebun Raya Bogor.

Mereka mendalami pendekatan pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata berbasis masyarakat dan optimalisasi platform digital untuk promosi wisata.

Wakil Ketua Komisi III, Tomy Irawan Diran, menuturkan bahwa hasil kunjungan akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang mendukung penyusunan program kerja Komisi III ke depan.

Menurutnya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah terbukti menjadi penggerak perekonomian di banyak daerah.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, akan lahir berbagai gagasan serta formula baru yang bisa diterapkan di Kalimantan Tengah dalam rangka pengembangan sektor wisata berbasis lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Tomy.

Turut serta dalam kunjungan ini, Sekretaris Komisi Bryan Iskandar dan anggota Komisi III lainnya: Rahadian Fani, Wenga Febri Dwi Tananda, H. Helmi, Hero Harapanno Mandouw, Habib Sayid Abdul Rasyid, dan Nyelong Inga Simon. (red)

13 June 2025

     

Dari Banyumas ke Palangka Raya: Perjalanan Pengabdian Dr. Pujiastuti Handayani

Foto: Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya



LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H. resmi dilantik pada tanggal 5 Juni 2025 sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, menggantikan Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. Prosesi Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Kusumah Atmaja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, serta dihadiri oleh para pejabat tinggi MA dan tamu undangan kehormatan lainnya.

Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang karier yudisial Dr. Pujiastuti—seorang hakim senior yang dikenal berdedikasi, berpengalaman, dan memiliki komitmen kuat terhadap integritas serta profesionalisme dalam penegakan hukum. Lahir di Yogyakarta, 3 Desember 1961, beliau kini mengemban amanah sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk tahun 2025.

Dr. Pujiastuti menyandang pangkat Pembina Utama (IV/e) dan beragama Kristen Protestan. Ia menempuh pendidikan hukum secara komprehensif, mulai dari D3 dan S1 di Universitas Gadjah Mada (1983 dan 1985), kemudian meraih gelar Magister Hukum dari STIH IBLAM (2001), hingga menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya pada tahun 2018.

Perjalanan kariernya dimulai sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada tahun 1991. Sejak itu, beliau telah menjabat di berbagai posisi strategis di lingkungan peradilan, antara lain:

  • Hakim di PN Sleman, Bekasi, Pontianak, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat
  • Wakil Ketua PN Rangkasbitung, Bale Bandung, dan Semarang
  • Ketua PN Garut, Cilacap, dan Tanjung Karang
  • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
  • Wakil Ketua PT Kupang (2022), Banjarmasin (2023), dan Yogyakarta (2024)

Kini, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Dr. Pujiastuti membawa visi besar untuk memperkuat kredibilitas lembaga peradilan, memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat Kalimantan Tengah, serta menanamkan budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pelantikan ini bukan hanya menjadi pengakuan atas dedikasi dan pencapaian karier beliau yang cemerlang, tetapi juga menjadi harapan baru bagi kemajuan peradilan di wilayah tengah Indonesia. Dengan pengalaman luas dan semangat pengabdian yang tak pernah surut, Dr. Pujiastuti diharapkan mampu membawa Pengadilan Tinggi Palangka Raya meraih kepercayaan publik yang lebih tinggi dan menciptakan peradilan yang agung.

     

Pisah Sambut Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Gubernur Harap Sinergi Yudikatif dan Pemda Kian Erat

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Suasana hangat dan penuh penghormatan mewarnai acara pisah sambut Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Jumat, 13 Juni 2025. 

Kepemimpinan di tubuh lembaga peradilan tertinggi di Kalimantan Tengah resmi berganti, dari Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. kepada Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.

Acara seremonial ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi Diah selama mengemban amanah di Palangka Raya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah atas pengabdiannya selama ini. Dan kepada Ibu Pujiastuti, saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kalimantan Tengah,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Ia berharap kepemimpinan baru dapat meneruskan estafet dengan penuh integritas dan semangat pengabdian terhadap keadilan. 

“Semoga dapat terus memperkuat sinergi antara lembaga yudikatif dan pemerintah daerah dalam menjaga supremasi hukum,” tambahnya.

Diah Sulastri Dewi, dalam pidato perpisahannya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan selama masa tugasnya. 

Ia berpamitan dengan harapan agar tongkat estafet yang ia tinggalkan dapat dijaga dan ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua yang baru, Dr. Pujiastuti Handayani, mengawali sambutannya dengan pernyataan kesiapan mengemban amanah. 

Ia bertekad membawa penyegaran dalam pelayanan hukum dan membangun kemitraan kuat dengan berbagai elemen daerah.

“Saya berharap dapat membawa inovasi dan menjalin kolaborasi yang solid dengan berbagai pihak demi peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Pujiastuti. 

Pergantian pucuk pimpinan ini bukan hanya soal serah terima jabatan, melainkan juga momentum untuk menguatkan peran peradilan dalam menjawab tantangan hukum di daerah. (red)

     

Rizky Aditya Putra: Tak Ada Ormas yang Meresahkan di Lamandau, Satgas Segera Dibentuk

Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra memastikan bahwa hingga kini tidak ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan warga di wilayahnya. 

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat evaluasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu penanganan premanisme dan ormas bermasalah di salah satu hotel di Palangka Raya, Jumat, 13 Juni 2025.

“Terakomodir dan kondusif saja. Ya, sejauh ini belum ada yang meresahkan,” ujar Rizky.

Menurut dia, kehadiran satgas terpadu penting untuk menjaga iklim usaha dan stabilitas daerah. Ia juga mengapresiasi arahan pemerintah pusat yang memudahkan daerah dalam mengambil keputusan cepat.

“Kami sangat berterima kasih sudah ada petunjuk dari atas. Sehingga kalau ngambil keputusan pun segera,” katanya.

Rizky menegaskan, segala bentuk gangguan terhadap investasi maupun stabilitas ekonomi di daerah harus ditindak tegas. 

“Arahnya jelas, apapun yang mengganggu investasi, apapun yang mengganggu stabilitas perekonomian di daerah, segera langsung gas,” ucapnya.

Terkait pembentukan satgas di Lamandau, Rizky menyebut akan segera dibentuk dalam waktu dekat.

“Ya seminggu atau dua minggu ini lah, pulang dari retreat. Soalnya kepala daerah kan tinggal saya yang belum retreat,” katanya, sambil menyebut bahwa akan mengikuti kegiatan retreat kepala daerah di IPDN pekan depan.

“Kebetulan saya sendiri yang berangkat, yang lain nggak ada,” pungkasnya. (red)

     

Pemprov Kalteng Akan Bentuk Satgas Khusus, Tangani Ormas dan Premanisme

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, saat menyampaikan sambutan pada rapat evaluasi pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai mengambil langkah konkret dalam menangkal premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap mengganggu ketertiban umum serta menghambat laju investasi.

Langkah tersebut ditandai dengan digelarnya rapat evaluasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah, Jumat, 13 Juni 2025, di sebuah hotel di Palangka Raya. Rapat ini digelar melalui koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan urgensi pembentukan Satgas sebagai bagian dari strategi pengamanan dan pembangunan daerah.

"Selaku Gubernur Kalimantan Tengah, saya menyambut baik diselenggarakannya Rapat Evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah pada hari ini," ujar Agustiar.

Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menangani persoalan premanisme dan ormas bermasalah yang mengancam rasa aman masyarakat.

"Keberadaan premanisme dan aktivitas ormas yang bermasalah akan menjadi penghambat serius terhadap laju pembangunan, iklim investasi, dunia usaha, serta rasa aman bagi seluruh warga masyarakat," tegasnya.

Agustiar menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan ormas bukan tanggung jawab tunggal satu institusi, melainkan memerlukan kerja kolektif lintas sektor melalui Satgas Terpadu yang sinergis dan saling mendukung.

Ia pun mengaitkan semangat penanganan tersebut dengan nilai-nilai lokal masyarakat Kalimantan Tengah.

"Hal ini sejalan dengan Falsafah Huma Betang, di mana masyarakat hidup rukun, berdampingan satu sama lain, toleran, bahu membahu membangun Kalimantan Tengah," katanya.

Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif. 

Stabilitas tersebut menjadi landasan penting bagi kelangsungan pembangunan di segala sektor.

"Rapat ini menjadi momen penting untuk menyatukan langkah, dalam merumuskan Program, Kebijakan maupun pelaksanaan Kebijakan Kota/Kabupaten, terkait Pembinaan dan Pengawasan Ormas, dengan strategi yang lebih tajam dan terukur," jelasnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup. Edukasi dan pembinaan harus dikedepankan untuk menyentuh akar persoalan yang kerap berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan rendahnya pemahaman hukum.

"Dalam kesempatan baik ini, mari kita perkuat komitmen dan sinergi kita, untuk bersama-sama menunjukkan bahwa negara hadir, dan tidak akan memberikan ruang bagi praktik-praktik yang mengganggu ketenteraman. Dalam rangka membangun Kalimantan Tengah yang lebih berkah, maju, dan sejahtera, untuk Indonesia Emas. Kalimantan Tengah Masa Depan Indonesia," pungkasnya. (red)

     

Senam Pagi ASN Kalteng, Edy Pratowo: Olahraga Bikin Tubuh Sehat, Kinerja Mantap

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Jumat pagi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah tak seperti biasanya. Musik riang dan semangat yang menggelora menyambut para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berbaur dalam satu irama: senam pagi bersama.

Kegiatan rutin bulanan ini kembali digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran jasmani dan mempererat silaturahmi antarpegawai.

Cuaca yang bersahabat seakan turut mendukung semangat para peserta yang berdatangan sejak pagi.

Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, turut hadir dan ambil bagian dalam gerakan senam yang penuh energi itu.

Ia mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan olahraga sebagai kebiasaan yang tak boleh ditinggalkan.

“Saya mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk berolahraga. Paling tidak, dengan berolahraga kita bisa menjaga kesehatan tubuh, yang tentunya akan menunjang kinerja,” kata Edy usai senam.

Ia juga menyinggung soal gaya hidup sehat yang selama ini dicontohkan oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran.

Sang gubernur dikenal aktif berolahraga dan kerap membagikan semangat hidup sehat lewat aktivitas fisik seperti bersepeda dan senam kebugaran.

Untuk menyemarakkan suasana, panitia menyiapkan sejumlah doorprize menarik. Dari mesin cuci, televisi, hingga sepeda dan gawai pintar semuanya menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta. Sorak-sorai pun meledak setiap kali nomor undian dibacakan.

Bagi ASN dan PPPK, senam pagi ini bukan sekadar olahraga. Ia menjadi ruang untuk menyegarkan pikiran, menjalin keakraban, sekaligus menyerap semangat baru yang dibawa langsung oleh para pemimpin mereka. (red)

     

DPRD Kalteng Dorong Warga Gunakan Plat KH untuk Dongkrak PAD

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Warga Kalimantan Tengah didorong untuk menggunakan plat nomor kendaraan KH sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas pembangunan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan kesadaran masyarakat dalam hal ini sangat penting, terutama bagi pemilik kendaraan pribadi.

Menurutnya, semakin banyak kendaraan yang menggunakan plat KH, semakin besar pula potensi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.

“Kita sangat mendorong kesadaran masyarakat, terutama yang memiliki kendaraan pribadi agar menggunakan plat KH, bukan plat dari luar daerah,” ujarnya kepada awak media, Kamis, 12 Juni 2025.

Ia menuturkan, penggunaan plat nomor lokal akan berdampak langsung terhadap pendapatan daerah, khususnya dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta sejumlah sumber lainnya.

Kebijakan ini, kata Nafsiah, sejalan dengan program pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD yang pada akhirnya kembali untuk masyarakat.

“Kita harapkan ada kesadaran dari masyarakat. Karena ujung dari semua ini adalah peningkatan PAD, dan PAD itu kembali untuk masyarakat sendiri,” lanjutnya.

Menurut Nafsiah, peningkatan PAD bukan semata-mata soal pendapatan daerah, tapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan warga, termasuk penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

“Kalau PAD meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Pengangguran bisa berkurang, kemiskinan bisa diminimalisasi,” pungkasnya. (red)

     

Sehat Nusantara Warnai Pentas Akhir Tahun Sekolah Sahabat Alam



LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA — Sekolah Sahabat Alam Palangka Raya menggelar Pentas Akhir Tahun, Kamis (12/6/2025), di Gedung Tambun Bungai. Acara ini menjadi momen penting bagi siswa, guru, dan orang tua dalam merayakan pencapaian pendidikan sepanjang tahun serta melepas siswa TK, SD, dan SMP yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Dengan mengusung tema “Sehat Nusantara”, pentas seni ini menampilkan berbagai tari tradisional, drama edukatif, hingga kampanye kesehatan, yang semuanya dipersembahkan oleh siswa.

Dalam wawancara dengan tim media, Rizqi Tajuddin, Direktur Operasional Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya, menekankan bahwa seni adalah bagian penting dalam pendekatan pendidikan sekolah.

“Seni adalah salah satu cara bagi anak-anak untuk mengungkapkan ekspresi dan perasaan mereka. Kami ingin menghadirkan pengalaman belajar yang tidak hanya akademis, tetapi juga membentuk karakter serta nilai kebersamaan,” ujar Rizqi.

Pentas seni ini menjadi salah satu dari dua agenda besar tahunan sekolah, selain program bertema sains atau bisnis sebagai bagian dari metode pembelajaran holistik.

Tema “Sehat Nusantara” merupakan kelanjutan dari proyek sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pola hidup sehat. Program ini mencakup revisi kurikulum olahraga, edukasi gizi, dan penyediaan makanan sehat di lingkungan sekolah.

“Kami ingin mengenalkan makanan sehat dengan mengurangi konsumsi gula, tepung, dan gorengan. Bahkan makanan yang dijual di sekolah pun diseleksi agar tidak membahayakan kesehatan anak-anak,” jelas Rizqi.

Meski masih menghadapi tantangan dalam mengubah kebiasaan masyarakat terkait konsumsi makanan sehat, sekolah tetap optimis bahwa edukasi ini dapat menciptakan perubahan positif dalam jangka panjang.

Tak lupa Rizqi Tajuddin menyampaikan pesan khusus untuk siswa SMP yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

“Mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar di luar sana, yang berbeda dari Sekolah Sahabat Alam. Tapi kami yakin, dengan bekal yang telah mereka peroleh di sini, mereka akan mampu bertahan dan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh,” ujarnya.

Tahun ini, sekolah melepas sekitar 50 siswa, terdiri atas 14 siswa TK, sekitar 20 siswa SD, dan 15 siswa SMP. Dengan konsep kelas kecil (small class) yang menjadi ciri khas Sekolah Sahabat Alam, setiap kelas dibatasi maksimal 24–25 siswa, memungkinkan proses pembelajaran yang lebih personal dan interaktif.

Untuk di ketahui acara ini dibuka dengan drama syair, diikuti oleh sejumlah tarian tradisional, seperti Tari Dayak Padi, Tari Saman, dan Tari Bali, yang menggambarkan keanekaragaman budaya Nusantara.

12 June 2025

     

Pemprov Kalteng Tegaskan Investor Wajib Patuh Pergub PAD, Izin Bisa Ditahan jika Lalai

Kepala DPMPTSP Kalteng, Sutoyo. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali mengetatkan aturan bagi para investor yang beroperasi di wilayahnya. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemprov menegaskan komitmennya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menegakkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2016.

"Seluruh investor yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah wajib mematuhi Pergub 15 Tahun 2016 tentang peningkatan pendapatan asli daerah," kata Kepala DPMPTSP Kalteng, Sutoyo, usai menghadiri Rapat Optimalisasi PAD di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 12 Juni 2025.

Aturan itu tidak sekadar formalitas. Pemprov mewajibkan perusahaan membeli bahan bakar minyak (BBM) dari dalam provinsi, membayar pajak alat berat, membuka kantor operasional di Kalteng, dan menggunakan jasa perbankan lokal untuk transaksi keuangan perusahaan, termasuk pembayaran gaji karyawan.

Lebih lanjut, Sutoyo menyebut DPMPTSP tidak akan sembarangan menerbitkan izin usaha, baik perpanjangan maupun izin baru.

“Pembayaran pajaknya harus kami minta dulu bukti pembayaran pajaknya, buku rekeningnya harus dilampirkan. Baru kami akan tindak lanjuti,” ujar dia.

Sikap tegas ini, menurutnya, bukan bentuk penghambatan investasi. Justru sebaliknya, sebagai upaya mendorong kesadaran kolektif pelaku usaha terhadap pembangunan daerah.

Ia menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bentuk kontribusi bagi Bumi Tambun Bungai.

"Supaya ada kebersamaan dan rasa memiliki di kita semua masyarakat Kalimantan Tengah, investor yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah juga untuk membangun daerah," ujarnya.

Langkah komunikasi langsung dengan pengusaha pun disiapkan. Jika dokumen yang disyaratkan belum lengkap, permohonan izin akan ditahan sementara.

"Artinya pengusaha harus melengkapi dulu persyaratan. Persyaratan itu, karena itu kan persyaratan tidak sulit," tambahnya.

Ia bahkan menutup pernyataan dengan pepatah yang menggugah. “Kesimpulan pepatah mengatakan hanya begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kesimpulannya di situ. Masa kita makan di Kalimantan Tengah, habis itu kita tinggal di Kalimantan Tengah, kan itu tidak adil juga,” ujarnya.

"Jadi tidak berat sebenarnya apa-apa yang diminta Pergub 15 tahun 2016 itu," tegasnya.

Sebagai catatan, Pergub Kalteng Nomor 15 Tahun 2016 merupakan payung hukum yang mengatur optimalisasi pendapatan daerah, mulai dari pelaporan kendaraan bermotor dan alat berat, penggunaan BBM dan air permukaan, hingga sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Pemprov berharap regulasi ini dapat menjadi alat efektif dalam memperkuat kontribusi sektor usaha terhadap pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (red)

     

DPRD Kalteng Desak Pemerintah Tuntaskan Perbaikan Jalan ke Pelabuhan Segintung

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Kondisi jalan menuju Pelabuhan Segintung di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, menilai kerusakan akses jalan menuju pelabuhan tersebut telah terlalu lama dibiarkan tanpa penanganan maksimal.

Menurut Hafid, keberadaan Pelabuhan Segintung yang memiliki peran strategis dalam pergerakan logistik dan perekonomian wilayah pesisir, belum mampu berfungsi optimal lantaran jalan penunjangnya tak kunjung tuntas diperbaiki.

“Sigintung inikan sudah lama dibangun, sehingga diharapkan bisa operasional. Kendalanya selama inikan cuma jalan menuju ke sana,” ujar Hafid saat ditemui, Kamis, 12 Juni 2025.

Ia menyebut, dari sekitar 10 kilometer jalan yang perlu ditingkatkan kualitasnya, baru satu kilometer yang selesai dikerjakan. Padahal, lanjut Hafid, pelabuhan tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

“Pelabuhan bagus saja, sarana prasarana dan infrastruktur di dalamnya. Tinggal jalannya saja yang diperbaiki. Inilah yang harus ditangani secepatnya,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional itu.

Hafid yang juga merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II ini menegaskan, DPRD siap mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama yang berperan langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

"Untuk perbaikan memang perlu skala prioritas supaya perbaikannya selesai semua. DPRD pasti mendukung pemerintah terkait upaya perbaikan ini," tegasnya.

Pelabuhan Segintung sejatinya menjadi harapan besar dalam mendongkrak perekonomian wilayah barat Kalteng. Namun, tanpa akses jalan yang layak, potensi itu dinilai hanya akan menjadi mimpi yang tertunda. (red)

     

Investasi Kalteng Tembus Rp7,16 Triliun di Awal 2025, Sektor Tambang Masih Jadi Primadona

Kepala DPMPTSP Kalteng, Sutoyo. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Realisasi investasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan tren menggembirakan pada triwulan pertama 2025. Pemerintah Provinsi mencatat nilai investasi yang masuk mencapai Rp7,16 triliun, naik signifikan dibandingkan akhir tahun lalu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalteng, Sutoyo, mengungkapkan, angka ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp3,30 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp3,86 triliun.

“Jika dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2024, capaian ini tumbuh 43,50 persen. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, bahkan melonjak 72,04 persen,” ujar Sutoyo dalam keterangannya, Rabu, 11 Juni 2025.

Sektor primer kembali menunjukkan dominasinya. Tambang menjadi penyumbang investasi terbesar dengan realisasi Rp2,72 triliun, disusul sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp2,59 triliun. Sektor industri makanan juga tak kalah besar, yakni Rp980,73 miliar.

Untuk PMA, tiga sub sektor utama yang mencatat investasi tertinggi antara lain tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp1,76 triliun; industri makanan Rp894,79 miliar; serta pertambangan Rp525,61 miliar.

Sementara dari sisi PMDN, tambang tetap unggul dengan nilai Rp2,20 triliun, diikuti sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp825,43 miliar, serta jasa lainnya Rp434,56 miliar.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan Kalteng bisa membukukan investasi senilai Rp25,93 triliun sepanjang tahun ini. Sutoyo menuturkan, data realisasi ini dihimpun dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib dilaporkan pelaku usaha secara berkala, baik saat tahap konstruksi maupun operasi produksi.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya investasi dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.

“Serapan tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mendorong kesejahteraan melalui peningkatan daya beli, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, kata dia, terus mendorong pengelolaan sumber daya lokal secara optimal.

Fokus pembangunan diarahkan pada hilirisasi berbasis ekonomi hijau dan biru, demi mewujudkan Kalteng yang Berkah, Maju, dan Bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.

“Untuk pemerintah daerah, investasi dapat membantu menggerakkan perekonomian di sektor riil sehingga membantu meningkatkan penerimaan PAD dan distribusi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (red)

     

DPRD Kalteng Ajak Semua Pihak Bersinergi Majukan UMKM Lewat Teknologi

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Tengah. Bagi Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti, sektor ini bukan sekadar penyangga ekonomi, melainkan tulang punggung yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat daerah.

“UMKM memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan daerah,” ujar Noor Fazariah saat ditemui pada Kamis, 12 Juni 2025.

Menurutnya, sudah saatnya strategi pemasaran UMKM tidak lagi bertumpu pada cara-cara konvensional. Transformasi digital menjadi keniscayaan.

Pemanfaatan teknologi, khususnya digital marketing, diyakini dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan menjangkau konsumen lintas daerah, bahkan internasional.

“Pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM, khususnya dalam penggunaan e-commerce dan media sosial, sangat dibutuhkan agar jangkauan pasar mereka lebih luas,” tuturnya.

Di tengah derasnya arus digitalisasi global, UMKM di Kalteng diimbau untuk tidak hanya berbenah dalam hal produksi, tetapi juga mengasah strategi promosi dan distribusi. Menurut Noor, ekosistem yang mendukung tumbuh kembang UMKM perlu dibangun bersama—tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak.

“Dalam mendorong sinergi aktif antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan UMKM tidak hanya berhenti pada produksi, tetapi juga menyentuh aspek distribusi dan promosi,” katanya.

Langkah-langkah konkret seperti pelatihan digital, peningkatan literasi teknologi, dan penguatan jejaring pasar menjadi agenda penting dalam memajukan UMKM lokal agar mampu bersaing di panggung ekonomi yang makin terbuka. (red)

     

Pemprov Kalteng Genjot PAD 2025, Gubernur Soroti Potensi BBM dan Alat Berat

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggeber langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang tahun anggaran 2025.

Salah satu upaya yang ditempuh yakni menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 12 Juni 2025.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menyoroti sejumlah potensi penerimaan daerah yang hingga kini belum tergarap secara maksimal. Di antaranya adalah sektor bahan bakar minyak (BBM), penggunaan alat berat, hingga kekayaan sumber daya alam lainnya.

“Saya lihat banyak pendapatan daerah yang belum tergali. Kalau semua potensi itu bisa kita maksimalkan, saya yakin hasilnya akan luar biasa,” ucap Agustiar.

Ia menilai transaksi BBM di wilayah Kalteng cukup tinggi, namun belum berdampak signifikan terhadap pundi-pundi PAD. Padahal, menurutnya, sektor ini menyimpan potensi besar jika dikelola secara lebih serius.

“Kalau orang beli BBM di sini, besar sekali dampaknya. Belum lagi alat berat, dan penggunaan plat KH. Itu bisa jadi sumber PAD kalau kita kelola dengan baik,” tambahnya.

Agustiar juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan pemangku kepentingan.

Tak hanya jajaran internal pemerintah daerah, ia juga mendorong keterlibatan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam penertiban dan pengawasan.

“Kami akan kerja sama dengan semua pihak, termasuk APH (aparat penegak hukum). Kami ingin data dan bukti di lapangan benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.

Lebih jauh, Gubernur juga mengimbau perusahaan dan pelaku usaha di Kalteng agar menunjukkan komitmen nyata terhadap daerah.

Mulai dari membeli BBM di wilayah setempat, menyimpan dana di Bank Kalteng, hingga mengutamakan tenaga kerja lokal.

“Kalau mereka cinta Kalimantan Tengah, ya beli BBM-nya di sini, tabungannya di Bank Kalteng, dan pekerjakan tenaga kerja lokal,” ujarnya. (red)

     

Gubernur Kalteng Instruksikan Perusahaan Bayar Pajak dan Gunakan Plat KH

Kepala Bapenda Kalimantan Tengah, Anang Dirjo. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, mengungkapkan sejumlah arahan Gubernur Kalteng terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), usai rapat koordinasi lintas sektor di Aula Eka Hapakat, Kamis, 12 Juni 2025.

“Fokus utama Gubernur adalah optimalisasi PAD, terutama dari sektor 3P: pertambangan, perkebunan, dan perhutanan. Termasuk para kontraktor dan perusahaan wajib pungut,” ujar Anang kepada wartawan.

Gubernur juga menyoroti penggunaan kendaraan operasional oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ia meminta agar seluruh armada yang beroperasi di wilayah Kalteng menggunakan pelat nomor KH.

“Pajak kendaraan harus masuk ke daerah, bukan ke provinsi lain,” ucap Anang.

Tak hanya kendaraan, Gubernur juga mewanti-wanti soal pasokan bahan bakar. Ia menekankan agar perusahaan membeli BBM dari penyedia wajib pungut (wapu) yang telah ditunjuk di wilayah Kalteng.

"Nanti akan merugikan kita, karena pajaknya dibayar di luar daerah dan minyaknya masuk ke kalteng Ini akan merugikan kita, termasuk pajak alat berat," tegasnya.

Selain itu, pembayaran pajak alat berat dan pajak air permukaan juga menjadi sorotan. Gubernur meminta agar seluruh kewajiban pajak segera dilunasi, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

“Beliau menegaskan, tak boleh ada perusahaan yang menghindar dari kewajiban pajak. Kami di Bapenda akan berkolaborasi dengan OPD terkait, mulai dari dinas perizinan, ESDM, hingga PU,” ungkap Anang.

Langkah ini, kata dia, juga mencakup pengumpulan data di lapangan yang akan diintegrasikan ke dalam basis data Bapenda.

“Supaya tagihan pajak yang disampaikan nanti sesuai kondisi riil di lapangan,” tutupnya. (red)

     

Musda V DWP Kalteng Dibuka, Aisyah Thisia Agustiar Sabran: Perempuan Bisa Berkarya dan Berdaya

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 12 Juni 2025. 

Agenda ini menjadi penanda arah baru organisasi para istri ASN itu dalam menyusun program kerja ke depan.

Ketua DWP Kalteng, Natalin Leonard S. Ampung, menekankan pentingnya transformasi organisasi agar semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“DWP terus bertransformasi menjadi organisasi yang profesional dan modern,” ujar Natalin dalam sambutannya.

Musda ini, kata dia, bukan sekadar agenda rutin. Ia berharap forum ini menjadi ruang kolaborasi antaranggota, memperkuat sinergi dalam mendukung peran DWP di tengah masyarakat.

Penasihat DWP Kalteng, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, yang turut hadir membuka kegiatan itu, memberikan apresiasi atas capaian dan komitmen DWP selama ini.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen dan program kerja dari DWP Kalteng,” ucap istri Gubernur Kalteng itu.

Menurut Thisia, DWP telah menunjukkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Musda kali ini, menurut dia, mesti menjadi momen refleksi.

“Musda ini harus jadi momentum untuk mengevaluasi setiap rancangan kerja ke depan,” katanya.

Thisia juga menyebut ada semangat baru dalam tubuh DWP Kalteng di bawah kepemimpinan Natalin Leonard S. Ampung.

“Tahun ini spirit-nya berbeda. Di bawah bu Leonard, ada inovasi-inovasi yang saya lihat," bebernya.

Tak lupa, ia menegaskan keyakinannya bahwa setiap perempuan memiliki potensi besar untuk memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Setiap perempuan bisa berkarya dan berdaya untuk masyarakat,” katanya.  (red)

11 June 2025

     

Mengurai Benang Kusut Krisis Internal RSUD Doris Sylvanus: Harapan Baru di Tengah Upaya Perbaikan



LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA — Di tengah sorotan publik dan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus Palangka Raya perlahan mulai menata ulang langkahnya. Permasalahan internal yang sempat mengguncang manajemen rumah sakit terbesar di Kalimantan Tengah ini mulai menunjukkan titik terang penyelesaian, meski tantangan masih membentang di depan mata.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala RSUD Doris Sylvanus Sayuti Samsul dalam keterangannya kepada media pada Selasa (10/6), mengungkapkan bahwa manajemen saat ini sedang bekerja keras menyelesaikan persoalan internal yang telah berlarut. Menurutnya, berbagai upaya tengah dilakukan secara intensif, mulai dari penataan ulang struktur internal, peningkatan koordinasi antarbagian, hingga upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap pelayanan rumah sakit.

"Kami sedang berupaya secepat mungkin menyelesaikan semuanya. Arahan dari Pak Gubernur menjadi motivasi sekaligus tekanan positif agar kami segera menyelesaikan krisis ini," ujar Plt Kepala Rumah Sakit Sayuti Samsul saat di konfirmasi melalui App WhatApp

Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, saat berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus menegaskan pentingnya penyelesaian segera terhadap permasalahan di RSUD Doris Sylvanus. Baginya, krisis internal rumah sakit tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat luas, terutama mereka yang sangat bergantung pada layanan kesehatan publik.

"Masalah di RS ini harus segera diselesaikan dan dicari solusinya secepat mungkin," tegas Gubernur.

Krisis internal yang dimaksud meliputi tidak tersedianya obat di rumah sakit  dan pemotongan tunjangan bagi Nakes, Meski detailnya tidak seluruhnya dibuka ke publik, imbas dari krisis tersebut sempat terasa dalam beberapa bulan terakhir dengan munculnya keluhan dari masyarakat.

Sayuti Samsul, berharap krisis ini bisa dituntaskan sepenuhnya paling lambat akhir tahun ini. "Ini bukan hanya soal manajemen, tapi menyangkut hajat hidup masyarakat Kalimantan Tengah. Rumah sakit ini simbol pelayanan kesehatan kita. Saya berharap masalah ini tidak berlarut dan selesai paling lambat akhir tahun," ujar Sayuti.

Dengan dorongan dari pimpinan daerah, komitmen dari manajemen rumah sakit, serta dukungan masyarakat, optimisme mulai mengemuka. Meski pemulihan tidak bisa terjadi dalam semalam, upaya untuk membenahi fondasi RSUD Doris Sylvanus diharapkan akan membuahkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih transparan, profesional, dan manusiawi ke depannya.

Pewarta: Andy Ariyanto

     

DPRD Kalteng Fasilitasi Tuntutan Pembubaran GRIB Jaya, Arton: Sudah Masuk Tahap Penyesuaian

Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, memastikan aspirasi masyarakat yang menuntut pembubaran organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya tengah diproses lebih lanjut.

Aspirasi itu datang dari kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Bersatu.

“DPRD Kalteng dalam hal ini hanya sebagai penghantar, menghantarkan aspirasi masyarakat itu tentu menjadi kewajiban kami. Dan, saat ini sudah di tahap penyesuaian oleh tenaga ahli kita,” ujar Arton kepada wartawan, Rabu, 11 Juni 2025.

Menurut Arton, penyesuaian yang dimaksud adalah proses analisis oleh tenaga ahli sebelum disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

“Yang dituntut atau aspirasi ini adalah pembubaran GRIB Jaya. Dan untuk keputusan akhirnya adalah di Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa DPRD tidak mengambil sikap terhadap tuntutan tersebut.

Lembaganya hanya bertindak sebagai fasilitator agar suara masyarakat sampai ke pusat.

“Tuntutan atau aspirasi dari Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Bersatu adalah dibubarkan, karena dirasa merugikan daerah, merugikan rakyat dengan perbuatan. Karena berapa hari orang tidak bisa kerja dengan ditutupnya kebun orang,” ungkapnya.

Arton juga menyoroti dampak aksi GRIB Jaya terhadap iklim investasi di daerah. Ia menyebut penutupan perusahaan oleh oknum organisasi itu bisa memengaruhi minat investor datang ke Kalteng.

“Karena itu, orang tidak akan tertarik ke Kalteng. Dan, bila semua orang bebas begitu, hukum kosong, negara tidak hadir, ya gimana,” tutupnya. (red)

     

Warga Pemilik Tanah Berdasarkan SK Wali Kota Datangi Kelurahan Bukit Tunggal Urus Legalitas



LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA — Puluhan warga yang berasal dari daerah Bawan dan tergabung dalam kelompok masyarakat pemilik tanah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Palangka Raya tahun 1994 dan 1998, mendatangi Kantor Kelurahan Bukit Tunggal, Jalan Badak, Selasa (10/6). Kedatangan mereka bertujuan untuk mengurus dokumen legalitas lahan yang telah mereka kuasai sejak puluhan tahun silam. Rabu, 11/06/2025.

Rombongan tersebut dipimpin oleh Thamrin, yang bertindak sebagai koordinator kelompok. Dalam keterangannya kepada wartawan, Thamrin mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka sempat menyerahkan dokumen tanah kepada seseorang berinisial MT untuk diproses menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), namun hingga kini tidak ada kejelasan dari pihak tersebut.

“Karena tidak ada tindak lanjut, kami akhirnya menghubungi pihak ATR/BPN Kota Palangka Raya. Di sana kami disarankan untuk kembali mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) atau SPPT melalui kelurahan,” ujar Thamrin usai pertemuan dengan Lurah Bukit Tunggal, Subhan Noor.

Ia menambahkan, pihak kelurahan menyambut baik permohonan warga dan menyatakan kesediaan membantu proses penerbitan SPPT, sebagai syarat administratif dalam pengurusan SHM.

“Pak Lurah menyatakan siap membantu membuatkan SPPT. Kami bersyukur atas pelayanan dan solusi yang diberikan pihak kelurahan agar kami bisa mendapatkan legalitas atas tanah kami,” tutur Thamrin.

Lurah Bukit Tunggal, Subhan Noor, membenarkan bahwa kedatangan warga tersebut disertai dokumen lengkap, termasuk SK Wali Kota Palangka Raya tahun 1994 dan 1998 sebagai dasar kepemilikan.

“Saya sudah cek, mereka memang memiliki dasar yang sah berupa SK Wali Kota. Karena itu, saya siap membantu membuatkan SPPT untuk mereka,” tegas Subhan saat diwawancarai.

Ia menjelaskan bahwa sesuai kebijakan terbaru dari ATR/BPN, pemilik lahan dengan dasar SK Wali Kota kini diwajibkan mengurus SPPT terlebih dahulu di tingkat kelurahan sebelum dapat melanjutkan ke proses sertifikasi tanah di BPN.

“Sekarang mekanismenya sudah berubah. Untuk tanah yang ber-SK Wali Kota, harus ada SPPT terlebih dahulu sebelum pengurusan ke BPN,” jelasnya.

Subhan juga menyebutkan bahwa wilayah seperti Jalan Tingang, Badak, dan Hiu Putih sebagian besar merupakan kawasan dengan status tanah ber-SK Wali Kota. Oleh karena itu, pihak kelurahan sangat berhati-hati dalam proses penerbitan SPPT.

“Kami ingin memastikan semua dokumen benar dan sah agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Ini bagian dari tanggung jawab kami dalam pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Kelurahan Bukit Tunggal akan siap membantu sepanjang tanah yang diurus benar-benar dikuasai oleh warga yang memiliki dasar SK yang sah.

“Selama tanah tersebut aman dan masih dikuasai oleh pemilik yang memiliki SK, maka kelurahan siap membantu. Ini bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan dan solusi terhadap berbagai persoalan warga, khususnya dalam hal legalitas tanah,” tutup Subhan.

Pewarta: Andi Ariyanto

     

Lomba Kampung BERSINAR 2025: Dorong Lingkungan Bersih dan Pemberdayaan Masyarakat Palangka Raya



LIPUTANSBM.COM, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali menggelar Lomba Kampung BERSINAR (BERsih, Sehat, INdah, Asri, dan Rapi) sebagai bagian dari Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Lomba ini merupakan bentuk inovasi Kepala Daerah dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Sugianto, menyampaikan bahwa Lomba Kampung BERSINAR memiliki peran strategis dalam menciptakan kawasan-kawasan unggul berbasis pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

“Lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui Lomba Kampung BERSINAR, kita ingin mendorong terbentuknya komunitas yang aktif dalam penghijauan, pengelolaan sampah, serta konservasi air dan energi,” ungkap Sugianto melalui App WhatApp Rabu, (11/06).

Lomba ini diperuntukkan bagi kawasan yang menjadi titik pantau Adipura, lokasi Program Kampung Iklim (Proklim), maupun calon lokasi Proklim di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Palangka Raya.

Adapun aspek penilaian dalam lomba ini meliputi:

  1. Pemberdayaan Masyarakat
  2. Pengelolaan Persampahan
  3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  4. Konservasi Air dan Energi
  5. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sugianto juga menambahkan bahwa Lomba Kampung BERSINAR telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan mendapat respon positif dari masyarakat. Tahun ini, lomba kembali digelar sebagai kelanjutan program DLH Kota Palangka Raya tahun 2025, dengan pelaksanaan penilaian pada tanggal 24–28 Juni 2025.

Pendaftaran peserta telah dibuka sejak 26 Mei dan akan ditutup pada 13 Juni 2025. Masyarakat yang ingin berpartisipasi, khususnya RT/RW di Kota Palangka Raya, dapat mendaftar melalui tautan Google Form: https://forms.gle/26ujbhvvDz8cw624A atau menghubungi Contact Person: Ibu Penny di nomor 0852-4936-6888.

Penyerahan hadiah kepada para pemenang akan dilangsungkan secara langsung oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, pada tanggal 17 Juli 2025.

Total hadiah yang disediakan sebesar Rp30.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Kategori

Hadiah

Juara I

Piagam + Piala + Rp10.000.000,-

Juara II

Piagam + Piala + Rp7.500.000,-

Juara III

Piagam + Piala + Rp5.000.000,-

Harapan I

Piagam + Rp3.500.000,-

Harapan II

Piagam + Rp2.500.000,-

Harapan III

Piagam + Rp1.500.000,-

Sugianto juga mengimbau agar hadiah yang diterima dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung aspek-aspek penilaian.

“Kami berharap hadiah yang diterima tidak sekadar menjadi simbol, tetapi bisa dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan program lingkungan di tingkat komunitas,” tutupnya.

Melalui Lomba Kampung BERSINAR, Kota Palangka Raya terus berkomitmen menjadikan lingkungan sebagai bagian dari identitas kota yang KEREN — Kolaboratif, Ekonomi maju, Religius, Enerjik dan Nyama.

     

Pemprov Kalteng Dorong Penghentian Polusi Plastik, Targetkan Zero Waste 2029

Kepala DLH Kalimantan Tengah, Joni Harta. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menunjukkan komitmennya dalam menghentikan polusi plastik dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap ancaman lingkungan global.

Komitmen itu ditegaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Tengah, Joni Harta, usai Apel Bersama dan Sarasehan Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia 2025 yang digelar di halaman kantor DLH Kalteng, Rabu, 11 Juni 2025.

“Kami sudah melakukannya melalui Desa Proklim, Kampung Iklim. Bahkan, kami sudah membantu 15 Kampung Iklim itu peralatan persampahan,” ujar Joni.

Ia menyebut bantuan itu tak hanya berupa peralatan pengelolaan sampah, tapi juga dukungan alat berat.

“Bahkan sampai peralatan alat beratnya kita bantu,” ungkapnya.

Joni menambahkan, dalam waktu dekat peralatan tersebut akan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

“Mungkin dalam waktu dekat nanti mudah-mudahan Pak Gubernur bisa menyerahkan itu ya,” bebernya.

Selain memberikan bantuan, DLH Kalteng juga rutin menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait pengelolaan sampah.

“Bahkan kami sudah melakukan beberapa kali diklat terkait dengan persampahan. Kami juga sekarang lagi membuat rencana induk persampahan bekerja sama dengan Universitas Palangka Raya untuk menyongsong Zero Waste 2029,” pungkasnya. (red)

     

DLH Palangka Raya Dukung Transisi Ekonomi Hijau Melalui Aksi Lingkungan Hidup 2025




LIPUTANSBM.COM PALANGKA RAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya turut menghadiri Apel Bersama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 yang digelar di halaman Kantor DLH Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu pagi (11/6/2025).

Peringatan tahunan yang jatuh setiap tanggal 5 Juni ini mengangkat tema utama “Hentikan Polusi Plastik”, sebagai bentuk seruan global untuk menanggulangi krisis pencemaran plastik yang kian mengkhawatirkan. Dalam pelaksanaan apel yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Leonard Ampung, turut hadir pula Plt. Kepala DLH Kota Palangka Raya, Sugiyanto, S.Pt., M.Si., bersama sejumlah perwakilan daerah lainnya.

Usai apel, Sugiyanto mengungkapkan bahwa sebelumnya, pada 5 Juni 2025, DLH Kota Palangka Raya telah melaksanakan serangkaian aksi nyata berupa kegiatan bersih-bersih sampah dan penanaman pohon, yang dipusatkan di kawasan Pasar Kahayan dan Jalan Sakan, Komplek Mendawai, Kota Palangka Raya.

“Kegiatan ini merupakan wujud komitmen kami terhadap kelestarian lingkungan. Sesuai dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Hentikan Polusi Plastik, DLH Kota Palangka Raya terus mendorong langkah-langkah nyata untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiyanto menegaskan bahwa DLH Kota Palangka Raya juga tengah mengarahkan kebijakan dan program lingkungan menuju transisi ekonomi hijau, dengan fokus utama pada pengurangan ketergantungan terhadap plastik. Langkah ini sejalan dengan semangat global dalam mengubah pola konsumsi dan produksi, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya polusi plastik bagi ekosistem dan kesehatan.

“Kami menargetkan, pada tahun 2029, Kota Palangka Raya dapat menjadi kota yang bebas dari sampah plastik. Ini bukan hanya tentang kebersihan kota, tetapi juga bagian dari upaya kami dalam memperkuat ekonomi hijau yang ramah lingkungan,” tutupnya.

Komitmen ini diharapkan menjadi bagian dari perubahan kolektif, baik melalui kebijakan, edukasi masyarakat, maupun penguatan peran komunitas dalam menjaga lingkungan. Dengan semangat kolaboratif, DLH Kota Palangka Raya optimistis gerakan menuju kota hijau bebas plastik dapat terwujud secara bertahap dan berkelanjutan.

     

Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2025, Pemprov Kalteng Serukan Perang Melawan Polusi Plastik

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Pemprov Kalteng telah melaksanakan Apel Bersama dan Sarasehan Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia Tahun 2025 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Rabu (11/6/2025).

Apel ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghentikan polusi plastik dan membangun kesadaran kolektif terhadap ancaman lingkungan global dengan tema “Hentikan Polusi Plastik”.

Gubernur Kalteng yang diwakili oleh Plt. Sekda Kalteng, Leonard S Ampung saat membacakan sambutan Menteri Lingkungan hidup menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan panggilan moral dan ajakan untuk bertindak nyata.

“Polusi plastik bukan lagi masalah kecil. Ini adalah bom waktu ekologis yang mengancam kehidupan manusia, ekosistem laut, dan keberlanjutan bumi,” kata Leonard.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, Indonesia menghasilkan 56,6 juta ton sampah per tahun, dengan 10,8 juta ton di antaranya merupakan sampah plastik. Ironisnya, hanya sekitar 39 persen yang terkelola secara layak.

“Jika tidak ada langkah luar biasa, seluruh TPA di Indonesia akan penuh pada tahun 2028. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama,” tambahnya.

Apel ini juga menjadi ajakan langsung kepada seluruh kepala daerah di Kalteng untuk segera membuat Peraturan Daerah tentang pelarangan plastik sekali pakai, membangun fasilitas pengolahan sampah lokal, dan menjadikan ruang publik sebagai pusat edukasi hidup minim sampah.

Pemprov Kalteng menyerukan kepada dunia usaha bahwa pentingnya produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, serta desain produk yang mudah digunakan ulang dan didaur ulang.

“Bawa botol sendiri, tolak sedotan plastik, gunakan tas belanja sendiri, dan edukasi lingkungan lewat media sosial. Kalian bukan penonton, kalian penentu arah sejarah,” ucapnya.

Melalui kegiatan apel ini, Pemprov Kalteng berharap semangat menjaga lingkungan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, namun juga gerakan masyarakat luas.

“Setiap langkah kecil seperti memilah sampah dan menolak plastik sekali pakai diyakini dapat menciptakan gelombang perubahan besar untuk masa depan bumi yang lebih baik,” tandasnya. (red)

10 June 2025

     

Pemprov Kalteng Jawab Pemandangan Umum DPRD, Tegaskan Komitmen Kawal APBD dan Tekan Kemiskinan

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan jawaban resmi atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Jawaban disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalteng, Selasa, 10 Juni 2025.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengawali pidatonya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme perundang-undangan.

Edy menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang berhasil diraih Pemprov selama 11 tahun berturut-turut menjadi bukti sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Namun begitu, ia mengakui masih ada catatan dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.

"Sebanyak 22,40 persen rekomendasi BPK masih dalam proses penyelesaian, dan 2,30 persen belum dapat ditindaklanjuti karena menunggu hasil verifikasi lanjutan," kata Edy.

Ia memastikan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah akan diperkuat demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp378 miliar, Edy menjelaskan bahwa sebagian besar bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang penggunaannya diatur langsung oleh pemerintah pusat.

Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan OPD berjalan sesuai rencana kerja, meskipun realisasi anggaran belum maksimal akibat kendala teknis dan prosedural.

Salah satu sorotan tajam datang dari lonjakan belanja bantuan sosial yang naik hingga tujuh kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Edy menyebut peningkatan ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.

“Program ini dirancang langsung menyasar warga miskin dan rentan melalui skema seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bantuan Langsung Tunai DBH-DR,” ujarnya.

Isu lain yang turut dijawab Pemprov antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya angka pengangguran lulusan SMK, pengelolaan BUMD, efektivitas belanja barang dan jasa, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Di akhir pidatonya, Edy menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan pedalaman.

“Kita ingin pembangunan tak hanya berkutat di pusat kota, tapi menjangkau sampai ke tepian provinsi ini,” ucapnya. (red)

     

Ansyari Soroti Jalan Rusak di Kalteng: Jangan Lagi Andalkan Tambal-Sulam

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Deretan insiden akibat jalan rusak di Kalimantan Tengah kembali menelan korban. Sorotan publik pun mengarah ke lambannya perbaikan dan pola penanganan yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan. 

Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, angkat bicara soal ini. Ia menilai, pendekatan tambal-sulam yang selama ini jadi andalan pemerintah sudah waktunya ditinggalkan.

“Kesannya memang ada keterlambatan. Tapi kita lihat respon Pak Gubernur itu cukup cepat. Beliau langsung turun ke lapangan setelah dari Kotawaringin Barat dan menyambangi langsung rumah korban. Itu bentuk empati yang layak diapresiasi,” kata Ansyari usai Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kalteng di Palangka Raya, Selasa, 10 Juni 2025.

Namun, empati saja tak cukup. Menurut Ansyari, pola pembangunan infrastruktur jalan di Kalteng selama ini terjebak dalam siklus pemeliharaan jangka pendek. Akibatnya, kerusakan kembali terjadi di lokasi yang sama dari tahun ke tahun.

“Jangan setiap tahun jalan itu lagi, itu lagi. Sudah tahu rusak, dilapis lagi, tapi konstruksinya tidak berubah. Ini pemborosan anggaran dan tidak menyelesaikan akar masalah,” ujarnya.

Masalah Lama, Pola Lama

Ansyari menilai akar dari cepatnya kerusakan jalan terletak pada dua hal: pelanggaran tonase kendaraan dan lemahnya pengawasan. Ia menyoroti maraknya kendaraan berbobot 15 hingga 20 ton yang melintasi jalur yang seharusnya hanya menopang beban 8 ton.

“Kita perlu duduk bersama. DPR, dinas teknis, dan aparat penegak hukum harus menyatukan langkah. Kalau tidak, kita hanya buang anggaran untuk jalan yang umur teknisnya tidak pernah mencapai target,” tegasnya.

Menurut dia, masalah jalan rusak tidak hanya terjadi di Kabupaten Katingan. Hampir seluruh wilayah di Kalteng menghadapi problem serupa, termasuk Gunung Mas, Barito, hingga ruas utama yang menghubungkan daerah-daerah strategis.

“Jadi ini sudah masuk kategori masalah sistemik, bukan lokal,” katanya.

Dinas PU Harus Bergerak Cepat dan Tepat

Soal langkah lanjutan, Ansyari menyebutkan bahwa Gubernur Agustiar Sabran sudah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk bertindak. 

Tapi ia menekankan bahwa tindakan cepat saja tidak cukup. Harus ada perencanaan jangka panjang yang berbasis data kerusakan dan pola cuaca ekstrem yang sudah berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa lagi menyalahkan cuaca. Curah hujan tinggi memang ada, tapi kan ini bukan hal baru. Kalau tahu hujan ekstrem akan terjadi di akhir tahun, ya seharusnya desain teknis dan antisipasi kerusakan sudah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan,” ujar Ansyari.

Ia juga mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap proyek-proyek jalan yang dibangun dalam lima tahun terakhir. Audit ini penting untuk mengidentifikasi mana kerusakan yang disebabkan oleh cuaca, dan mana yang akibat kegagalan konstruksi atau pelanggaran tonase.

“Jangan disamakan perlakuannya,” ujarnya.

Seruan Pembangunan Berbasis Keberlanjutan

Ansyari menyambut baik komitmen Gubernur Agustiar Sabran yang mendorong pembangunan jalan berkelanjutan, bukan sekadar tambal-menambal. 

“Komitmen Pak Agustiar sangat bagus. Kita di DPRD juga mendorong agar pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah itu sekali bangun, bisa tahan lama. Ini soal efisiensi fiskal dan keselamatan pengguna jalan,” jelasnya.

Ia mencontohkan ruas Palangka Raya–Gunung Mas yang hampir setiap tahun menguras anggaran pemeliharaan. Baginya, pola seperti itu tak bisa dibiarkan terus berulang.

“Kalau tiap tahun harus dialokasikan anggaran pemeliharaan di lokasi yang sama, berarti ada yang salah dalam pendekatan kita. Entah dari perencanaan, pengawasan, atau penegakan regulasi,” pungkasnya. (red) 

ads LiputanSbm