Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi.

Acara tersebut menandai pergantian jabatan dari Irjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi, S.IK., S.H., M.H. kepada Brigjen Pol Drs. Yosi Muhammartha.

Prosesi berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian pejabat lama sekaligus penyambutan pejabat baru di jajaran Polda Kalteng. Sejumlah unsur Forkopimda, pejabat kepolisian, serta tamu undangan turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Junaidi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Irjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di Kalimantan Tengah, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

“Kami mengapresiasi kinerja dan pengabdian Irjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi selama menjalankan tugas di Kalimantan Tengah. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga senantiasa diberikan kesuksesan,” ujar Junaidi.

Menurut Junaidi, peran kepolisian memiliki posisi strategis dalam menciptakan situasi daerah yang aman dan kondusif, terutama sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menilai, selama menjabat, Irjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas keamanan serta membangun sinergi lintas sektor.

Pada kesempatan yang sama, Junaidi juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakapolda Kalteng yang baru, Brigjen Pol Drs. Yosi Muhammartha.

Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan berbagai capaian positif sekaligus meningkatkan kinerja kepolisian di wilayah Kalimantan Tengah.

“Selamat datang dan selamat bertugas kepada Brigjen Pol Drs. Yosi Muhammartha sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah. Kami berharap sinergi antara DPRD Kalteng dan Polda Kalteng terus terjalin erat demi menjaga kondusivitas dan mendorong pembangunan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan komitmen DPRD Kalteng untuk terus bersinergi dengan Polda Kalteng dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi yang solid antara lembaga legislatif dan aparat keamanan menjadi kunci penting dalam menciptakan rasa aman, mendukung iklim investasi, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan.

Angka tersebut merujuk pada hasil Survei Litbang Kompas yang menilai dampak kebijakan pendidikan daerah terhadap masyarakat.

Menurut Bambang, capaian itu menjadi indikator kuat bahwa transformasi pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, terutama peserta didik dan tenaga pendidik.

“Capaian ini menunjukkan arah kebijakan sudah tepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh publik,” ujar Bambang, Senin (12/1/2026).

Ia menilai Program Pendidikan Huma Betang mampu menjawab persoalan dasar dunia pendidikan di Kalimantan Tengah, mulai dari peningkatan akses hingga kualitas layanan pendidikan yang lebih merata.

Meski demikian, Bambang mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pendukung, khususnya di wilayah pelosok yang masih menghadapi keterbatasan akses.

“Tantangan seperti jaringan internet dan ketersediaan listrik masih menjadi pekerjaan rumah. Transformasi digital tidak akan berjalan optimal tanpa infrastruktur yang memadai,” katanya.

Bambang mendorong pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan akses listrik dan internet agar Program Pendidikan Huma Betang benar-benar inklusif dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya sinergi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha serta penyedia layanan telekomunikasi, guna mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan berbasis digital.

“Dengan dukungan semua pihak, saya optimistis Program Pendidikan Huma Betang dapat menjadi fondasi yang kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Tengah ke depan,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Dalam acara tersebut, Brigjen Pol Yosi Muhamartha resmi menjabat sebagai Wakapolda Kalteng, menggantikan Irjen Pol Rakhmad Setyadi yang mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri).

Mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wagub Edy Pratowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol Rakhmad Setyadi atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Bumi Tambun Bungai.

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Irjen Pol Rakhmad Setyadi atas kontribusi dan pengabdiannya dalam mendukung kemajuan daerah,” ujar Edy Pratowo saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

Ia juga mendoakan agar Irjen Pol Rakhmad Setyadi senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam mengemban amanah baru di Mabes Polri, serta berharap silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Edy Pratowo turut mengucapkan selamat bertugas kepada Brigjen Pol Yosi Muhamartha. Dengan pengalaman sebelumnya sebagai Wakapolda Papua Barat, kehadiran Yosi diharapkan mampu memperkuat kinerja Polda Kalteng serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.

“Kami berharap kehadiran Bapak Brigjen Pol Yosi Muhamartha dapat semakin memperkuat dukungan terhadap Kapolda, sehingga sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian semakin solid,” katanya.

Wagub menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif. Oleh karena itu, peran Polda Kalteng dinilai sangat strategis dalam mendukung jalannya program-program pembangunan.

“Dengan soliditas, kebersamaan, dan kekompakan seluruh elemen, pembangunan Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik, efisien, transparan, serta merata dan berkeadilan, dari wilayah pedalaman hingga perkotaan,” katanya.

Acara kenal pamit tersebut turut dihadiri Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, sejumlah pejabat utama Polda Kalteng, para kapolres, kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Dalam kesempatan tersebut, Edy menegaskan pentingnya peran strategis perempuan dalam mendorong pembangunan daerah di tengah dinamika zaman.

Dalam sambutannya Edy menyampaikan harapannya agar amanah yang diemban pengurus HWK dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan memberi dampak nyata bagi kemajuan perempuan di Kalimantan Tengah.

“Di era transformasi digital dan tantangan global seperti saat ini, peran perempuan tidak lagi sekadar sebagai pendukung, melainkan telah menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah,” ujar Edy.

Mantan Bupati Pulang Pisau itu juga berpesan kepada jajaran pengurus HWK masa bakti 2026–2031 agar mampu membangun sinergi dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurut Edy, HWK diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Jadilah wadah bagi perempuan Kalimantan Tengah untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan, sehingga mampu bersaing secara sehat di berbagai sektor profesi,” katanya.

Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya menumbuhkan empati dan kepedulian sosial dalam setiap gerak organisasi, sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Kalimantan Tengah yang tertuang dalam falsafah Huma Betang dan Belom Bahadat.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki visi membangun daerah.

“Pemprov Kalimantan Tengah selalu membuka pintu kerja sama. Mari kita bergotong royong mewujudkan Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan sejahtera,” ujar Edy.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Anggota DPRD Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan II yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan, Sutik.

Jalan berkonstruksi beton tersebut kembali berfungsi optimal dan mulai ramai dilintasi truk angkutan bertonase besar, termasuk kendaraan peti kemas.

Perbaikan jalan Lingkar Selatan Sampit merupakan proyek strategis yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng).

Kehadiran kembali jalur ini menjadi solusi penting bagi lalu lintas angkutan barang, yang sebelumnya terpaksa melintasi jalan dalam kota akibat kerusakan parah di ruas Lingkar Selatan.

Kondisi tersebut sempat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan badan jalan dalam kota hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Kini, dengan selesainya perbaikan, arus kendaraan berat kembali dialihkan ke jalur semestinya.

Anggota DPRD Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan II yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan, Sutik, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Kalteng atas tuntasnya proyek tersebut.

“Saya bersyukur dan berterima kasih, khususnya kepada Bapak Gubernur, atas selesainya perbaikan Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Mohammad Hatta di Sampit,” ujar Sutik saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, ruas jalan yang diperbaiki membentang dari Bundaran KB hingga Bundaran Balanga atau Bundaran Burung. Jalan tersebut kini menggunakan konstruksi beton (rigid pavement) yang dinilai lebih kokoh dan tahan lama.

Menurut Sutik, spesifikasi teknis jalan Lingkar Selatan Sampit dirancang untuk menopang beban kendaraan berat, seperti truk angkutan CPO maupun kontainer.

Jalan ini memiliki lebar enam meter dengan konstruksi beton setebal 30 sentimeter untuk beton utama serta tambahan 10 sentimeter pada bagian lantai dasar.

“Selesainya proyek strategis ini tentu sangat mempermudah distribusi barang dan jasa di Sampit,” katanya.

Ia juga menegaskan agar seluruh truk angkutan bertonase besar sepenuhnya menggunakan Jalan Lingkar Selatan dan tidak lagi melintas di jalan dalam kota.

“Saya berharap setelah jalan Lingkar Selatan selesai dibangun, tidak ada lagi truk bermuatan besar yang melewati jalan kota,” tegasnya.

Dengan kualitas konstruksi yang mumpuni, Jalan Lingkar Selatan Sampit diharapkan mampu mendukung kelancaran arus logistik menuju kawasan industri, menekan kerusakan infrastruktur perkotaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur secara berkelanjutan.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Junaidi.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Junaidi menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, yang berlangsung di Ruang Rapat BPK Kalteng, Senin (12/1/2026).

LHP tersebut mencakup pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025, serta pemeriksaan atas pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan itu, Junaidi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalteng atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilainya berjalan profesional dan objektif. Menurut dia, BPK memiliki peran strategis dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap transparan dan akuntabel.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang telah bekerja secara profesional dan objektif. BPK merupakan pilar utama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Junaidi.

Ia menegaskan, LHP yang diserahkan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi cerminan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Terlebih, fokus pemeriksaan menyasar sektor-sektor yang dinilai krusial bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“LHP ini bukan hanya dokumen formal, tetapi cermin dari kinerja kita bersama. Pemeriksaan terhadap Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal sangat penting karena menyentuh langsung efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” katanya.

Junaidi merinci, setidaknya terdapat tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, efisiensi anggaran, agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kedua, ketepatan sasaran, khususnya pada belanja hibah, guna mencegah terjadinya penyimpangan fungsi. Ketiga, kualitas pembangunan, sehingga belanja modal mampu menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai.

“Efisiensi anggaran harus dijaga, ketepatan sasaran belanja hibah perlu dikawal, dan kualitas belanja modal harus menghasilkan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat serta tahan lama,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan bahwa DPRD Kalteng akan menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi penting dalam menjalankan fungsi pengawasan. Seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK, kata dia, akan dipelajari secara mendalam.

“Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan mempelajari setiap rekomendasi BPK secara serius dan menyeluruh,” tegasnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif.

“Kami mendorong pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK. DPRD berkomitmen untuk terus bersinergi dengan eksekutif guna memperbaiki setiap kelemahan dalam sistem pengendalian internal,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

KALTENG, LIPUTANSBM.COM - Peristiwa Radikaliame di salah satu sekolah menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan nasional. Tragedi tersebut tidak hanya mengguncang rasa aman publik, tetapi juga membuka fakta yang lebih mengkhawatirkan. Hasil penelusuran aparat keamanan mengungkap bahwa aksi  itu tidak berdiri sendiri. Jaringan pelaku diketahui memiliki keterkaitan lintas daerah, termasuk salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah. Dari pendalaman lebih lanjut, dua anak di daerah tersebut yang terpapar paham Radikalisme tercatat berada dalam jaringan yang sama dengan pelaku utama yakni satu Grup dalam game Roblok. Selasa, 14/01/2026.

Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana sekolah mampu membentengi peserta didik dari pengaruh negatif, terutama di era digital yang nyaris tanpa sekat? Gadget, yang di satu sisi menjadi sarana pembelajaran, di sisi lain juga berpotensi menjadi pintu masuk ideologi menyimpang dan konten berbahaya jika tidak diawasi secara tepat.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, awak media Liputan SBM mendatangi SMA Negeri 1 Palangka Raya untuk melihat secara langsung bagaimana satuan pendidikan ini membangun karakter siswa sebagai upaya pencegahan dini terhadap tindak kejahatan dan penyimpangan perilaku pada anak.

Kepala SMA Negeri 1 Palangka Raya, Drs. Arbusin, menegaskan bahwa pihak sekolah telah mengambil langkah konkret sejak dua tahun terakhir. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah.

“Untuk mencegah dan mengantisipasi ketergantungan pada gadget, kami menyediakan loker khusus untuk menyimpan HP siswa. Selama berada di sekolah, siswa tidak diperkenankan bermain HP,” ujar Arbusin saat diwawancarai di kantornya senin (13/01).

Kebijakan tersebut bukan semata larangan, melainkan bagian dari strategi pendidikan karakter yang lebih luas. Menurut Arbusin, sekolah tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga harus membentuk fondasi moral dan kpribadian yang kuat pada diri peserta didik.

Untuk itu, SMA Negeri 1 Palangka Raya merancang dan menerapkan lima program utama pendidikan karakter, yaitu: religius, santun, disiplin, bersih, dan kerja keras. Kelima nilai ini ditanamkan secara konsisten dalam kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas keseharian siswa di lingkungan sekolah.

“Karakter yang kuat adalah benteng utama anak-anak kita. Jika nilai-nilai ini tertanam sejak dini, mereka akan lebih mampu memilah pengaruh buruk dari luar, termasuk yang datang melalui media digital,” jelasnya.

Lebih jauh,  Arbusin menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh siswa. Pihak sekolah secara aktif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, serta aparat penegak hukum. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan pembinaan siswa berjalan menyeluruh, tidak hanya dari aspek akademik, tetapi juga mental, sosial, dan hukum.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa dari Kementerian Pendidikan sendiri telah lama dibentuk Tim Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah.

Tim ini berfungsi sebagai garda depan dalam mengantisipasi, menangkal, serta menangani berbagai potensi kekerasan dan pelanggaran hukum yang melibatkan peserta didik.

“Semua ini dilakukan agar siswa tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masa depan mereka sendiri,” tutup Arbusin.

Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan keamanan yang semakin kompleks, langkah SMA Negeri 1 Palangka Raya menjadi contoh bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam menjaga generasi muda tetap berada di jalur yang benar. Pendidikan karakter, disiplin penggunaan teknologi, dan kolaborasi lintas institusi menjadi kunci penting dalam mencegah lahirnya tragedi serupa di masa depan.

Pewarta: Andy Ariyanto

KALTENG, LIPUTANSBM.COM – Proyek pembangunan gedung baru Puskesmas Kuala Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, tengah menjadi sorotan publik menyusul beredarnya sebuah video di media sosial TikTok yang kemudian turut diangkat oleh sejumlah media daring daerah. Video tersebut memuat dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam proyek bernilai miliaran rupiah, yang memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Rendy Lesmana, salah satu pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan, dengan tegas membantah tuduhan yang beredar. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mencemarkan nama baiknya.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada awak media Liputan SBM, Rendy mengaku kecewa terhadap pemberitaan yang menurutnya tidak mengedepankan prinsip dasar jurnalistik, khususnya asas konfirmasi dan keberimbangan.

“Ini jelas pencemaran nama baik. Sampai berita itu ditayangkan, tidak ada upaya konfirmasi kepada saya. Tuduhan yang disampaikan adalah fitnah yang tidak berdasar,” tegas Rendy, Senin (12/01/2026).

Ia menilai, apabila media ingin mengangkat dugaan persoalan dalam proyek tersebut, seharusnya klarifikasi dilakukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, bukan dengan membangun narasi sepihak yang berpotensi menggiring opini publik.

“Kalau ingin tahu duduk persoalannya, silakan konfirmasi langsung ke Kejaksaan Negeri Sukamara. Bahkan, persoalan ini sebelumnya pernah dilaporkan oleh bupati terpilih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rendy menyebut bahwa tudingan yang diarahkan kepadanya telah melampaui batas kritik dan mengarah pada upaya sistematis untuk merusak reputasi pribadi atau character assassination. Ia juga menegaskan bahwa program pembangunan Puskesmas Kuala Jelai telah direncanakan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Penjabat Bupati Sukamara.

“Sejak saya menjabat sebagai Pj Bupati, saya merasakan adanya ketakutan dari sebagian pejabat atau elit politik. Berita seperti ini saya nilai sebagai pembunuhan karakter,” katanya.

Rendy juga mencurigai bahwa isu Puskesmas Kuala Jelai sengaja dimunculkan sebagai bentuk pengalihan perhatian publik. Menurutnya, saat ini justru terdapat sejumlah proyek lain di Kabupaten Sukamara yang sedang menjadi sorotan media karena diduga bermasalah.

“Saya melihat ini bisa saja pengalihan isu. Saat ini ada banyak proyek di Sukamara yang sedang diberitakan bermasalah,” ungkapnya.

Ia pun mempertanyakan rasionalitas tudingan yang beredar, khususnya terkait nilai proyek dan dugaan aliran dana yang dinilainya tidak masuk akal.

“Masa proyek senilai Rp8 miliar disebut-sebut ada fee sampai Rp5 miliar? Secara logika, itu tidak rasional,” ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Sukamara maupun instansi teknis terkait untuk menanggapi dugaan yang beredar di media sosial. Kasus ini kembali menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi di ruang publik, terutama di era digital, agar fungsi kontrol sosial tetap berjalan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah dan etika jurnalistik.

KALTENG, LIPUTANSBM.COM - Peristiwa Radikalisme karena di salah satu sekolah beberapa waktu lalu masih menyisakan kegelisahan di tengah masyarakat. Dari hasil penelusuran aparat keamanan, terungkap bahwa aksi teror tersebut tidak berdiri sendiri. Jaringan pelaku disebut memiliki keterkaitan lintas daerah, termasuk salah satu Kabupaten, Kalimantan Tengah. Bahkan, dalam pengembangan kasus, dua anak yang terpapar paham tersebut diketahui tercatat berada dalam jaringan yang sama dengan pelaku yakni di dalam grup permainan Roblok

Fakta ini menjadi peringatan serius bahwa ancaman radikalisme dapat menyasar siapa saja, termasuk generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah. Menyikapi hal tersebut, awak media SBM mencoba menggali pandangan dunia pendidikan, khususnya di Kota Palangka Raya, terkait upaya pencegahan paham radikal di lingkungan sekolah.

Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Palangka Raya, Sudiro, melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Mariatunnisa, bersama Yulius Benny selaku Pembina Siswa, menegaskan bahwa pencegahan radikalisme tidak bisa dibebankan kepada sekolah semata.

Menurut mereka, kolaborasi yang kuat antara pihak sekolah dan orang tua menjadi kunci utama. Terutama di era digital saat ini, ketika media sosial menjadi ruang yang sangat dekat dengan kehidupan siswa.

“Pengawasan dan komunikasi antara sekolah dan orang tua harus berjalan seiring. Media sosial menjadi salah satu pintu masuk berbagai paham, sehingga aktivitas anak perlu dipantau bersama,” ujar Mariatunnisa. Senin (12/01/2026)

Di SMA Negeri 4 Palangka Raya, pendidikan karakter menjadi fondasi utama dalam membentengi siswa dari pengaruh negatif. Sekolah secara konsisten menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, semangat gotong royong, kreativitas, berpikir kritis, menghargai keberagaman, serta kemandirian kepada para siswa.

Tak hanya itu, pihak sekolah juga meminta siswa untuk mengikuti akun media sosial resmi sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemantauan, sekaligus sarana edukasi agar aktivitas siswa di ruang digital tetap berada dalam koridor positif.

Sementara itu, Yulius Benny mengungkapkan bahwa pihak sekolah juga secara berkala melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap telepon genggam milik siswa. Tujuannya bukan untuk membatasi, melainkan memastikan bahwa perangkat tersebut digunakan secara sehat dan bertanggung jawab.

“Kami ingin tahu apa saja yang diakses siswa melalui ponsel mereka. Ini bagian dari pembinaan, agar sejak dini mereka terhindar dari konten yang berpotensi merusak pola pikir,” jelasnya.

Upaya-upaya tersebut menjadi gambaran bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan benteng awal dalam menangkal radikalisme. Dengan sinergi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan cinta damai.

Pewarta: Andy Ariyanto

Oleh: Bdn. Fitrya Ayu Anggraini, S.ST. M.Keb Tenaga Pendidik di Jurusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Palangkaraya

LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA - Dalam praktik pendidikan dan pelayanan kebidanan, kesehatan perempuan masih kerap dipahami secara dominan dari aspek fisik dan reproduksi, sementara kesehatan otak belum mendapat perhatian yang setara. Padahal, berbagai studi neurosains dan kebidanan menunjukkan bahwa otak merupakan pusat kendali utama yang memengaruhi fungsi hormonal, emosi, perilaku, hingga kemampuan perempuan dalam menjalani peran biologis dan sosialnya. Padahal, otak merupakan pusat kendali utama yang memengaruhi fungsi hormonal, emosi, perilaku, serta kemampuan adaptasi perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Oleh karena itu, konsep kesehatan otak menjadi fondasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan generasi yang akan dilahirkannya.

Perempuan menjalani siklus kehidupan yang unik dan kompleks, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, kehamilan, persalinan, nifas, menopause, hingga usia lanjut. Literatur ilmiah menunjukkan bahwa setiap fase tersebut melibatkan perubahan struktur dan fungsi otak yang signifikan, terutama akibat fluktuasi hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang berperan penting dalam regulasi emosi dan fungsi kognitif (Rubinow & Schmidt, 2019). Setiap fase tersebut ditandai dengan perubahan biologis dan psikososial yang berdampak langsung pada fungsi dan kesehatan otak. Dari sudut pandang kebidanan, pemahaman terhadap dinamika kesehatan otak ini menjadi kunci dalam memberikan asuhan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pada masa kanak-kanak dan remaja, otak perempuan berada dalam fase perkembangan yang sangat pesat. Penelitian neuroimaging menunjukkan bahwa pembentukan koneksi saraf dan pematangan korteks prefrontal yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian emosi berlangsung hingga usia dewasa awal (Gur et al., 2012). Stres berkepanjangan pada fase ini terbukti meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan tidur pada remaja putri, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi dan mental. Pembentukan koneksi saraf, kemampuan regulasi emosi, serta fungsi kognitif sangat dipengaruhi oleh nutrisi, kualitas pengasuhan, rasa aman, dan lingkungan sosial. Remaja putri yang mengalami stres berkepanjangan, tekanan akademik, atau kurang dukungan emosional berisiko mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Dalam perspektif kebidanan, kondisi ini perlu dipahami sebagai bagian dari kesehatan otak yang akan memengaruhi kesiapan remaja putri memasuki fase dewasa dan reproduksi.

Memasuki usia dewasa, perempuan dihadapkan pada berbagai peran dan tuntutan kehidupan. Beban mental (mental load) yang tinggi dan stres kronis diketahui mengaktivasi sumbu hipotalamus–pituitari–adrenal (HPA axis) secara berlebihan. McEwen dan Akil (2020) menegaskan bahwa aktivasi stres jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan neuroendokrin, menurunkan konsentrasi, serta memicu keluhan psikosomatik yang sering dijumpai dalam praktik kebidanan sehari-hari.

Dalam pengalaman mengajar dan mendampingi mahasiswa kebidanan, termasuk dalam konteks masyarakat Kalimantan Tengah, saya kerap menjumpai perempuan usia produktif yang datang dengan keluhan fisik berulang seperti sulit tidur, nyeri kepala, atau kelelahan berkepanjangan tanpa temuan klinis yang jelas. Setelah ditelusuri lebih lanjut, keluhan tersebut sering berkaitan dengan stres psikologis, beban peran, dan kurangnya ruang pemulihan emosional. Kondisi ini mencerminkan bagaimana kesehatan otak perempuan masih kerap terabaikan dan baru mendapat perhatian ketika muncul keluhan fisik yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Beban mental (mental load) yang tinggi, tuntutan pekerjaan, serta tanggung jawab keluarga sering kali membuat kesehatan otak terabaikan. Stres kronis pada fase ini dapat mengganggu keseimbangan hormon melalui aktivasi sumbu hipotalamus pituitari adrenal (HPA axis), menurunkan konsentrasi, serta memicu keluhan psikosomatik. Dalam proses pembelajaran kebidanan, hal ini menjadi pengingat bahwa keluhan fisik perempuan sering kali memiliki akar pada kondisi kesehatan otak dan psikologis.

Kehamilan dan masa nifas merupakan fase yang sangat krusial bagi kesehatan otak perempuan. Perubahan hormon yang drastis, terutama estrogen dan kortisol, berdampak langsung pada fungsi memori dan emosi. Studi menunjukkan bahwa sekitar 10–20% perempuan mengalami depresi postpartum, kondisi yang berkaitan erat dengan perubahan neurobiologis dan stres psikososial (Brummelte & Galea, 2016; Schiller et al., 2015).

Dalam konteks pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah, ibu hamil dan nifas sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan dukungan psikososial dan jarak akses layanan kesehatan. Pada kondisi ini, bidan kerap menjadi tenaga kesehatan terdepan yang paling dekat dengan kehidupan perempuan. Posisi strategis ini memungkinkan bidan untuk tidak hanya memantau kondisi fisik ibu, tetapi juga mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan otak, seperti kecemasan berlebihan, gangguan tidur, dan kelelahan emosional, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih dini. Perubahan hormonal yang signifikan, kurang tidur, serta adaptasi peran sebagai ibu dapat memengaruhi fungsi kognitif dan emosional. Fenomena seperti pregnancy brain atau mommy brain sering dianggap wajar, namun tetap memerlukan perhatian. Tanpa dukungan yang memadai, kondisi ini dapat berkembang menjadi kecemasan kehamilan atau depresi postpartum. Kesehatan otak ibu pada fase ini sangat menentukan keberhasilan menyusui, pembentukan ikatan ibu–anak, serta tumbuh kembang bayi.

Pada masa menopause dan usia lanjut, penurunan hormon estrogen berdampak nyata pada fungsi memori, suasana hati, dan kecepatan berpikir. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa estrogen memiliki efek protektif terhadap neuron, sehingga penurunannya berkontribusi pada meningkatnya risiko gangguan kognitif dan penurunan kualitas hidup perempuan lanjut usia (Rubinow & Schmidt, 2019). Risiko gangguan kognitif dan penurunan kualitas hidup meningkat apabila kesehatan otak tidak dijaga sejak dini. Dari sudut pandang kebidanan komunitas, pendampingan perempuan pada fase ini tetap penting agar mereka dapat menjalani proses penuaan secara sehat dan bermakna.

Pendekatan kesehatan otak dalam siklus kehidupan perempuan harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungan. Intervensi gaya hidup seperti nutrisi seimbang, aktivitas fisik teratur, tidur berkualitas, serta manajemen stres terbukti berperan penting dalam menjaga plastisitas otak dan kesehatan mental perempuan (McEwen & Akil, 2020). Tenaga kebidanan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, melakukan deteksi dini, serta pendampingan psikososial di setiap fase kehidupan perempuan. Nutrisi seimbang, aktivitas fisik teratur, tidur berkualitas, manajemen stres, serta dukungan sosial merupakan pilar utama dalam menjaga kesehatan otak. Tenaga kebidanan memiliki peran strategis dalam edukasi, deteksi dini, dan pendampingan psikososial, baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat.

Sebagai dosen kebidanan, saya memandang bahwa penguatan konsep kesehatan otak perlu diintegrasikan dalam pendidikan kebidanan dan praktik pelayanan. Perempuan dengan kesehatan otak yang baik akan lebih mampu mengambil keputusan yang sehat, menjalani kehamilan dan persalinan dengan optimal, serta membangun generasi yang lebih sehat secara fisik dan mental. Dengan demikian, kesehatan otak perempuan bukan hanya isu individu, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas keluarga dan bangsa.

 Referensi Jurnal :

1. Brummelte, S., & Galea, L. A. M. (2016). Postpartum depression: Etiology, treatment and consequences for maternal care. Hormones and Behavior, 77, 153–166.
2. Gur, R. E., et al. (2012). Sex differences in brain gray and white matter in healthy young adults. Cerebral Cortex, 22(1), 1–12.
3. McEwen, B. S., & Akil, H. (2020). Revisiting the stress concept: Implications for affective disorders. Journal of Neuroscience, 40(1), 12–21.
4. Rubinow, D. R., & Schmidt, P. J. (2019). Sex differences and the neurobiology of affective disorders. Neuropsychopharmacology, 44(1), 111–128.
5. Schiller, C. E., Meltzer-Brody, S., & Rubinow, D. R. (2015). The role of reproductive hormones in postpartum depression. CNS Spectrums, 20(1), 48–59.

Pemprov Kalteng diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, sementara laporan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Albar.

LHP yang diserahkan meliputi pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Kalteng dan instansi terkait di Palangka Raya.

Selain itu, BPK juga menyerahkan LHP kepatuhan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 pada Pemprov Kalteng.

Kepala BPK Perwakilan Kalteng Dodik Achmad Albar menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Menurutnya, dua aspek tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

Ia menilai masih terdapat sejumlah aspek tata kelola yang perlu ditingkatkan, khususnya pada sektor pajak kendaraan bermotor.

“Kalau bisa diperbaiki, kami yakin ke depan pendaparan daerah lebih baik dan kemandirian fiskal meningkat,” ujarnya.

Terkait belanja daerah, Dodik menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih berkualitas, berorientasi pada manfaat nyata, serta mampu mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BPK juga meminta agar seluruh temuan dan rekomendasi yang tertuang dalam LHP dapat ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalteng paling lambat 60 hari sejak laporan diserahkan.

“Kami harapkan ada pengawasan dari DPRD terkait tindak lanjut rekomendasi BPK,” pesannya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Junaidi menyampaikan komitmen legislatif untuk bersinergi dengan pihak eksekutif serta mendorong Pemprov Kalteng menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK secara optimal.

Sementara itu, apresiasi disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah melalui Plt. Sekda Leonard S. Ampung kepada BPK Perwakilan Kalteng atas upaya pemeriksaan yang telah dilakukan.

“Tantangan Pemprov Kalteng dalam mengupayakan kualitas sisi pendapatan, bukan hanya menarik pendapatan tapi memang ini tantangan karena potensi kita besar tapi yang diperoleh tidak sesuai harapan padahal sektor 3P (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) luar biasa,” terang Leonard.

Leonard menegaskan, masukan dan rekomendasi BPK menjadi pengingat penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang mengampu sektor pendapatan dan belanja, agar pengelolaan keuangan daerah semakin optimal.

Ia juga mengingatkan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam jangka waktu 60 hari sesuai ketentuan.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran BPK Perwakilan Kalteng, antara lain Kepala Bidang Pemeriksaan Kalteng I dan III, Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Kalteng, pejabat struktural, serta tim pemeriksa BPK.

Sementara dari Pemprov Kalteng, Plt. Sekda didampingi Inspektur Provinsi Kalteng, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), serta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemprov Kalteng.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyorini. (ist)

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini, menegaskan pentingnya percepatan inklusi keuangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Langkah ini dinilai krusial agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Di era digital, transformasi teknologi telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan aman.

Perubahan ini turut menggeser cara masyarakat bertransaksi serta mengelola keuangan, sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke pelosok daerah.

Menurut Pipit, inklusi keuangan merupakan kunci utama agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga dapat dirasakan secara menyeluruh di Kalimantan Tengah.

"Tanpa akses yang merata terhadap layanan keuangan, potensi ekonomi daerah sulit untuk terbangun secara optimal dan kesenjangan antarwilayah akan terus melebar," katanya, Sabtu (10/1/2026).

Penguatan layanan keuangan digital, lanjut Pipit, diarahkan pada sejumlah aspek penting. Salah satunya adalah kemudahan transaksi bagi masyarakat.

Sistem keuangan yang efisien dinilai mampu memperlancar aktivitas ekonomi sehari-hari sekaligus menekan biaya transaksi yang selama ini menjadi beban.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perluasan akses perbankan. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah membutuhkan layanan keuangan yang mudah dijangkau agar mampu berkembang dan berdaya saing.

Sementara itu, perluasan jaringan perbankan diharapkan dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini masih terbatas aksesnya.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pipit berharap aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah dapat tumbuh secara lebih inklusif dan berkelanjutan, seiring dengan kemajuan teknologi digital.

"Saya berharap bahwa kemajuan layanan keuangan digital dapat menjadi dasar untuk membangun ekonomi daerah yang lebih kuat dan sejahtera," pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Transformasi sektor pendidikan di Kalimantan Tengah menunjukkan arah yang kian menjanjikan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo, Program Pendidikan Huma Betang mendapat respons publik yang nyaris sempurna.

Hasil Survei Teropong Daerah Litbang Kompas yang dilansir Kompas.com, Jumat (9/1/2026), mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Program Pendidikan Huma Betang mencapai 97,8 persen.

Angka ini merefleksikan penilaian sangat positif dari pelajar dan tenaga pendidik jenjang pendidikan menengah di seluruh Kalimantan Tengah.

Survei tersebut dilakukan secara tatap muka pada 6–10 Oktober 2025 dengan melibatkan 200 responden yang dipilih secara purposif. Hampir seluruh responden menyatakan program pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjalan sesuai harapan.

Tingginya kepuasan publik ini juga berkelindan dengan persepsi positif terhadap kinerja Gubernur Agustiar Sabran.

Sebanyak 97,6 persen responden menilai kepemimpinan gubernur menunjukkan kinerja yang sangat baik, khususnya dalam penguatan sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Evaluasi Litbang Kompas memotret sejumlah pilar utama Program Pendidikan Huma Betang, meliputi digitalisasi pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan Kelas Digital Huma Betang, serta program beasiswa pendidikan. Keempatnya menjadi instrumen utama reformasi pendidikan di Kalteng.

Digitalisasi pendidikan menjadi aspek yang paling diapresiasi publik. Tingkat kepuasan terhadap program ini mencapai 95 persen.

Responden menilai kehadiran televisi interaktif dan fasilitas internet gratis di sekolah mampu meningkatkan mutu pembelajaran, memperluas akses informasi, serta membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien.

Perbaikan sarana dan prasarana sekolah juga dirasakan signifikan. Sebanyak 79,9 persen responden menyatakan kondisi fasilitas pendidikan mengalami peningkatan, terutama pada ketersediaan ruang belajar yang layak, akses internet, serta dukungan listrik di lingkungan sekolah.

Sementara itu, Kelas Digital Huma Betang yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kalteng dipandang sebagai terobosan dalam memperluas akses pembelajaran jarak jauh, terutama bagi wilayah dengan keterbatasan geografis.

Program beasiswa, yang diwujudkan melalui kebijakan sekolah gratis dan bantuan seragam, turut dinilai meringankan beban ekonomi keluarga siswa.

Meski demikian, survei juga mencatat sejumlah tantangan yang masih perlu mendapat perhatian. Kesiapan tenaga pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi, keterbatasan pasokan listrik, serta belum meratanya jaringan internet di beberapa daerah menjadi catatan penting.

Responden menilai peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, serta pendampingan intensif bagi siswa, menjadi kebutuhan mendesak agar digitalisasi pendidikan dapat berjalan optimal dan bertanggung jawab.

Infrastruktur dasar juga masih menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi Kelas Digital Huma Betang di wilayah terpencil.

Kendati dihadapkan pada sejumlah kendala, optimisme publik tetap tinggi. Survei menunjukkan tingkat optimisme masyarakat mencapai 96,1 persen, sementara dukungan terhadap keberlanjutan Program Pendidikan Huma Betang berada di angka 98 persen.

Sebagai informasi, Program Pendidikan Huma Betang resmi diluncurkan pada 10 September 2025 setelah melalui proses perencanaan sejak 2024, dan direncanakan untuk diperluas pada 2026.

Survei Litbang Kompas ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 6,89 persen.

Capaian tersebut menjadi modal kuat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melanjutkan agenda transformasi pendidikan.

Program Pendidikan Huma Betang kini dipandang sebagai salah satu indikator utama keberhasilan kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dalam menghadirkan kebijakan pendidikan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Sebuah foto yang menampilkan seorang pemilik media dengan tumpukan uang di hadapannya beredar luas di ruang digital dan memicu beragam spekulasi publik.

Beredarnya foto tersebut kemudian menyeret nama HB, yang merasa perlu memberikan klarifikasi agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.

Untuk meluruskan isu tersebut, HB menggelar konferensi pers dan menjelaskan latar belakang foto yang viral. Ia menegaskan bahwa foto itu diambil dalam konteks internal, saat dirinya tengah menyiapkan pembayaran upah bagi karyawan media yang ia kelola.

Menurut HB, uang yang terlihat dalam foto berasal dari hasil kontrak kemitraan kerja dan iklan di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah, bahkan sebagian dari luar provinsi. Dana tersebut, kata dia, bukan untuk dipamerkan kepada publik.

“Tidak ada niat sedikit pun untuk memamerkan uang atau menyebarluaskan foto itu ke ruang publik,” ujar HB, Sabtu (10/1/2026).

Ia mengaku terkejut ketika mengetahui foto tersebut beredar di grup WhatsApp. HB menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengunggah ataupun menyebarluaskan foto tersebut ke grup mana pun.

Penyebaran foto itu, lanjutnya, tidak hanya memicu perbincangan di media sosial, tetapi juga berujung pada pemberitaan oleh salah satu media. Pemberitaan tersebut dinilai merugikan dirinya, baik secara pribadi maupun profesional.

“Nama baik saya tercoreng, padahal foto itu beredar tanpa seizin saya dan sepenuhnya di luar kendali saya,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, HB menekankan pentingnya prinsip verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan agar tidak menimbulkan tuduhan yang berpotensi merugikan pihak tertentu. 

Ia menegaskan tetap menghormati insan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.

Ia juga menjelaskan bahwa dana yang terlihat dalam foto merupakan hak mitra kerja PN di berbagai wilayah, yang dikelola sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan kerja yang sah.

“Perlu dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan salah tafsir di masyarakat,” katanya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa sebuah gambar yang beredar di ruang digital dapat dengan mudah kehilangan konteks aslinya.

Di balik satu foto yang viral, terdapat penjelasan serta dampak nyata bagi pihak yang bersangkutan. Klarifikasi ini, menurut HB, merupakan upaya untuk mengembalikan informasi pada konteks yang sebenarnya.

Pewarta : Andy Ariyanto