LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Transformasi sektor pendidikan di Kalimantan Tengah menunjukkan arah yang kian menjanjikan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo, Program Pendidikan Huma Betang mendapat respons publik yang nyaris sempurna.

Hasil Survei Teropong Daerah Litbang Kompas yang dilansir Kompas.com, Jumat (9/1/2026), mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Program Pendidikan Huma Betang mencapai 97,8 persen.

Angka ini merefleksikan penilaian sangat positif dari pelajar dan tenaga pendidik jenjang pendidikan menengah di seluruh Kalimantan Tengah.

Survei tersebut dilakukan secara tatap muka pada 6–10 Oktober 2025 dengan melibatkan 200 responden yang dipilih secara purposif. Hampir seluruh responden menyatakan program pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjalan sesuai harapan.

Tingginya kepuasan publik ini juga berkelindan dengan persepsi positif terhadap kinerja Gubernur Agustiar Sabran.

Sebanyak 97,6 persen responden menilai kepemimpinan gubernur menunjukkan kinerja yang sangat baik, khususnya dalam penguatan sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Evaluasi Litbang Kompas memotret sejumlah pilar utama Program Pendidikan Huma Betang, meliputi digitalisasi pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan Kelas Digital Huma Betang, serta program beasiswa pendidikan. Keempatnya menjadi instrumen utama reformasi pendidikan di Kalteng.

Digitalisasi pendidikan menjadi aspek yang paling diapresiasi publik. Tingkat kepuasan terhadap program ini mencapai 95 persen.

Responden menilai kehadiran televisi interaktif dan fasilitas internet gratis di sekolah mampu meningkatkan mutu pembelajaran, memperluas akses informasi, serta membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien.

Perbaikan sarana dan prasarana sekolah juga dirasakan signifikan. Sebanyak 79,9 persen responden menyatakan kondisi fasilitas pendidikan mengalami peningkatan, terutama pada ketersediaan ruang belajar yang layak, akses internet, serta dukungan listrik di lingkungan sekolah.

Sementara itu, Kelas Digital Huma Betang yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kalteng dipandang sebagai terobosan dalam memperluas akses pembelajaran jarak jauh, terutama bagi wilayah dengan keterbatasan geografis.

Program beasiswa, yang diwujudkan melalui kebijakan sekolah gratis dan bantuan seragam, turut dinilai meringankan beban ekonomi keluarga siswa.

Meski demikian, survei juga mencatat sejumlah tantangan yang masih perlu mendapat perhatian. Kesiapan tenaga pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi, keterbatasan pasokan listrik, serta belum meratanya jaringan internet di beberapa daerah menjadi catatan penting.

Responden menilai peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, serta pendampingan intensif bagi siswa, menjadi kebutuhan mendesak agar digitalisasi pendidikan dapat berjalan optimal dan bertanggung jawab.

Infrastruktur dasar juga masih menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi Kelas Digital Huma Betang di wilayah terpencil.

Kendati dihadapkan pada sejumlah kendala, optimisme publik tetap tinggi. Survei menunjukkan tingkat optimisme masyarakat mencapai 96,1 persen, sementara dukungan terhadap keberlanjutan Program Pendidikan Huma Betang berada di angka 98 persen.

Sebagai informasi, Program Pendidikan Huma Betang resmi diluncurkan pada 10 September 2025 setelah melalui proses perencanaan sejak 2024, dan direncanakan untuk diperluas pada 2026.

Survei Litbang Kompas ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 6,89 persen.

Capaian tersebut menjadi modal kuat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melanjutkan agenda transformasi pendidikan.

Program Pendidikan Huma Betang kini dipandang sebagai salah satu indikator utama keberhasilan kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dalam menghadirkan kebijakan pendidikan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Sebuah foto yang menampilkan seorang pemilik media dengan tumpukan uang di hadapannya beredar luas di ruang digital dan memicu beragam spekulasi publik.

Beredarnya foto tersebut kemudian menyeret nama HB, yang merasa perlu memberikan klarifikasi agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.

Untuk meluruskan isu tersebut, HB menggelar konferensi pers dan menjelaskan latar belakang foto yang viral. Ia menegaskan bahwa foto itu diambil dalam konteks internal, saat dirinya tengah menyiapkan pembayaran upah bagi karyawan media yang ia kelola.

Menurut HB, uang yang terlihat dalam foto berasal dari hasil kontrak kemitraan kerja dan iklan di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah, bahkan sebagian dari luar provinsi. Dana tersebut, kata dia, bukan untuk dipamerkan kepada publik.

“Tidak ada niat sedikit pun untuk memamerkan uang atau menyebarluaskan foto itu ke ruang publik,” ujar HB, Sabtu (10/1/2026).

Ia mengaku terkejut ketika mengetahui foto tersebut beredar di grup WhatsApp. HB menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengunggah ataupun menyebarluaskan foto tersebut ke grup mana pun.

Penyebaran foto itu, lanjutnya, tidak hanya memicu perbincangan di media sosial, tetapi juga berujung pada pemberitaan oleh salah satu media. Pemberitaan tersebut dinilai merugikan dirinya, baik secara pribadi maupun profesional.

“Nama baik saya tercoreng, padahal foto itu beredar tanpa seizin saya dan sepenuhnya di luar kendali saya,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, HB menekankan pentingnya prinsip verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan agar tidak menimbulkan tuduhan yang berpotensi merugikan pihak tertentu. 

Ia menegaskan tetap menghormati insan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.

Ia juga menjelaskan bahwa dana yang terlihat dalam foto merupakan hak mitra kerja PN di berbagai wilayah, yang dikelola sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan kerja yang sah.

“Perlu dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan salah tafsir di masyarakat,” katanya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa sebuah gambar yang beredar di ruang digital dapat dengan mudah kehilangan konteks aslinya.

Di balik satu foto yang viral, terdapat penjelasan serta dampak nyata bagi pihak yang bersangkutan. Klarifikasi ini, menurut HB, merupakan upaya untuk mengembalikan informasi pada konteks yang sebenarnya.

Pewarta : Andy Ariyanto 

LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah berjalan secara konsisten sejak tahun 2024. Implementasi program ini menunjukkan hasil positif, baik di tingkat pengadilan tinggi maupun satuan kerja (satker) pengadilan negeri di bawahnya. Jumat, 09/01/2026.

Hakim Tinggi Sigit Sutriono, S.H., M.Hum., selaku Juru Bicara sekaligus Humas Pengadilan Tinggi Palangkaraya, menyampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Palangkaraya berhasil meraih predikat Unggul pada pelaksanaan AMPUH tahun 2024 dan 2025.

“Program AMPUH di Pengadilan Tinggi maupun satker di bawahnya telah berjalan sejak 2024. Alhamdulillah, Pengadilan Tinggi Palangkaraya memperoleh nilai Unggul pada tahun 2024 dan 2025,” ujar Sigit, Selasa (6/1/2026).

Pada tingkat pengadilan negeri, Pengadilan Negeri Buntok juga berhasil meraih predikat Unggul pada tahun 2024 dan 2025. Sementara itu, Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Kasongan, Nanga Bulik, dan Pangkalan Bun memperoleh predikat Unggul pada pelaksanaan AMPUH tahun 2025.

Sigit menjelaskan, Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Program ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai bentuk pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur peradilan umum.

AMPUH bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis peradilan, mewujudkan ketertiban administrasi perkara, serta memperkuat manajemen dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Ruang lingkup program ini mencakup seluruh penerapan tugas dan fungsi, kinerja organisasi, serta pelaksanaan layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi, hingga Pengadilan Negeri.

Menghadapi pelaksanaan AMPUH Tahun 2026, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menargetkan seluruh satker di bawahnya siap mengikuti proses sertifikasi serta mampu mempertahankan maupun meraih predikat Unggul. Pelaksanaan AMPUH Tahun 2026 diperkirakan berlangsung pada Oktober atau November dan akan diikuti oleh seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.

“Untuk tahun 2026, kami berharap seluruh satker di bawah Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah siap melaksanakan program AMPUH. Bagi satker yang belum memperoleh nilai Unggul, akan dilakukan bimbingan dan pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya agar dapat mencapai predikat Unggul,” jelas Sigit.

Dengan komitmen pembinaan berkelanjutan serta peningkatan mutu layanan peradilan, Pengadilan Tinggi Palangkaraya optimistis pelaksanaan AMPUH Tahun 2026 dapat berjalan optimal dan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo melepas peserta Jalan Sehat dalam rangka peringatan Hari Desa Nasional lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (9/1/2026).

Kegiatan Jalan Sehat yang dirangkai dengan Senam Bersama ini diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Kalteng. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan Bank Kalteng.

Selain memeriahkan Hari Desa Nasional, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar ASN di awal tahun 2026.

Jalan Sehat tersebut terselenggara atas kolaborasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kominfosantik, Dinas Koperasi dan UKM, serta Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng.

Dalam sambutannya, Wagub Edy Pratowo menegaskan pentingnya memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di desa maupun di perkotaan.

Ia mengakui bahwa pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk tetap optimistis terhadap capaian pembangunan ke depan.

Lebih lanjut, Edy berharap seluruh program dan kegiatan pemerintahan pada tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lancar, dan tepat waktu.

"Kita baru aja mengakhiri tahun 2025, semoga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik di tahun 2026," harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Edy juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat kerja, kekompakan, dan soliditas di lingkungan Pemprov Kalteng.

"Mari bekerja dengan hati-hati, dengan semangat dan kekompakan, dan juga menjaga soliditas satu dan lainya," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Sekda Leonard S. Ampung dalam laporannya mengajak seluruh ASN Pemprov Kalteng untuk mengawali tahun 2026 dengan semangat dan harapan baru.

Ia menekankan bahwa peringatan Hari Desa Nasional sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dalam membangun daerah dari desa.

Salah satu wujud konkret dari komitmen tersebut adalah melalui program strategis Huma Betang Sejahtera yang direncanakan akan diluncurkan pada Februari 2026.

"Selamat berbahagia untuk kita semua, tetap semangat, tetap berdoa dan berusaha," katanya.

Kegiatan Jalan Sehat ini ditutup dengan pembagian berbagai doorprize menarik, mulai dari lemari es, mesin cuci, dispenser, kipas angin, rice cooker, kompor, paket sembako, hingga uang tunai, yang semakin menambah antusiasme para peserta.

Pewarta : Antonius Sepriyono

LIPUTANSBM.COM, PULANG PISAU – Perjuangan mencari keadilan bagi Ady Surya Jaya, tokoh masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, akhirnya membuahkan hasil manis. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau memutus bebas Ady dari segala tuntutan hukum dalam perkara nomor 54/pid.b/2025/pn.pps.

Ady sebelumnya dituding melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan (Tipu Gelap) oleh pihak manajemen PT. Borneo Sawit Gemilang (PT. BSG), anak perusahaan dari Citra Borneo Indah (CBI) Group.

Selama proses persidangan, Ady didampingi oleh tim hukum dari DPD Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Kalimantan Tengah, yakni Apriel H. Napitupulu, S.H. dan Kariswan Pratama Jaya, S.H.

Ketua DPD ARUN Kalteng, Apriel H. Napitupulu, menegaskan bahwa sejak awal dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat lemah. JPU mendakwa Ady melanggar Pasal 378 KUHP dengan tuduhan menjual lahan yang bukan miliknya. Namun, dalam agenda Pemeriksaan Setempat (PS), fakta di lapangan justru berbicara sebaliknya.

"Kami memegang teguh asas Actori Incumbit Onus Probandi siapa yang mendalilkan, dia yang wajib membuktikan. Faktanya, tidak ada satu pun saksi atau bukti yang menunjukkan klien kami melakukan pengukuran lahan hingga masuk ke wilayah Desa Kantan Atas. Seluruh lahan milik Pak Ady sah berada di wilayah administrasi Desa Mulyasari," ujar Apriel tegas.

Kasus ini bermula dari laporan oknum manajemen PT. BSG yang didasari hasil audit internal. Perusahaan mengklaim mengalami kerugian karena terdapat ratusan hektar lahan yang tidak dapat digarap, lalu menuding Ady sebagai penyebabnya.

Namun, tim hukum ARUN berhasil mematahkan argumen tersebut di persidangan. Terbukti bahwa proses ganti rugi lahan yang dilakukan Ady sudah sesuai prosedur dan tidak ada unsur melawan hukum.

Ditemui usai persidangan, Ady Surya Jaya tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya. Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada tim penasihat hukum dari DPD ARUN Kalteng yang telah mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada tim ARUN Kalteng. Berkat kerja keras mereka, fakta-fakta kebenaran terungkap di persidangan dan saya bisa bebas dari tuduhan yang tidak pernah saya lakukan," ungkap Ady.

Kemenangan ini menjadi sinyal penting bagi masyarakat kecil agar tidak gentar menghadapi upaya kriminalisasi oleh oknum-oknum perusahaan besar. (Red)

Wagub Kalteng Edy Pratowo saat menyampaikan sambutan di peringatan HUT Satpam ke-45 yang digelar di Aquarius Boutique Hotel.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Pengamanan (Satpam) ke-45 yang digelar di Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Kamis (8/1/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Edy menegaskan bahwa peran Satpam jauh melampaui tugas-tugas teknis seperti menjaga pintu masuk atau mengatur lalu lintas parkir.

Satpam, menurutnya, merupakan mitra strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sekaligus garda terdepan dalam menjaga keamanan, aset, investasi, dan keselamatan jiwa.

“Saya ingin berpesan kepada seluruh anggota Satpam di Kalimantan Tengah. Tingkatkan Profesionalisme dengan selalu mengasah kemampuan melalui pelatihan dan sertifikasi. Satpam yang kompeten adalah wajah dari profesionalisme sebuah institusi,” kata Edy dalam sambutannya.

Pemprov Kalteng, lanjut Edy, memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan pengabdian seluruh anggota Satpam yang selama ini berperan aktif menciptakan rasa aman di berbagai sektor.

“Keamanan yang saudara ciptakan adalah fondasi bagi kami untuk terus membangun daerah ini menuju Kalimantan Tengah Berkah, Maju, dan Sejahtera,” tegasnya.

Edy juga menyoroti bahwa seiring dengan pesatnya dinamika pembangunan di Kalimantan Tengah, tantangan keamanan di lingkungan kerja maupun permukiman masyarakat semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan dan profesionalisme Satpam yang semakin tinggi.

Menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, khususnya di sektor perkebunan, pertambangan, dan jasa, menjadi salah satu peran strategis Satpam. Selain itu, Satpam juga berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat di pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga objek-objek vital.

“Satpam juga menjadi contoh penegakan aturan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,” tandasnya.

Peringatan HUT Satpam ke-45 ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh jajaran Satuan Pengamanan untuk terus berkontribusi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat lonjakan mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Selama pelaksanaan Posko Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Nataru yang berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, total pergerakan penumpang di Kalimantan Tengah mencapai 150.356 orang.

Dari total tersebut, moda transportasi udara menjadi pilihan utama masyarakat dengan jumlah penumpang mencapai 91.428 orang atau sekitar 60,8 persen dari keseluruhan pergerakan.

Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya mencatat arus tertinggi dengan 49.824 penumpang, disusul Bandara Iskandar Pangkalan Bun sebanyak 30.082 penumpang, Bandara H. Asan Sampit 9.266 penumpang, dan Bandara H. Muhamad Sidik Muara Teweh 2.256 penumpang.

Sementara itu, sektor transportasi darat mencatat pergerakan 36.498 penumpang atau sekitar 24,3 persen. Terminal W.A Gara Palangka Raya menjadi terminal tersibuk dengan 20.893 penumpang, diikuti Terminal Natai Suka Pangkalan Bun 12.395 penumpang, Terminal Patih Rumbih Kasongan 3.056 penumpang, serta Terminal Sanggu Kuala Kurun 154 penumpang.

Adapun moda transportasi laut mencatat 22.430 penumpang atau 14,9 persen dari total pergerakan. Pelabuhan Panglima Utar Kumai menjadi pelabuhan dengan arus tertinggi yakni 16.536 penumpang, disusul Pelabuhan Sampit 5.414 penumpang, dan Pelabuhan Bahaur 480 penumpang.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy, menegaskan bahwa hasil monitoring selama periode Nataru ini menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan transportasi di daerah.

“Secara umum, penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 di Kalimantan Tengah berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Data ini menjadi dasar evaluasi dan bahan pertimbangan bagi kami untuk terus memperkuat pengawasan serta meningkatkan pelayanan transportasi agar semakin nyaman dan selamat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan terus melakukan evaluasi serta memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam penyelenggaraan layanan transportasi pada periode angkutan khusus seperti Natal dan Tahun Baru.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat, sekaligus memastikan layanan transportasi yang andal dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kalimantan Tengah hampir rampung.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menyebutkan progres penyusunan regulasi tersebut telah mencapai sekitar 90 persen dan kini memasuki tahapan akhir sebelum disahkan.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalteng itu menjelaskan, Raperda MBLB telah melalui sebagian besar tahapan pembahasan bersama pihak eksekutif serta instansi teknis terkait.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalteng, kata dia, juga terus menjalin komunikasi intensif dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan regulasi tersebut dapat segera difinalisasi.

“Raperda MBLB ini sebentar lagi selesai, jadi memang saya juga menanyakan langsung ke pihak Dinas ESDM terkait progresnya,” ujar Siti Nafsiah, Senin (5/1).

Siti juga menegaskan bahwa dinamika hukum yang tengah menimpa Kepala Dinas ESDM tidak berdampak pada kelanjutan pembahasan Raperda tersebut. Menurutnya, substansi regulasi sudah disepakati dan kini hanya menyisakan tahapan administratif.

“Walaupun ada kasus yang menimpa Kadis ESDM, saya pikir itu tidak menghambat, karena progresnya sudah 90 persen. Tinggal proses e-fasilitasi dan tahapan dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Saat ini, DPRD Kalimantan Tengah masih menunggu hasil e-fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu syarat utama sebelum dilakukan finalisasi pembahasan. Setelah tahapan tersebut rampung, DPRD akan segera melangkah ke proses pengesahan.

“Kalau hasilnya sudah turun, kami akan langsung melaksanakan rapat finalisasi. Setelah itu, Raperda MBLB akan kami laporkan dan disampaikan dalam rapat Paripurna,” tandasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mencatatkan kemajuan dalam transformasi digital pemerintahan. Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 menunjukkan Indeks SPBE Pemprov Kalteng mencapai 3,41 dengan kategori Baik, menandai peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan digital di Bumi Tambun Bungai.

Hasil tersebut resmi dirilis oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional pada Rabu (7/1/2026) melalui Aplikasi Tauval di laman tauval.spbe.go.id.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pemerintahan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

“Capaian Indeks SPBE sebesar 3,41 dengan kategori Baik ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadirkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai. Kenaikan signifikan dari tahun ke tahun yang mana kita pernah berada di angka 1,00 pada tahun 2021, menunjukkan bahwa kita serius dalam memodernisasi tata kelola pemerintahan,” ujar Gubernur.

Menurut Agustiar, capaian tersebut tidak sekadar mencerminkan angka statistik, melainkan menunjukkan peningkatan kualitas layanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel.

Ia juga mengapresiasi sinergi seluruh perangkat daerah yang telah berperan aktif dalam mendorong transformasi digital di Kalimantan Tengah.

“Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan ke depan adalah bertransformasi menuju Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) yang lebih holistik. Saya instruksikan seluruh jajaran untuk terus memperkuat inovasi digital demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang makin BERKAH di era digital,” tegasnya.

Pemantauan SPBE Tahun 2025 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur kemajuan sekaligus meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Berdasarkan laporan hasil pemantauan, nilai Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 3,41 diperoleh dari sejumlah domain penilaian. Domain Kebijakan SPBE meraih nilai 3,50, Domain Tata Kelola SPBE sebesar 2,70, Domain Manajemen SPBE sebesar 2,73, serta Domain Layanan SPBE mencatatkan nilai tertinggi yakni 4,01.

Tingginya nilai Domain Layanan SPBE menunjukkan semakin optimalnya layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah Rangga Lesmana menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi pembangunan ekosistem digital pemerintahan daerah.

“Kami menyambut sangat positif hasil evaluasi SPBE Tahun 2025 ini. Skor 3,41 ini adalah buah dari konsistensi kita dalam membangun infrastruktur teknologi, memperkuat regulasi, serta mengintegrasikan berbagai layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, nilai Domain Layanan SPBE yang mencapai 4,01 menjadi indikator bahwa manfaat transformasi digital telah dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Sementara itu, Kepala Bidang E-Government Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah Syayuti menegaskan bahwa sejumlah indikator SPBE yang masih perlu ditingkatkan akan menjadi fokus pembenahan ke depan, terutama menjelang penerapan Indeks Pemerintah Digital pada Tahun 2026.

“Untuk indikator SPBE yang masih perlu ditingkatkan, karena akan digunakan kembali pada Tahun 2026 dalam perhitungan Indeks Pemerintahan Digital, dapat dioptimalkan melalui penguatan pada indikator audit TIK serta pembaruan peta proses bisnis,” jelasnya.

Secara historis, capaian Indeks SPBE Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada Tahun 2021, indeks berada pada angka 1,00 dengan kategori Kurang.

Nilai tersebut meningkat menjadi 1,90 kategori Sedang pada Tahun 2022, kemudian naik menjadi 2,75 kategori Baik pada Tahun 2023, 2,87 kategori Baik pada Tahun 2024, hingga mencapai 3,41 kategori Baik pada Tahun 2025.

Ke depan, Tim Koordinasi SPBE Nasional juga menegaskan bahwa seiring dinamika kebijakan nasional, pemantauan akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi).

Perubahan ini menandai pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses bisnis menuju pembangunan ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna.

Atas capaian tersebut, Tim Koordinasi SPBE Nasional menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi pusat, pemerintah daerah, tim koordinasi SPBE, serta tim asesor eksternal dari perguruan tinggi atas sinergi dan dedikasinya. Kolaborasi yang telah terbangun diharapkan terus diperkuat demi kemajuan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

Pewarta : Antonius Sepriyono

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Menjelang dibukanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bundaran Besar sebagai ruang publik baru di Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mulai mematangkan berbagai aspek teknis pendukung.

Salah satunya melalui simulasi pengaturan parkir di area basement RTH Bundaran Besar, tepatnya di lokasi eks KONI, Selasa (6/1/2026).

Simulasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Kalteng, Andreas Palem Santosa, bersama jajaran staf.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan sekaligus penyempurnaan sistem perparkiran agar kawasan yang akan segera dimanfaatkan masyarakat itu dapat beroperasi secara tertib, aman, dan nyaman.

Dalam simulasi tersebut, Dishub Kalteng meninjau langsung tata letak parkir, alur keluar-masuk kendaraan, hingga aspek keselamatan pengguna.

Sejumlah catatan dan rekomendasi teknis juga disusun untuk mengantisipasi potensi gangguan lalu lintas serta meminimalisasi risiko kecelakaan bagi pengendara maupun kendaraan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Kalteng, Andreas Palem Santosa, menegaskan bahwa simulasi ini merupakan tahapan krusial sebelum kawasan RTH Bundaran Besar resmi dibuka untuk umum.

“Simulasi ini kami lakukan untuk memastikan sistem perparkiran telah sesuai dengan standar keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dengan pengaturan yang tepat sejak awal, kami berharap aktivitas masyarakat nantinya dapat berjalan tertib dan nyaman,” ungkap Andreas.

Ia menambahkan, hasil simulasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi lanjutan guna menyempurnakan pengelolaan parkir sebelum pelaksanaan soft opening kawasan RTH Bundaran Besar.

Simulasi pengaturan parkir ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian persiapan menjelang soft opening RTH Bundaran Besar yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (10/1/2026).

Dengan kesiapan sistem perparkiran, kawasan ini diharapkan mampu menampung antusiasme pengunjung tanpa menimbulkan persoalan lalu lintas di sekitarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy, menegaskan bahwa aspek lalu lintas dan perparkiran menjadi perhatian serius pihaknya dalam mendukung optimalnya fungsi fasilitas publik.

“Kami berupaya memastikan sejak awal pengoperasian, pengelolaan lalu lintas dan parkir di kawasan RTH Bundaran Besar dapat berjalan efektif. Hal ini penting agar ruang publik yang disediakan benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Yulindra.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak serta evaluasi berkelanjutan agar kelancaran dan keselamatan pengguna kawasan dapat terus terjaga.

Dishub Kalteng pun menyatakan komitmennya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, seiring pemanfaatan RTH Bundaran Besar sebagai ruang publik baru yang diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Palangka Raya.

Pewarta : Antonius Sepriyono