Kesadaran inilah yang menjadi ruh kegiatan Ngopi Bareng Insan Pers Kalimantan Tengah bersama Densus 88 Antiteror Polda Kalimantan Tengah yang digelar di Kantor DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kalimantan Tengah, Rabu (15/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan dialogis tersebut menjadi ruang bertemunya aparat penegak hukum dan insan pers untuk berdiskusi secara terbuka mengenai bahaya radikalisme, terutama dalam konteks penyebaran ideologi ekstrem melalui media dan ruang digital.

Densus 88 Antiteror Polda Kalimantan Tengah hadir memberikan materi pemahaman tentang radikalisme, pola penyebarannya, serta peran strategis pers dalam menangkal narasi kekerasan dan ekstremisme.

Sebagai bentuk apresiasi atas kesediaan dan kontribusi Densus 88 Antiteror Polda Kalimantan Tengah dalam memberikan edukasi kepada insan pers, DPD SPRI Kalimantan Tengah menyerahkan plakat penghargaan.

Plakat tersebut diserahkan sebagai simbol penghormatan sekaligus penguatan sinergi antara pers dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial di Bumi Tambun Bungai.

Sekretaris DPD SPRI Kalimantan Tengah, Rizaldi, menyampaikan bahwa pemberian plakat ini merupakan ungkapan terima kasih sekaligus pengakuan atas peran penting Densus 88 dalam membangun literasi kebangsaan di kalangan jurnalis.

“Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada Densus 88 Antiteror Polda Kalimantan Tengah yang telah berkenan berbagi pemahaman tentang radikalisme kepada insan pers. Kami meyakini, pers yang memiliki wawasan dan pemahaman yang baik akan menjadi garda terdepan dalam menangkal paham-paham radikal melalui pemberitaan yang berimbang dan mencerdaskan,” ujar Rizaldi di sela-sela kegiatan.

Ia menegaskan, insan pers memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk tidak sekadar memberitakan peristiwa, tetapi juga menjaga agar informasi yang disampaikan tidak menjadi sarana penyebaran ketakutan, kebencian, maupun propaganda ekstrem.

Kegiatan Ngopi Bareng ini pun disambut antusias oleh para jurnalis dari berbagai media di Kalimantan Tengah. Diskusi berlangsung interaktif, dengan beragam pertanyaan dan pandangan seputar tantangan pemberitaan isu terorisme, radikalisme, serta etika jurnalistik dalam meliput kasus-kasus sensitif.

Melalui kegiatan ini, DPD SPRI Kalimantan Tengah berharap terjalin kolaborasi yang berkelanjutan antara pers dan aparat keamanan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh radikalisme, sekaligus menjaga iklim informasi yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab.

Di tengah secangkir kopi dan dialog yang terbuka, pesan kebangsaan pun mengalir: bahwa melawan radikalisme bukan semata tugas aparat keamanan, melainkan juga tanggung jawab bersama termasuk insan pers dalam merawat persatuan dan masa depan bangsa.

Pewarta : Andy Ariyanto 

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi.

Hal itu mengemuka dalam aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Kalteng Peduli Demokrasi di halaman Gedung DPRD Kalteng. Massa aksi secara tegas menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk sentralisasi kekuasaan yang dinilai berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat, Rabu (14/1/2026).

Koordinator lapangan aksi, Aris, menegaskan bahwa gerakan tersebut murni lahir dari kegelisahan publik dan tidak ditunggangi kepentingan politik mana pun.

“Kami membawa isu ini bukan atas dorongan partai politik. Ini murni aspirasi masyarakat. Kami menolak kepala daerah dipilih oleh DPRD,” ujar Aris.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menyatakan sikap pribadinya yang sejalan dengan aspirasi mahasiswa. Ia bahkan menarik benang merah antara perjuangan mahasiswa hari ini dengan gerakan Reformasi 1998 yang pernah ia ikuti.

“Kalau kita kilas balik ke 98 apa yang diperjuangkan waktu itu? Kita ingin mengubah sistem dari sentralisasi ke desentralisasi. Itu mencakup politik, ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Dan itu berhasil,” ujar Junaidi.

Menurutnya, semangat desentralisasi yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar tersebut patut dijaga, bukan justru ditarik kembali ke arah sentralisasi.

“Secara pribadi, roh 98 itu tetap saya pegang. Desentralisasi harus ada di semua lini ekonomi, politik, sosial, dan budaya,” katanya.

Meski demikian, Junaidi juga meminta mahasiswa memahami posisinya sebagai kader partai politik. Ia mengakui, terdapat batasan struktural yang harus ia patuhi. Namun demikian, ia menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Saya sepakat aspirasi ini disampaikan ke pusat. Namun mohon dimaklumi jika nanti partai saya mengambil keputusan lain. Sebagai pengurus partai, saya harus patuh. Tetapi aspirasi hari ini akan tetap kami tampung dan perjuangkan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD Kalteng bahkan membuka opsi untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi mahasiswa langsung ke DPR RI dan pemerintah pusat di Jakarta.

“Kalau perlu, kita berangkat bersama. Sampaikan orasi, sampaikan aspirasi langsung ke Jakarta. DPRD siap memfasilitasi,” kata Junaidi.

Aksi tersebut menegaskan kembali peran mahasiswa sebagai penjaga demokrasi sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat Reformasi masih hidup di tengah masyarakat, terutama ketika prinsip kedaulatan rakyat dinilai berada di persimpangan jalan.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Wagub Kalteng Edy Pratowo.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo usai mengucapkan selamat atas dilantiknya Bias Layar sebagai Anggota DPR RI melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan 2024–2029.

“Selamat kepada Pak Bias Layar yang telah dilantik sebagai anggota DPR RI sisa masa bakti 2024–2029,” ujar Edy Pratowo usai menghadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Rabu (14/1/2026).

Bias Layar merupakan wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Tengah yang diusung Partai Golkar. Ia dilantik menggantikan Mukhtarudin yang kini menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Prosesi pelantikan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Edy Pratowo berharap Bias Layar dapat menjalankan amanah dengan baik serta aktif memperjuangkan kepentingan daerah, terutama dalam mendukung program-program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Semoga amanah, mampu mengemban tugas dengan baik, dan dapat menyampaikan aspirasi Kalimantan Tengah di tingkat nasional. Program-program daerah tentu membutuhkan dukungan dari rekan-rekan di pusat,” katanya.

Selain itu, Edy juga menekankan pentingnya kolaborasi antaranggota DPR RI asal Kalimantan Tengah guna memperkuat sinergi pusat dan daerah.

“Sebagai wakil dari Dapil Kalimantan Tengah, Pak Bias diharapkan dapat berkolaborasi dengan anggota DPR RI lainnya dari Dapil yang sama, menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai penugasan di komisi, serta memberikan masukan, informasi, dan dukungan bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Edy, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran juga menaruh harapan besar agar Bias Layar dapat bekerja secara profesional dan turut membantu masyarakat Bumi Tambun Bungai.

“Pak Gubernur berharap beliau bekerja profesional dan ikut mendorong program-program prioritas pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, tersebut mengagendakan pengumuman Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalteng untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Ketiga Raperda dimaksud meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, serta Raperda Penyelenggaraan Kearsipan.

Pansus pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Kalteng Nomor 38 Tahun 2026 tertanggal 14 Januari 2026.

Sementara itu, Pansus pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Kalteng Nomor 39 Tahun 2026 pada tanggal yang sama.

Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi berharap panitia khusus yang telah dibentuk dapat bekerja secara maksimal agar pembahasan ketiga Raperda berjalan efektif dan dapat segera diselesaikan.

“Harapannya, pembahasan dapat berlangsung dengan baik sehingga ketiga Raperda ini bisa segera terealisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti seluruh mekanisme dan tahapan pembahasan yang telah ditetapkan DPRD.

“Kami mengikuti mekanisme di DPRD, mulai dari pengantar, pidato kepala daerah, pemandangan umum fraksi, jawaban, hingga penyampaian hasil rapat pembahasan,” kata Edy.

Ia pun berharap proses pembahasan ketiga Raperda tersebut dapat dirampungkan dalam waktu dekat, mengingat masih berada di awal tahun anggaran.

“Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat, mumpung masih di awal tahun,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng dan dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi. Pemprov Kalteng diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, Rabu (14/1/2026).

Adapun tiga raperda yang dibahas meliputi Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, serta Raperda Penyelenggaraan Kearsipan.

Dalam rapat tersebut, Darliansjah menyampaikan bahwa ketiga raperda merupakan amanah regulasi dari pemerintah pusat yang perlu segera ditindaklanjuti di daerah.

Oleh karena itu, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah diminta untuk menyiapkan dokumen pendukung guna memperlancar proses pembahasan bersama DPRD.

“Raperda ini disusun untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi pemerintah pusat. Ketiganya juga merupakan kebutuhan yang mendesak,” ujar Darliansjah.

Pemprov Kalteng mengusulkan agar pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan digabung dalam satu pansus demi efisiensi kerja, sementara Raperda PTSP dibahas melalui pansus tersendiri.

Usulan tersebut kemudian dibahas secara mendalam bersama pimpinan rapat dan anggota komisi DPRD yang hadir.

Hasilnya, rapat menyepakati pembentukan dua pansus, yakni satu pansus untuk Raperda PTSP dan satu pansus lainnya untuk membahas Raperda Perpustakaan dan Kearsipan secara bersamaan.

Rapat kerja gabungan ini turut dihadiri perwakilan dari Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Inspektorat Kalteng.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan raperda agar segera ditetapkan menjadi peraturan daerah yang mampu mendukung peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kalteng.

Pewarta : Antonius Sepriyono

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi.

Acara tersebut menandai pergantian jabatan dari Irjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi, S.IK., S.H., M.H. kepada Brigjen Pol Drs. Yosi Muhammartha.

Prosesi berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian pejabat lama sekaligus penyambutan pejabat baru di jajaran Polda Kalteng. Sejumlah unsur Forkopimda, pejabat kepolisian, serta tamu undangan turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Junaidi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Irjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di Kalimantan Tengah, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

“Kami mengapresiasi kinerja dan pengabdian Irjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi selama menjalankan tugas di Kalimantan Tengah. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga senantiasa diberikan kesuksesan,” ujar Junaidi.

Menurut Junaidi, peran kepolisian memiliki posisi strategis dalam menciptakan situasi daerah yang aman dan kondusif, terutama sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menilai, selama menjabat, Irjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas keamanan serta membangun sinergi lintas sektor.

Pada kesempatan yang sama, Junaidi juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakapolda Kalteng yang baru, Brigjen Pol Drs. Yosi Muhammartha.

Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan berbagai capaian positif sekaligus meningkatkan kinerja kepolisian di wilayah Kalimantan Tengah.

“Selamat datang dan selamat bertugas kepada Brigjen Pol Drs. Yosi Muhammartha sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah. Kami berharap sinergi antara DPRD Kalteng dan Polda Kalteng terus terjalin erat demi menjaga kondusivitas dan mendorong pembangunan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan komitmen DPRD Kalteng untuk terus bersinergi dengan Polda Kalteng dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi yang solid antara lembaga legislatif dan aparat keamanan menjadi kunci penting dalam menciptakan rasa aman, mendukung iklim investasi, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan.

Angka tersebut merujuk pada hasil Survei Litbang Kompas yang menilai dampak kebijakan pendidikan daerah terhadap masyarakat.

Menurut Bambang, capaian itu menjadi indikator kuat bahwa transformasi pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, terutama peserta didik dan tenaga pendidik.

“Capaian ini menunjukkan arah kebijakan sudah tepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh publik,” ujar Bambang, Senin (12/1/2026).

Ia menilai Program Pendidikan Huma Betang mampu menjawab persoalan dasar dunia pendidikan di Kalimantan Tengah, mulai dari peningkatan akses hingga kualitas layanan pendidikan yang lebih merata.

Meski demikian, Bambang mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pendukung, khususnya di wilayah pelosok yang masih menghadapi keterbatasan akses.

“Tantangan seperti jaringan internet dan ketersediaan listrik masih menjadi pekerjaan rumah. Transformasi digital tidak akan berjalan optimal tanpa infrastruktur yang memadai,” katanya.

Bambang mendorong pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan akses listrik dan internet agar Program Pendidikan Huma Betang benar-benar inklusif dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya sinergi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha serta penyedia layanan telekomunikasi, guna mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan berbasis digital.

“Dengan dukungan semua pihak, saya optimistis Program Pendidikan Huma Betang dapat menjadi fondasi yang kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Tengah ke depan,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Dalam acara tersebut, Brigjen Pol Yosi Muhamartha resmi menjabat sebagai Wakapolda Kalteng, menggantikan Irjen Pol Rakhmad Setyadi yang mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri).

Mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wagub Edy Pratowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol Rakhmad Setyadi atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Bumi Tambun Bungai.

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Irjen Pol Rakhmad Setyadi atas kontribusi dan pengabdiannya dalam mendukung kemajuan daerah,” ujar Edy Pratowo saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

Ia juga mendoakan agar Irjen Pol Rakhmad Setyadi senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam mengemban amanah baru di Mabes Polri, serta berharap silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Edy Pratowo turut mengucapkan selamat bertugas kepada Brigjen Pol Yosi Muhamartha. Dengan pengalaman sebelumnya sebagai Wakapolda Papua Barat, kehadiran Yosi diharapkan mampu memperkuat kinerja Polda Kalteng serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.

“Kami berharap kehadiran Bapak Brigjen Pol Yosi Muhamartha dapat semakin memperkuat dukungan terhadap Kapolda, sehingga sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian semakin solid,” katanya.

Wagub menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif. Oleh karena itu, peran Polda Kalteng dinilai sangat strategis dalam mendukung jalannya program-program pembangunan.

“Dengan soliditas, kebersamaan, dan kekompakan seluruh elemen, pembangunan Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik, efisien, transparan, serta merata dan berkeadilan, dari wilayah pedalaman hingga perkotaan,” katanya.

Acara kenal pamit tersebut turut dihadiri Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, sejumlah pejabat utama Polda Kalteng, para kapolres, kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Dalam kesempatan tersebut, Edy menegaskan pentingnya peran strategis perempuan dalam mendorong pembangunan daerah di tengah dinamika zaman.

Dalam sambutannya Edy menyampaikan harapannya agar amanah yang diemban pengurus HWK dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan memberi dampak nyata bagi kemajuan perempuan di Kalimantan Tengah.

“Di era transformasi digital dan tantangan global seperti saat ini, peran perempuan tidak lagi sekadar sebagai pendukung, melainkan telah menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah,” ujar Edy.

Mantan Bupati Pulang Pisau itu juga berpesan kepada jajaran pengurus HWK masa bakti 2026–2031 agar mampu membangun sinergi dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurut Edy, HWK diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Jadilah wadah bagi perempuan Kalimantan Tengah untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan, sehingga mampu bersaing secara sehat di berbagai sektor profesi,” katanya.

Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya menumbuhkan empati dan kepedulian sosial dalam setiap gerak organisasi, sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Kalimantan Tengah yang tertuang dalam falsafah Huma Betang dan Belom Bahadat.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki visi membangun daerah.

“Pemprov Kalimantan Tengah selalu membuka pintu kerja sama. Mari kita bergotong royong mewujudkan Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan sejahtera,” ujar Edy.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Anggota DPRD Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan II yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan, Sutik.

Jalan berkonstruksi beton tersebut kembali berfungsi optimal dan mulai ramai dilintasi truk angkutan bertonase besar, termasuk kendaraan peti kemas.

Perbaikan jalan Lingkar Selatan Sampit merupakan proyek strategis yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng).

Kehadiran kembali jalur ini menjadi solusi penting bagi lalu lintas angkutan barang, yang sebelumnya terpaksa melintasi jalan dalam kota akibat kerusakan parah di ruas Lingkar Selatan.

Kondisi tersebut sempat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan badan jalan dalam kota hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Kini, dengan selesainya perbaikan, arus kendaraan berat kembali dialihkan ke jalur semestinya.

Anggota DPRD Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan II yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan, Sutik, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Pemprov Kalteng atas tuntasnya proyek tersebut.

“Saya bersyukur dan berterima kasih, khususnya kepada Bapak Gubernur, atas selesainya perbaikan Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Mohammad Hatta di Sampit,” ujar Sutik saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, ruas jalan yang diperbaiki membentang dari Bundaran KB hingga Bundaran Balanga atau Bundaran Burung. Jalan tersebut kini menggunakan konstruksi beton (rigid pavement) yang dinilai lebih kokoh dan tahan lama.

Menurut Sutik, spesifikasi teknis jalan Lingkar Selatan Sampit dirancang untuk menopang beban kendaraan berat, seperti truk angkutan CPO maupun kontainer.

Jalan ini memiliki lebar enam meter dengan konstruksi beton setebal 30 sentimeter untuk beton utama serta tambahan 10 sentimeter pada bagian lantai dasar.

“Selesainya proyek strategis ini tentu sangat mempermudah distribusi barang dan jasa di Sampit,” katanya.

Ia juga menegaskan agar seluruh truk angkutan bertonase besar sepenuhnya menggunakan Jalan Lingkar Selatan dan tidak lagi melintas di jalan dalam kota.

“Saya berharap setelah jalan Lingkar Selatan selesai dibangun, tidak ada lagi truk bermuatan besar yang melewati jalan kota,” tegasnya.

Dengan kualitas konstruksi yang mumpuni, Jalan Lingkar Selatan Sampit diharapkan mampu mendukung kelancaran arus logistik menuju kawasan industri, menekan kerusakan infrastruktur perkotaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur secara berkelanjutan.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Junaidi.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Junaidi menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, yang berlangsung di Ruang Rapat BPK Kalteng, Senin (12/1/2026).

LHP tersebut mencakup pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025, serta pemeriksaan atas pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan itu, Junaidi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalteng atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilainya berjalan profesional dan objektif. Menurut dia, BPK memiliki peran strategis dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap transparan dan akuntabel.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang telah bekerja secara profesional dan objektif. BPK merupakan pilar utama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Junaidi.

Ia menegaskan, LHP yang diserahkan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi cerminan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Terlebih, fokus pemeriksaan menyasar sektor-sektor yang dinilai krusial bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“LHP ini bukan hanya dokumen formal, tetapi cermin dari kinerja kita bersama. Pemeriksaan terhadap Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal sangat penting karena menyentuh langsung efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” katanya.

Junaidi merinci, setidaknya terdapat tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, efisiensi anggaran, agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kedua, ketepatan sasaran, khususnya pada belanja hibah, guna mencegah terjadinya penyimpangan fungsi. Ketiga, kualitas pembangunan, sehingga belanja modal mampu menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai.

“Efisiensi anggaran harus dijaga, ketepatan sasaran belanja hibah perlu dikawal, dan kualitas belanja modal harus menghasilkan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat serta tahan lama,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Junaidi menegaskan bahwa DPRD Kalteng akan menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi penting dalam menjalankan fungsi pengawasan. Seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK, kata dia, akan dipelajari secara mendalam.

“Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan mempelajari setiap rekomendasi BPK secara serius dan menyeluruh,” tegasnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif.

“Kami mendorong pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK. DPRD berkomitmen untuk terus bersinergi dengan eksekutif guna memperbaiki setiap kelemahan dalam sistem pengendalian internal,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono