Kalteng, LiputanSBM.com - Peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya. Meski berbagai upaya pengawasan dan penindakan telah dilakukan, praktik peredaran rokok tanpa pita cukai resmi masih ditemukan di lapangan.

Menyikapi hal tersebut, media Liputan SBM melakukan konfirmasi langsung kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Selatan, yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Palangka Raya, yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kota Palangka Raya, pada Rabu (28/1/2026).

Aldo dari Seksi Penyuluhan Bea dan Cukai Kota Palangka Raya membenarkan bahwa hingga saat ini masih terdapat peredaran rokok ilegal di wilayah Kalimantan Tengah. Ia mengakui bahwa pengawasan terhadap barang kena cukai, khususnya rokok, terus menjadi tantangan tersendiri mengingat luasnya wilayah serta beragamnya jalur distribusi.

“Peredaran Rokok ilegal di Kalimantan Tengah Masih ditemui di Beberapa tempat,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Menurutnya, keberadaan rokok tanpa cukai tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga berdampak langsung pada penerimaan negara dan daerah. 

Dana dari sektor cukai tembakau sejatinya memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta berbagai program pelayanan publik.

Lebih lanjut, pihak Bea dan Cukai mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Partisipasi publik dinilai sangat penting, baik dengan melaporkan temuan peredaran rokok tanpa pita cukai maupun dengan bersikap bijaksana sebagai konsumen.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar dapat memberitahukan kepada pihak berwenang apabila melihat peredaran rokok tanpa cukai, serta bijaksana dalam membeli rokok,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memilih produk rokok yang legal dan bercukai resmi. Selain menjamin kepatuhan hukum, langkah tersebut secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara dan daerah.

“Belilah rokok yang legal saja. Karena itu dapat menambah pendapatan negara dan daerah,” tutupnya.

Dengan sinergi antara aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat, Bea dan Cukai berharap peredaran rokok ilegal di Kalimantan Tengah dapat ditekan secara bertahap. Upaya ini tidak hanya demi penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga keadilan usaha serta keberlangsungan pembangunan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat luas.

Pewarta: Andy Ariyanto

Kepala Dinas Kesehatan Kalteng, Suyuti Syamsul, yang hadir mewakili Gubernur Kalteng saat menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang nasional yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).

Pengakuan ini menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan inklusif melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemprov Kalteng dinilai mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan JKN serta menunjukkan keseriusan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan.

Capaian tersebut mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkelanjutan.

Penghargaan UHC Award 2026 diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Suyuti Syamsul menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

“Ini merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Tengah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk,” ujarnya.

Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Tengah telah mencapai 100,18 persen.

Angka ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk, termasuk bayi yang baru lahir, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta tercatat mencapai 85,24 persen.

Dalam aspek pembiayaan, Pemprov Kalteng bersama pemerintah pusat berbagi tanggung jawab iuran bagi 603.075 jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, pemerintah provinsi juga menanggung secara mandiri iuran bagi peserta PBI dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dengan total 48.631 jiwa.

Kategori Madya dalam UHC Award mensyaratkan cakupan kepesertaan JKN di atas 95 persen, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen per bulan, serta kontribusi pemerintah daerah dalam pembayaran iuran tambahan bagi PBI sedikitnya 18 persen dari jumlah penduduk.

“Ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan konsistensi pembayaran iuran, baik oleh peserta mandiri maupun pemerintah daerah. Namun, hal ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” tambah Suyuti Syamsul.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berharap capaian Universal Health Coverage di daerah terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

“Tahun depan, daerah dengan kategori Madya harus naik menjadi Utama. Sementara daerah yang sudah Utama diharapkan fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang menegaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara dan berkelanjutan.

“Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” katanya.

Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.

Penyelenggaraan UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

Palangka Raya, LiputanSBM.com - Deru kendaraan di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, sempat terhenti sejenak pada 23 Desember 2025. Bukan karena kemacetan, melainkan karena hadirnya aparat Satpol PP Kota Palangka Raya bersama DPMPTSP, DPKUKMP, serta pihak Kelurahan Palangka. Di lokasi itu, sebuah pembangunan reklame (baliho) resmi disegel dan dihentikan sementara. Selasa, 27/01/2026.

Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah Kota Palangka Raya menilai pembangunan reklame itu belum memenuhi ketentuan perizinan yang semestinya, terutama karena berdiri di atas aset milik pemerintah kota.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, Vallery Budianto, menjelaskan bahwa penertiban reklame tersebut merupakan bagian dari upaya penataan wajah kota agar tetap rapi dan estetis.

“Untuk kasus di Jalan Tjilik Riwut Km 2 itu salah tempat. Pemilik reklame tidak mengajukan izin ke Pemerintah Kota Palangka Raya, tetapi justru ke pihak ruko di wilayah tersebut. Padahal lokasi berdirinya reklame itu merupakan aset pemerintah kota,” ujar Vallery kepada awak media di kantornya, Jumat (23/1).

Menurutnya, persoalan reklame di Palangka Raya tidak semata-mata soal kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan proses perizinan yang hingga kini masih menghadapi sejumlah kendala. Sejak 2024 lalu, pemerintah kota memang belum sepenuhnya membuka layanan perizinan reklame seperti sebelumnya.

“Kendala ini terjadi karena pemerintah kota sedang melakukan penataan ulang dalam pemberian izin. Kita tahu, kebijakan-kebijakan lama sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kota dan kebutuhan saat ini,” jelasnya.

Penataan ulang tersebut, lanjut Vallery, mencakup evaluasi menyeluruh terhadap lokasi, desain, serta dampak visual reklame terhadap lingkungan perkotaan. Pemerintah tidak ingin Palangka Raya tumbuh tanpa kendali, dipenuhi baliho dan papan iklan yang justru merusak tata ruang dan keindahan kota.

Ke depan, pemerintah kota berencana menetapkan titik-titik khusus pemasangan reklame. Penentuan lokasi itu akan mempertimbangkan aspek estetika, keselamatan, serta keserasian dengan tata kota.

“Sekarang pelaku usaha yang ingin memasang reklame diminta bersabar menunggu penetapan titik-titik tersebut. Dalam hal perizinan, nantinya akan dibuat sesederhana mungkin, tetapi tetap mengacu pada aturan yang berlaku,” tegas Vallery.

Penyegelan reklame di Jalan Tjilik Riwut Km 2 menjadi cerminan bahwa penataan kota tidak bisa berjalan setengah-setengah. Di satu sisi, pemerintah dituntut memberikan kepastian dan kemudahan layanan. Di sisi lain, pelaku usaha juga dituntut patuh dan memahami bahwa ruang kota bukan sekadar tempat promosi, melainkan wajah bersama yang harus dijaga.

Di tengah proses penataan itu, Palangka Raya sedang berupaya menata dirinya, mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepatuhan hukum, dan keindahan ruang publik. Sebuah proses yang mungkin tidak instan, tetapi niscaya diperlukan demi kota yang lebih tertib dan berwajah manusiawi.

Pewarta: Andy Ariyanto

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran. (ist)

PALANGKA RAYA, LIPUTANSBM — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, meminta dinas terkait untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan belajar mengajar secara menyeluruh dan merata di seluruh daerah.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul hasil kunjungan dalam daerah yang dilakukan beberapa waktu lalu, di mana masih ditemukan sejumlah kendala dalam pemanfaatan fasilitas pendukung pembelajaran, khususnya televisi interaktif yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Menurut Tomy, meskipun bantuan televisi interaktif telah disalurkan ke sekolah-sekolah, pemanfaatannya di lapangan belum berjalan optimal. Beberapa sekolah masih menghadapi hambatan teknis, baik dari sisi pengaplikasian perangkat maupun keterbatasan sarana pendukung lainnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kalteng ini menilai, televisi interaktif sebagai salah satu inovasi pembelajaran seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang proses belajar mengajar.

Namun pada kenyataannya, perangkat tersebut belum sepenuhnya tersedia di seluruh ruang kelas dan masih menemui kendala operasional.

Selain persoalan teknis penggunaan, Tomy menyoroti keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik yang menjadi kendala utama di sejumlah wilayah, terutama di daerah terpencil. Kondisi ini dinilai berpengaruh langsung terhadap efektivitas pemanfaatan televisi interaktif di sekolah.

“Kendalanya beberapa itu adalah jaringan, yang kedua adalah listrik. Tetapi semua yang diadakan provinsi itu kalau tidak salah, dari Dinas Pendidikan itu ada starlink dan PLTS untuk mendukung TV interaktif itu,” ujarnya, Senin (26/1/2026).

Ia menambahkan, meskipun pemerintah provinsi telah melengkapi bantuan tersebut dengan fasilitas pendukung seperti layanan internet berbasis satelit dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sekolah-sekolah tetap memerlukan waktu untuk beradaptasi dan mengoptimalkan penggunaannya.

Tomy menilai, proses adaptasi tersebut perlu diiringi dengan pendampingan dan pembenahan berkelanjutan dari dinas terkait agar fasilitas yang telah disediakan tidak sia-sia dan benar-benar memberi dampak positif bagi kualitas pendidikan.

Dirinya juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia di sekolah, baik guru maupun tenaga pendukung, dalam mengoperasikan televisi interaktif serta sarana pendukung lainnya agar pemanfaatannya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami mengharapkan beberapa persoalan ini dapat segera diatasi oleh dinas terkait agar kendala yang ada saat ini tidak menghambat proses belajar mengajar di sekolah,” katanya.

Melalui peningkatan dukungan infrastruktur, pendampingan teknis, serta pemerataan fasilitas pendidikan, DPRD Kalteng berharap kualitas pembelajaran di seluruh wilayah dapat terus ditingkatkan dan dirasakan secara adil oleh seluruh peserta didik.

Pewarta : Antonius Sepriyono

Pendiri sekaligus mantan pengurus Yayasan Al Badar Kasongan, H. Alex Majedi.

KASONGAN, LIPUTANSBM — Kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Minggu (25/1/2026) tengah malam, tak hanya menghanguskan puluhan ruko, tetapi juga meninggalkan dampak serius bagi dunia pendidikan setempat. Kompleks Pendidikan Yayasan Al Badar Kasongan dilaporkan turut terdampak amukan si jago merah.

Peristiwa tersebut menyisakan duka mendalam, mengingat Yayasan Al Badar merupakan salah satu pilar pendidikan keagamaan di ibu kota Kabupaten Katingan.

Kerusakan pada sarana dan prasarana pendidikan dikhawatirkan mengancam keberlangsungan proses belajar mengajar bagi para santri dan siswa.

Menanggapi musibah ini, H. Alex Majedi, pendiri sekaligus mantan pengurus Yayasan Al Badar Kasongan, menyampaikan keprihatinan mendalam.

Ia menegaskan bahwa di tengah situasi darurat, pemenuhan hak pendidikan anak-anak harus tetap menjadi prioritas utama.

“Sebagai pendiri Yayasan Al Badar Kasongan, saya berharap proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujar Alex kepada wartawan, Senin (26/1/2026).

Alex menekankan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi agar proses pendidikan tidak terhenti terlalu lama. Menurutnya, kondisi pascabencana membutuhkan respons nyata, khususnya dalam penyediaan solusi pendidikan darurat.

Seiring dengan tingkat kerusakan yang cukup signifikan, pihak yayasan berharap adanya sinergi dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

Alex secara khusus meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Katingan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Katingan untuk membantu keberlangsungan aktivitas pendidikan.

Adapun dukungan yang diharapkan meliputi penyediaan ruang belajar sementara atau tenda pendidikan, bantuan logistik berupa buku pelajaran dan perlengkapan sekolah yang ludes terbakar, serta koordinasi kebijakan pembelajaran darurat yang diakui secara formal oleh instansi terkait.

“Kami sangat berharap Pemkab Katingan dan Kemenag Katingan dapat membantu agar proses belajar mengajar tetap berjalan, meskipun untuk sementara dilakukan dalam kondisi darurat,” kata Alex.

Kebakaran di Pasar Kasongan sendiri tercatat sebagai salah satu peristiwa kebakaran terbesar dalam beberapa waktu terakhir.

Padatnya bangunan pasar yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum menyebabkan api dengan cepat merambat, termasuk ke area kompleks Yayasan Al Badar.

Hingga kini, aparat berwenang masih melakukan pendataan total kerugian materiil serta menyelidiki penyebab pasti kebakaran.

Namun, bagi keluarga besar Yayasan Al Badar, fokus utama saat ini adalah menyelamatkan keberlangsungan tahun ajaran yang sedang berjalan.

Pendidikan, sebagai investasi jangka panjang, dinilai tidak boleh terhenti oleh musibah. Dukungan masyarakat serta intervensi cepat dari pemerintah daerah sangat dinantikan demi memulihkan semangat belajar para siswa di Yayasan Al Badar Kasongan.

Pewarta : Antonius Sepriyono