Liputan Sbm

22 November 2025

     

Pesparani Katolik 2025 Perdana di Kalteng, Menggaungkan Semangat Bernyanyi dalam Kasih Bertumbuh dalam Iman

Ketua Umum Pesparani Katolik I Provinsi Kalteng, Sutoyo.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 resmi dibuka Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, di GOR Indoor Serbaguna, Jalan Tjilik Riwut Km 5, Palangka Raya, Jumat (21/11/2025) malam.

Ketua Umum Pesparani Katolik I Provinsi Kalteng, Sutoyo, menyebut perhelatan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi umat Katolik di Kalimantan Tengah.

Untuk pertama kalinya seluruh unsur Gereja Katolik dari kabupaten dan kota se-Kalteng berkumpul dalam satu semangat besar "Memuliakan Tuhan Lewat Seni Suara Gerejani."

“Pesparani ini mengusung tema Bernyanyi dalam Kasih, Bertumbuh dalam Iman, dengan Semangat Huma Betang Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju,” ujar Sutoyo.

Ia menegaskan bahwa tema tersebut menjadi roh dari seluruh rangkaian kegiatan Pesparani. Ajang ini tak hanya menjadi kompetisi paduan suara, melainkan juga sarana pembinaan iman, persaudaraan, serta kebersamaan antarumat Katolik.

Lebih jauh, Pesparani diharapkan memperkuat partisipasi umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun dan harmonis.

Pelaksanaan Pesparani Katolik I Tingkat Provinsi Kalteng diikuti 1.053 peserta dari seluruh kabupaten dan kota. Kegiatan berlangsung selama empat hari, 21–24 November 2025, dengan beberapa lokasi pelaksanaan lomba, yakni:

1. GOR Indoor Serba Guna, Jalan Tjilik Riwut Km 5, Palangka Raya
2. Gedung Serba Guna dan Gereja Katedral Santa Maria, Jalan Tjilik Riwut Km 1, Palangka Raya
3. Aula Palampang Tarung, Jalan Tjilik Riwut Km 5, Palangka Raya

Berbagai mata lomba liturgi digelar, antara lain:
Paduan suara berbagai kategori (Anak, OMK, Dewasa Campuran, Gregorian)
Menyanyikan Mazmur (Anak, OMK, Dewasa Campuran, Gregorian)
Cerdas Cermat Rohani
Bertutur Kitab Suci

“Semua rangkaian ini bukan sekadar mencari pemenang, tetapi meneguhkan iman dan mempererat tali kasih antarumat Katolik, serta antarumat beragama di Bumi Tambun Bungai,” jelas Sutoyo.

Ia menambahkan, Pesparani merupakan ruang pembinaan iman dan penguatan kebersamaan yang diharapkan menjadi fondasi penyelenggaraan Pesparani tingkat provinsi yang lebih besar pada masa mendatang.

Sutoyo juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, utamanya Bapak Gubernur beserta jajaran, LP3KD, Keuskupan Palangka Raya, para donatur, lembaga mitra, dan para relawan,” ucapnya.

Ia turut memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan.

“Harapan kami, melalui Pesparani ini umat Katolik di Kalimantan Tengah semakin tumbuh dalam iman, berperan dalam membangun daerah, serta menampilkan wajah Gereja yang bersahabat, terbuka, dan membawa berkat bagi semua.”

Sutoyo menutup dengan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung lancar, meriah, dan membawa sukacita bagi seluruh umat.

Pewarta : Antonius Sepriyono

21 November 2025

     

Pesparani Katolik I Kalteng 2025 Resmi Dibuka

Pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di GOR Indoor Serbaguna Palangka Raya.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran secara resmi membuka Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di GOR Indoor Serbaguna Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km 5, Jumat (21/11/2025).

Mengusung tema “Bernyanyi Dalam Kasih, Bertumbuh Dalam Iman dengan Semangat Huma Betang Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju”, gelaran perdana ini menjadi momentum bersejarah bagi umat Katolik di Bumi Tambun Bungai. Ribuan peserta dari seluruh kabupaten/kota hadir memeriahkan pembukaan.

Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pesparani Katolik pertama di tingkat provinsi ini.

Ia menekankan bahwa Pesparani tidak hanya sebatas perlombaan musik rohani, tetapi juga wadah untuk mempererat persaudaraan dan kerukunan antarumat.

"Melalui Pesparani, kita belajar bahwa keragaman suara dapat menghasilkan harmoni indah, seperti keragaman suku, agama, dan budaya di Kalimantan Tengah yang bersatu di bawah naungan semangat," ujarnya.

Kegiatan Pesparani Katolik 2025 akan berlangsung selama empat hari, 21–24 November, dengan berbagai kategori lomba seperti paduan suara, mazmur, tutur kitab suci, serta kategori rohani lainnya.

Panitia juga menyiapkan beragam hadiah besar bagi para pemenang, mulai dari paket perjalanan ke Holyland, mobil, motor matic hingga motor listrik.

Gubernur Agustiar menyebut kompetisi ini diyakini mampu memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pembinaan iman umat Katolik, tetapi juga bagi penguatan toleransi dan solidaritas antarumat beragama di Kalimantan Tengah.

“Saya yakin kegiatan ini akan berdampak positif bukan hanya bagi pembinaan iman umat Katolik tetapi juga akan memperkuat semangat toleransi dan solidaritas antar umat beragama di daerah kita tercinta,” ungkapnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi, Pesparani tahun ini juga menjadi proses seleksi untuk menentukan kontingen Kalimantan Tengah yang akan tampil di Pesparani Katolik Nasional IV.

Gubernur berharap kegiatan ini menjadi ruang pemersatu masyarakat dan motivasi untuk terus membangun Kalimantan Tengah yang semakin berkah, maju, sejahtera, dan bermartabat menuju Indonesia Emas.

Pembukaan Pesparani turut dihadiri unsur Forkopimda Kalteng, Asisten Ekobang Herson B. Aden, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Tuntaskan Pendidikan Lemhannas, Wali Kota Fairid Siap Percepat Pembangunan Palangka Raya

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, resmi menuntaskan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

Penutupan program tersebut ditandai dengan prosesi pengembalian kartu peserta, penyematan pin, dan penyerahan sertifikat oleh jajaran pimpinan Lemhannas RI, belum lama ini.

KPPD Lemhannas dikenal sebagai program pendidikan intensif yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah, sekaligus memperluas wawasan strategis dalam tata kelola pemerintahan modern.

Para peserta yang merupakan kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia dibekali materi mendalam mulai dari nilai-nilai kebangsaan, geopolitik, strategi pembangunan, hingga paradigma kepemimpinan adaptif di era perubahan.

Bagi Fairid, keikutsertaannya dalam pendidikan Lemhannas menjadi momentum penting untuk memperkaya perspektif dan kemampuan dalam memimpin Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

“Pendidikan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan bangsa dan strategi membangun daerah secara komprehensif. Saya merasa terhormat bisa mengikuti pembelajaran ini bersama para pemimpin dari seluruh Indonesia,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Selama pelatihan, Fairid mengikuti berbagai materi strategis seperti Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Manajemen Pemerintahan Daerah dan Reformasi Birokrasi, Etika dan Karakter Kepemimpinan Nasional, Geostrategi, isu-isu kontemporer nasional, hingga pengambilan keputusan berbasis data.

Seluruh pembelajaran itu dipandang sebagai bekal penting untuk mempercepat akselerasi pembangunan di daerah.

Fairid menegaskan bahwa ilmu yang didapatkan tidak akan berhenti sebagai teori, melainkan akan diterapkan dalam kerja nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Palangka Raya.

“Kini saatnya kembali bekerja. Apa yang dipelajari di Lemhannas bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi untuk diterapkan. Saya berkomitmen membawa ilmu ini untuk mempercepat pembangunan dan memastikan kesejahteraan masyarakat Palangka Raya,” tegasnya.

Ia turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas-perangkat daerah, sinergi dengan pemerintah pusat, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai fondasi keberhasilan pembangunan.

Menurutnya, kepemimpinan yang adaptif dan visioner sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika kota yang terus berkembang.

“Dengan bekal ini, saya siap menjalankan amanah dengan lebih matang, lebih visioner, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga Kota Palangka Raya,” pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Gelaran Pesparani Pertama Tingkat Provinsi Kalteng Siap Dimulai

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk pertama kalinya akan resmi digelar pada 21–23 November 2025.

Ajang rohani terbesar umat Katolik di Bumi Tambun Bungai ini dipusatkan di GOR Indoor Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Palangka Raya, dan akan dibuka pada Jumat (21/11/2025) malam oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran.

Ketua Panitia Pesparani, Sutoyo, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pesparani tingkat provinsi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat persaudaraan lintas kabupaten/kota sekaligus menghidupkan kembali tradisi seni budaya gerejawi.

“Pesparani pertama tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ini bukan hanya ajang lomba, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan umat Katolik dari seluruh daerah,” kata Sutoyo, Jumat (21/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah akan mengirimkan kontingen untuk mengikuti berbagai cabang lomba.

Adapun kategori yang dipertandingkan cukup beragam, meliputi:
Paduan Suara: Anak, remaja, dewasa campuran, dewasa wanita, dewasa pria, dan Gregorian
Mazmur: Anak, remaja, Orang Muda Katolik (OMK), dan dewasa
Tutur Kitab Suci: Anak
Cerdas Cermat Rohani: Anak dan remaja

Menurut Sutoyo, seluruh cabang lomba dirancang untuk menggali potensi umat sekaligus mendorong generasi muda agar semakin mencintai liturgi dan kitab suci.

“Kami berharap Pesparani ini melahirkan talenta-talenta baru yang kelak dapat mewakili Kalimantan Tengah di tingkat nasional. Yang terpenting, semangat iman dan persatuan tetap menjadi jiwa dari setiap penampilan,” ujarnya.

Pesparani Kalteng 2025 juga dijadwalkan menghadirkan serangkaian acara meriah, mulai dari paduan suara massal hingga penampilan khusus yang melibatkan komunitas gerejawi dari berbagai daerah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Piala Isen Mulang 2025 Resmi Dibuka, Turnamen Tenis Catat Rekor 375 Peserta

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Turnamen Tenis Lapangan Piala Isen Mulang 2025 resmi dibuka di Lapangan Tenis Sanaman Mantikei, Palangka Raya, Jumat (21/11/2025).

Ajang ini kembali menjadi momentum penting bagi Kalimantan Tengah dalam pembinaan atlet dan pelestarian tradisi olahraga tenis yang telah berlangsung sejak era Gubernur Gatot Achmad Safari Amrih.

Ketua Panitia, Joni Harta, menyebutkan bahwa antusiasme peserta tahun ini meningkat signifikan. Menurutnya, jumlah peserta yang terdaftar menjadi yang terbanyak dalam beberapa tahun terakhir.

Joni menegaskan, turnamen ini memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun ekosistem tenis di daerah.

“Turnamen Tenis ini sebenarnya sudah sejak lama dilakukan, sejak zaman Gubernur Gatot Amrih yang pertama kali dan ini sebenarnya sudah jadi tradisi provinsi Kalimantan dalam rangka memiliki atlet-atlet training di lapangan,” ujarnya.

Turnamen ini juga disebut sebagai pilar penting dalam pembinaan atlet junior. Joni menyampaikan bahwa sejak masa gubernur tersebut, sedikitnya terdapat tiga turnamen besar yang rutin digelar setiap tahun.

“Sejak Gubernur Gatot Amrih itu ada tiga turnamen yang memang dilaksanakan yaitu Piala Isen Mulang, Piala Gubernur, dan Piala Junior itu khusus,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa ke depan terdapat rencana revitalisasi lapangan junior untuk memperkuat pembinaan atlet usia muda.

Joni juga menilai perkembangan olahraga tenis di Kalimantan Tengah cukup menggembirakan. Hal itu terlihat dari banyaknya atlet yang mampu tampil di berbagai ajang regional maupun nasional.

“Cukup baik, banyak atlet-atlet kita yang ikut bermain di pertandingan provinsi tetangga bahkan sampai nasional juga,” katanya.

Tahun ini, turnamen mencatat rekor jumlah peserta terbanyak dengan total 375 atlet dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan.

“Ada 375 peserta totalnya dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan dan ini termasuk yang paling banyak ya 375 peserta,” ungkapnya.

Ia berharap turnamen yang kembali bergulir ini mampu melahirkan talenta baru yang dapat membawa nama Kalimantan Tengah di kancah yang lebih tinggi.

“Harapannya ya sukses bisa menghasilkan atlet-atlet yang potensial untuk tenis lapangan khususnya Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Selain sebagai kompetisi, turnamen ini juga disebut sebagai tradisi panjang yang perlu dijaga lintas generasi.

“Dan ini memang harus berkesinambungan karena ini bagian dari warisan dari senior-senior kita dulu sejak tahun 80 sudah ada ini kegiatan dan juga ajang silaturahmi, saling komunikasi sesama pemain tenis,” tambahnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Kalteng Catat Kerusakan Jalan Terpanjang, DPRD Minta PUPR Turun Tangan Lebih Serius

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menyoroti serius temuan Kementerian PUPR yang menempatkan Kalteng sebagai provinsi dengan kerusakan jalan provinsi dan nasional terpanjang di Indonesia.

Sirajul menilai persoalan ini bukan sekadar urusan teknis di lapangan, melainkan problem struktural yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.

"Kalteng ini luas, jangkauannya jauh, dan struktur tanahnya gambut. Jadi butuh perhatian lebih besar dari pusat. Apalagi sekarang anggaran provinsi sedang efisiensi," ujar Sirajul.

Menurutnya, kerusakan jalan nasional yang tak kunjung ditangani telah membatasi mobilitas warga, menghambat distribusi barang, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu jalur yang kini menjadi sorotan Komisi IV adalah ruas tembus Murung Raya – Sei Hanyu – Kurun, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi pilihan utama warga karena dapat memangkas waktu tempuh hingga tiga jam menuju Palangka Raya.

"Itu sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak dari Murung Raya memilih lewat Sei Hanyu–Kurun karena jauh lebih efisien dibanding mutar lewat Buntok," katanya.

Meski demikian, jalur strategis yang menjadi koridor vital mobilitas masyarakat wilayah utara itu masih menyisakan sejumlah titik kerusakan.

Hingga kini, peningkatan jalur tersebut belum dilakukan secara menyeluruh. Kondisi jalan yang tidak stabil, terutama saat musim hujan, membuat perjalanan kerap terhambat meski jalur ini digunakan ribuan warga setiap pekan.

Komisi IV menegaskan bahwa ruas tersebut sudah selayaknya masuk dalam skala prioritas nasional mengingat fungsinya sebagai akses publik yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Sirajul mengungkapkan laporan kerusakan jalan nasional telah berulang kali disampaikan warga sejak beberapa tahun lalu.

Namun, ia menilai penanganan dari pemerintah pusat belum sebanding dengan kebutuhan dan urgensi yang ada di lapangan.

Ia berharap pemerintah pusat meningkatkan prioritas alokasi anggaran perbaikan jalan nasional di Kalimantan Tengah, agar persoalan infrastruktur yang krusial ini tidak terus berlarut-larut.

Pewarta : Antonius Sepriyono

20 November 2025

     

Perusahaan Sawit Kalteng Kompak Dukung Inovasi Dayakerja.id, Disbun Resmi Tandatangani MoU

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Disbun Kalteng) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait sinkronisasi data tenaga kerja perusahaan sekaligus menerima surat dukungan terhadap inovasi platform Dayakerja.id, Kamis (20/11/2025).

Kegiatan yang digelar di Aula Disbun Kalteng ini dihadiri hampir seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah, menunjukkan komitmen kuat sektor perkebunan terhadap modernisasi sistem ketenagakerjaan daerah.

Acara dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky R. Badjuri, didampingi Ketua Tim Dayakerja.id Agus Hermawan dari Tim Percepatan Penyerapan Tenaga Kerja (TP2TK). 

Hadir pula perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng, Glen, selaku Kepala Bidang Advokasi Hukum dan Keanggotaan.

Dalam sambutannya, Rizky menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang memberikan dukungan konkret terhadap implementasi inovasi Dayakerja.id sebagai sistem pendataan dan rekrutmen tenaga kerja sektor perkebunan.

“Penandatanganan MoU dan penyerahan surat dukungan ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan Tengah ingin maju bersama dalam semangat inovasi. Ini langkah konkrit kita dalam membangun Kalteng melalui kolaborasi,” ujar Rizky.

Ia menegaskan bahwa sinergi pemerintah dunia usaha dan pemanfaatan teknologi merupakan strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Inovasi seperti Dayakerja.id adalah wujud kolaborasi modern antara pemerintah dan swasta, sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan daerah,” tambahnya.

Rizky berharap MoU ini mampu memperkuat penerapan Dayakerja.id sehingga sistem tersebut berjalan optimal dan memberikan manfaat luas, baik bagi pencari kerja lokal maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terverifikasi.

Ketua TP2TK, Agus Hermawan, menyoroti pentingnya mengaktifkan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah dibentuk antara dinas dan perusahaan sebagai ujung tombak pelaksanaan inovasi tersebut.

“Pokja adalah mesin penggerak di lapangan. Jika berfungsi secara maksimal, Dayakerja.id tidak hanya berjalan, tetapi akan menjadi standar inovatif baru dalam rekrutmen tenaga kerja sektor perkebunan di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

GAPKI: Rekrutmen Akan Prioritaskan Dayakerja.id

Dukungan juga datang dari GAPKI Kalteng. Glen menegaskan bahwa platform Dayakerja.id merupakan langkah strategis dalam mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal.

“Kami sejak awal siap mendukung penuh inovasi Dayakerja.id. Dalam waktu dekat, perusahaan kami membuka lowongan Assistant HRD, dan kami akan secara terang-terangan memprioritaskan platform inovatif ini sebagai media rekrutmen,” tegasnya.

Dengan penandatanganan MoU ini, Disbun Kalteng menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah dan swasta berbasis inovasi digital menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih transparan, cepat, dan berpihak pada tenaga kerja lokal.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

     

Dugaan Lemahnya Perencanaan Replanting Sawit PT Agro Indomas Picu Keluhan Petani di Seruyan

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Proses replanting (peremajaan tanaman sawit) yang dilakukan PT Agro Indomas di Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, menuai keluhan dari petani. 

Serangan hama kumbang tanduk yang muncul setelah pelaksanaan replanting disebut telah merusak tanaman warga dan mengancam produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menilai persoalan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan perusahaan sebelum melakukan replanting.

"Berarti mereka saat melakukan replanting tidak perencanaan yang matang dan juga harus memperkirakan musimnya seperti apa," ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Menurut Bambang, perusahaan wajib memahami siklus musim dan pola tanam masyarakat sekitar sebelum memulai proses peremajaan. 

Pemetaan potensi kemunculan hama dinilai penting agar dampak negatif terhadap petani dapat diminimalkan.

"Tanpa koordinasi yang baik, langkah perusahaan justru berpotensi merugikan petani di sekitar area operasional," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa replanting bukan sekadar mengganti tanaman lama dengan tanaman baru, tetapi merupakan proses strategis yang menuntut perencanaan komprehensif. 

Apabila dilakukan tanpa persiapan memadai, lanjutnya, dampaknya dapat berantai mulai dari serangan hama hingga risiko gagal panen pada lahan masyarakat.

Bambang memastikan Komisi II DPRD Kalteng akan menindaklanjuti laporan warga terkait dampak replanting tersebut. 

Apabila hasil penelusuran menemukan kerugian ekonomi yang signifikan, pihaknya membuka opsi memanggil PT Agro Indomas untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban langsung.

DPRD, katanya, tidak ingin aktivitas perusahaan mengorbankan hak maupun keberlangsungan ekonomi warga setempat.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

     

Plasma Sawit Jadi Keluhan Terbesar di Kalteng, Maryani Sabran Minta Pemerintah Tegas

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, menegaskan bahwa persoalan lahan masyarakat dan kewajiban plasma sawit menjadi isu paling mendesak yang mengemuka dalam masa reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara, Rabu (19/11/2025).

Maryani mengungkapkan, keresahan banyak kelompok tani berkaitan dengan status lahan yang selama ini telah mereka kuasai, namun kini dipersoalkan akibat diberlakukannya aturan baru.

"Ini kan hak masyarakat. Plasma itu mata pencarian mereka. Sebelum aturan baru itu ada, mereka sudah punya tanah-tanah tersebut," ujarnya.

Ia menekankan bahwa lahan tersebut digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan anak. 

Karena itu, polemik lahan plasma disebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Maryani, pemerintah maupun perusahaan tidak boleh semena-mena mengganggu lahan yang telah dikelola masyarakat jauh sebelum regulasi terbaru diberlakukan.

"Kalau memang itu punya masyarakat, hak masyarakat, dan mereka memilikinya sebelum aturan itu keluar, tolonglah jangan diganggu," tegasnya.

Maryani menambahkan, persoalan plasma sawit saat ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Namun, Dapil III tercatat sebagai wilayah dengan laporan terbanyak.

Merujuk temuan Dinas Perkebunan bahwa pada 2021–2023 terdapat 57 persen perusahaan sawit yang belum memenuhi kewajiban plasma, Maryani meminta pemerintah bertindak tegas. 

Ia menilai pengecekan terpadu wajib dilakukan untuk menghindari saling lempar tanggung jawab.

"Kehutanan, BPN, dan perkebunan harus turun bersama. Tanpa titik koordinat dan izin yang jelas, tidak akan pernah ketemu titik temunya," katanya.

Selain isu plasma sawit, Maryani juga menyoroti agenda kunjungan kerja Komisi IV ke Kabupaten Barito Timur selaku mitra di bidang pembangunan dan infrastruktur. 

Dalam kunjungan tersebut, pihaknya memetakan sejumlah titik jalan yang dinilai harus diperjuangkan dalam pembahasan anggaran mendatang.

"Kami melihat spot-spot jalan dan pembangunan infrastruktur untuk diperjuangkan di DPRD Provinsi," jelasnya.

Sementara itu, terkait progres pembangunan di kawasan Patung Hayaping, Barito Timur, Maryani menyebut pengerjaan masih terus berjalan. 

Ia menegaskan Komisi IV tetap akan memperjuangkan kelanjutan pembangunan tersebut, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

19 November 2025

     

Propemperda Kalteng Tahun 2026 Memuat 10 Rancangan Prioritas dan 3 Usulan Baru

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I Tahun Sidang 2025, Bapemperda DPRD Kalteng melalui juru bicara Ampera A.Y. Mebas memaparkan susunan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, Rabu (19/11/2025).

Rancangan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama dan mempertimbangkan seluruh masukan dari perangkat daerah terkait.

“Kami berupaya memastikan seluruh rancangan yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan regulasi daerah sehingga implementasinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutur Ampera A.Y. Mebas.

Ampera menjelaskan bahwa Propemperda 2026 terdiri dari sepuluh rancangan lanjutan tahun sebelumnya, seperti pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas, penyelesaian konflik pertanahan, revisi rencana tata ruang, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, rencana pembangunan industri, pelayanan terpadu satu pintu, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan batuan, percepatan pengelolaan perhutanan, hingga penyelenggaraan kearsipan.

Selain itu terdapat tiga usulan baru, yakni perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, rencana pengelolaan lingkungan hidup daerah, serta pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Sementara itu, rancangan kumulatif terbuka terdiri dari pertanggungjawaban APBD 2025, perubahan APBD 2026, dan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

     

Komisi II DPRD Kalteng Tegur Dua Perusahaan Perkebunan yang Tak Penuhi Komitmen Data

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menegaskan bahwa tiga perusahaan perkebunan yang dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum sepenuhnya memenuhi komitmen menyerahkan data sebagaimana telah disepakati.

Hingga Selasa (11/11), baru PT HAL yang menyampaikan laporan lengkap. Sementara itu, PT TriOP dan PT ATA belum menyerahkan dokumen yang diminta Komisi II.

Menurut Bambang, keterlambatan dua perusahaan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen terhadap kesepakatan bersama.

“Saya lihat mereka tidak komitmen. Kita sudah minta data faktual, fisik, dan administratif, tapi sampai hari ini belum masuk ke meja saya,” ujarnya.

Komisi II sebelumnya telah mengantongi data pembanding hasil telaah lapangan. Namun, belum lengkapnya dokumen dari perusahaan membuat proses verifikasi berjalan lambat.

DPRD memberikan tambahan waktu satu minggu sebelum mengeluarkan telaah resmi. Jika dua perusahaan tersebut tetap tidak kooperatif, Komisi II akan mempublikasikan hasil telaah berdasarkan bukti yang telah mereka kumpulkan.

“Kalau dalam seminggu tidak disampaikan, kami keluarkan versi telaah kami sendiri. Kalau ada indikasi menutup-nutupi data, ya kita sampaikan apa adanya. Kita tidak menuduh, tapi menyampaikan hasil pemeriksaan,” tegas Bambang.

Terkait PT HAL, Bambang menilai ada perkembangan positif karena kedua pihak sudah mencapai kesepakatan awal untuk penyelesaian damai. 

Namun, ia justru menyoroti keberadaan pihak-pihak luar yang dianggap memperkeruh keadaan dengan memanfaatkan konflik.

“Penyelesaiannya sebenarnya sederhana, tapi banyak pihak ikut-ikutan, mengarahkan ke aksi dan surat-menyurat yang membuat masalah tambah panjang,” katanya.

Ia juga mengkritik peran sebagian lembaga adat yang dinilai tidak mendorong penyelesaian, melainkan justru membuka konflik baru. Menurut Bambang, ada pihak yang menggunakan keputusan adat sebagai alat memperluas pengaruh.

“Kalau sudah ada kesepakatan damai, biarkan dulu berjalan. Jangan diundang-undang lagi atau dibuat kegiatan baru seolah mau buka masalah dari awal,” ujarnya.

Untuk penyelesaian menyeluruh, DPRD masih menunggu data resmi dari dua perusahaan yang belum melapor. 

Bila ditemukan indikasi pelanggaran administratif, manipulasi SKT/SKP, atau penyalahgunaan kewenangan desa, Komisi II akan merekomendasikan tindak lanjut sesuai jalur hukum.

“Kami tidak langsung menyerahkan ke aparat penegak hukum, tapi kalau indikasinya kuat, ya tentu kami rekomendasikan,” katanya.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

     

Resmi Ditetapkan, Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah Jadi Penguat Konservasi Gambut Kalteng

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat pengelolaan kawasan konservasi semakin mendapat kepastian setelah Taman Hutan Raya (Tahura) Isen Mulang Sebangau Berkah resmi ditetapkan pemerintah pusat pada 6 November 2023.

Dengan luas mencapai 58.009,97 hektare, penetapan ini menjadi landasan hukum penting bagi Pemprov Kalteng untuk mulai menyusun perencanaan pengelolaan secara komprehensif dan terukur.

Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Fritno, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sebenarnya sudah menunjukkan inisiatif sejak 2014 untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut.

"Namun, menurut aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan konservasi tetap berada pada pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah berperan pada pengelolaan lintas kabupaten/kota," ucapnya saat Konsultasi Publik Rancangan Blok Pengelolaan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah di Swiss-Belhotel Palangka Raya, 18–19 November 2025.

Langkah signifikan kemudian terjadi pada 2019 ketika BKSDA Kalteng melakukan Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKP) terhadap Kawasan Suaka Alam–Kawasan Pelestarian Alam (KSA-KPA) Sungai Sebangau.

"Rekomendasi EKP menempatkan opsi Taman Hutan Raya sebagai fungsi paling tepat, lebih tinggi dari opsi Taman Wisata Alam, Taman Nasional, Suaka Margasatwa dan Cagar Alam. Hasil ini sejalan dengan aspirasi pemerintah provinsi agar kawasan tersebut dapat dikelola sebagai Tahura," tambahnya.

Kawasan Sebangau sendiri telah lebih dulu mendapatkan penetapan sebagai kawasan suaka alam melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 28 Desember 2022.

Status ini kemudian menjadi pijakan hukum untuk proses penetapan Tahura yang akhirnya disahkan setahun kemudian.

"Pada 6 November 2023, Menteri LHK akhirnya menetapkan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah dengan nomor register 1264049, menegaskan status dan batas kawasan secara resmi," lanjutnya.

Dengan penetapan tersebut, Pemprov Kalteng kini memegang mandat untuk memulai seluruh tahapan pengelolaan, termasuk penyusunan dokumen blok pengelolaan sebagai fondasi utama arah pengembangan Tahura ke depan.

"Salah satu langkah utama adalah penyusunan dokumen blok pengelolaan Tahura," tuturnya.

Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah memiliki posisi strategis karena didominasi ekosistem hutan rawa gambut dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sebangau, dipisahkan hanya oleh Sungai Sebangau sebagai batas alami.

Kondisi ini menjadikan Tahura sebagai kawasan penyangga penting bagi konservasi gambut, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan mitigasi perubahan iklim.

“Transformasi pembangunan Kalteng menuju pusat konservasi lahan gambut nasional menjadi sangat relevan dengan keberadaan Tahura. Konektivitas ekologis antara Tahura dan Taman Nasional Sebangau memperkuat upaya konservasi sistem penyangga kehidupan,” ungkapnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

18 November 2025

     

Muhajirin: Keluhan Utama Warga Saat Reses Tetap Soal Jalan Desa

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah dari Daerah Pemilihan V, Muhajirin. (ist)

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah dari Daerah Pemilihan V, Muhajirin, menegaskan bahwa kondisi jalan desa masih menjadi persoalan paling mendesak yang dikeluhkan masyarakat dalam kegiatan reses yang ia gelar di empat kecamatan, Senin (17/11/2025). 

Dari delapan titik kunjungan, aspirasi mengenai perbaikan akses jalan muncul hampir seragam di setiap lokasi yang didatangi.

Menurut Muhajirin, sebagian besar desa masih mengandalkan jalan tanah yang kondisinya rusak parah, terutama saat musim hujan. 

Warga menilai perbaikan jalan bukan hanya menunjang mobilitas, tetapi juga menjadi prasyarat penting untuk kelancaran aktivitas pendidikan, ekonomi, hingga akses layanan kesehatan.

“Setiap turun reses, pasti yang pertama dikeluhkan adalah jalan,” ujarnya.

Selain infrastruktur jalan, masyarakat juga mengusulkan pembangunan sumur bor. Kelangkaan air bersih masih kerap terjadi di sejumlah desa, terutama pada musim kemarau. 

Warga berharap pemerintah dapat memberikan prioritas pada penyediaan sarana air bersih demi memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Di sektor pertanian, Muhajirin turut menerima banyak keluhan terkait gagal panen yang dipicu perubahan musim serta karakter tanah yang dipengaruhi kondisi banjir. 

Ia menjelaskan bahwa wilayah Kapuas sangat bergantung pada pasang surut air, sehingga perubahan cuaca yang datang secara mendadak berpengaruh besar terhadap produktivitas tanaman.

“Berbeda dengan Jawa yang tata airnya sudah tertata, di daerah kami masih sangat bergantung pada alam,” katanya.

Muhajirin juga menyoroti fenomena viral petani cabai yang mencabut tanaman karena harga anjlok. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan intervensi pada pola tanam dan pemasaran hasil pertanian agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang memicu penurunan harga. 

Cabai, ujarnya, merupakan komoditas sensitif yang tidak bisa disimpan lama, sehingga stabilisasi pasar menjadi sangat penting.

Pewarta : Antonius Sepriyono 

     

Akses Vital ke Sekonyer Rusak, Okki Minta Pemerintah Bergerak

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana Razak.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana Razak, menegaskan bahwa persoalan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan III.

Salah satu yang paling mendesak adalah kondisi ruas Jalan Kumai Hilir Seberang menuju Sekonyer yang hingga kini belum mendapat penanganan dari pemerintah. Hal tersebut disampaikannya usai melaksanakan kegiatan reses, Senin (17/11/2025).

Okki menjelaskan, akses jalan tersebut memiliki peran vital bagi warga untuk menuju fasilitas kesehatan. Ketika jalur darat tidak dapat dilalui, masyarakat terpaksa menggunakan jalur sungai yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.

“Saat ombak tinggi atau air pasang, mereka bisa tertahan. Ini fatal bagi warga yang membutuhkan penanganan kesehatan cepat,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan ini sebenarnya bukan isu baru, namun hingga kini belum ada respons signifikan dari pemerintah daerah maupun pusat.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat Sekonyer harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan warga.

Di sisi lain, Okki juga menyoroti persebaran sinyal komunikasi yang dinilainya mulai membaik di wilayah permukiman. Berdasarkan hasil pemantauan selama reses, ia tidak lagi menemukan titik blind spot di kawasan padat penduduk.

“Klaim Kominfo bahwa cakupan sinyal mencapai sekitar sembilan puluh persen itu sesuai dengan apa yang saya lihat. Hanya di jalan antar kabupaten atau wilayah non-permukiman masih ada blind spot, dan itu wajar,” ujarnya.

Terkait perdebatan publik mengenai kondisi jalan terpanjang di Kalimantan Tengah, Okki menyebut persoalan tersebut sejalan dengan pernyataan sejumlah tokoh, termasuk Agustin Teras Narang.

“Mayoritas jalan yang rusak itu statusnya jalan nasional. Jadi harapannya pemerintah pusat memberi perhatian lebih untuk Kalimantan Tengah,” katanya.

Okki menegaskan, DPRD akan terus mendorong pemerintah pusat agar memprioritaskan pembangunan akses yang berdampak langsung terhadap aktivitas dan keselamatan warga.

Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan besar yang harus dikejar pemerintah untuk mengurangi ketimpangan wilayah di Kalteng.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Disnakertrans Kalteng Bekali Siswa SMK dengan Penyuluhan Dunia Kerja 2025

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar kegiatan Penyuluhan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai bagi siswa-siswi SMK se-Kota Palangka Raya Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Badan Pendapatan Daerah Kalteng, Selasa (18/11/2025).

Kepala Disnakertrans Kalteng, Farid Wajdi, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman sejak dini mengenai dunia kerja serta berbagai jenis jabatan kepada para calon tenaga kerja.

“Kegiatan ini membantu para siswa untuk mengenali bakat serta potensi diri mereka masing-masing, sehingga lebih siap memasuki dunia kerja,” ujarnya.

Dengan mengusung tema Persiapan Memasuki Dunia Kerja, Farid berharap penyuluhan tersebut dapat mendorong para siswa SMK memahami jati diri serta arah karier yang ingin mereka tekuni.

“Diharapkan sejak dini para siswa sudah mengetahui jati diri dan bidang yang ingin mereka geluti,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Sekda Kalteng melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng, Herson B. Aden, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ia menilai, penyuluhan seperti ini penting untuk memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin kompetitif.

"Saya mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang terus mendorong peningkatan kualitas SDM muda di daerah kita, khususnya lulusan SMK," katanya.

Herson menegaskan bahwa dinamika dunia kerja saat ini menuntut tenaga kerja yang tangkas, kreatif, terampil, dan cepat beradaptasi.

"Kalian sebagai lulusan SMK punya keunggulan besar, kalian dibekali keterampilan praktik yang langsung bisa diterapkan," jelasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persaingan juga kian ketat, sehingga setiap siswa harus mempersiapkan diri secara lebih serius.

Untuk generasi muda Kalimantan Tengah, ia menyampaikan sejumlah pesan diantaranya agar menjadi pribadi yang terus belajar, menguasai keterampilan sesuai kebutuhan industri, jangan takut bermimpi besar, dan membangun mental juara.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen meningkatkan kualitas dan daya saing SDM muda melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kerja sama dengan berbagai sektor industri," pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

17 November 2025

     

Abdul Hafid Soroti Pemangkasan Anggaran Jalan Cempaga–Kampung Melayu

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang menjadi perhatian utama dalam kegiatan resesnya.

Menurut dia, salah satu isu mendesak yang disampaikan masyarakat adalah terkait pembangunan ruas Jalan Cempaga–Mulia–Kampung Melayu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yang sejak 2025 telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.

Hafid mengungkapkan adanya pemangkasan signifikan terhadap anggaran pembangunan ruas jalan sepanjang 125 kilometer tersebut. 

“Ruas jalan sepanjang 125 kilometer itu, sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi mulai tahun ini. Sayangnya, pagu anggarannya yang semula sekitar Rp50 miliar justru dipangkas menjadi hanya sekitar Rp4–5 miliar,” ucapnya, Minggu (16/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah itu sangat berharap pembangunan jalan tetap berlanjut. 

Menurut dia, pemangkasan anggaran serta pembatasan Tambahan Kinerja Daerah (TKD) berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan infrastruktur pada tahun berikutnya. 

Padahal, akses jalan yang layak menjadi kebutuhan dasar untuk mendorong aktivitas ekonomi warga.

“Kalau jalan provinsi tidak dilanjutkan pembangunannya, tentu akan berdampak besar bagi masyarakat. Harapan kami, proyek ini tetap menjadi prioritas agar konektivitas antarwilayah tidak terganggu,” jelasnya.

Abdul Hafid menegaskan bahwa pembangunan ruas Cempaga–Kampung Melayu memiliki dampak strategis bagi desa-desa sekitar hingga ke arah Katingan. 

Minimnya akses jalan memadai, kata dia, dapat memperlambat pembangunan dan menekan potensi pertumbuhan ekonomi kawasan.

Ia menambahkan, wilayah tersebut sebenarnya cukup dekat dengan Kota Sampit, namun terpisah oleh sungai. 

Kondisi itu membuat konektivitas belum optimal dan berdampak pada lambatnya aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Wagub Buka Lomba Cerita Daerah, Pelajar Didorong Lestarikan Sejarah Lewat Karya

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo membuka secara resmi Lomba Karya Tulis Cerita Daerah dan Bercerita Daerah tingkat SMA/SMK/MA se-Kalimantan Tengah Tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Aula Jayang Tingang Lantai I dan diikuti perwakilan pelajar dari berbagai daerah di Kalteng, Senin (17/11/2025).

Dalam sambutannya, Edy Pratowo menegaskan pentingnya penguatan literasi, pengetahuan, serta informasi berbasis kebudayaan lokal.

Ia menilai perkembangan teknologi digital seharusnya menjadi peluang bagi generasi muda untuk memperkaya kreativitas sekaligus memperkuat identitas budaya.

“Perkembangan digital harus sejalan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan pemahaman budaya. Generasi muda perlu memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mengangkat potensi daerah, termasuk melalui karya tulis, film dokumenter, dan produk kreatif lainnya,” ucapnya.

Wagub juga mengapresiasi berbagai pihak yang selama ini berperan dalam penelitian, pengembangan koleksi, dan pendokumentasian budaya daerah.

Menurutnya, kerja-kerja tersebut berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sejarah serta memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat.

“Karya yang dihasilkan para peserta bukan hanya sekadar untuk lomba, tetapi juga bagian dari pelestarian sejarah dan budaya. Anak-anak muda harus berani menggali kembali cerita rakyat, tradisi, dan kearifan lokal agar tetap relevan di tengah modernisasi,” tambahnya.

Lomba ini turut dirangkai dengan sesi berbagi pengalaman dari pelaku industri kreatif, pembina literasi, hingga pembuat film dokumenter yang mengusung tema budaya.

Para peserta mendapatkan kesempatan berdiskusi dan mengasah kemampuan menulis serta bercerita, baik dalam bentuk teks maupun visual.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap lomba ini dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cakap digital, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap sejarah dan budaya daerah, serta mampu menjadi penggerak pelestarian budaya di masa mendatang,” ungkapnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

16 November 2025

     

DPRD Kalteng Soroti Jalan Poros Rusak yang Hambat Distribusi Hasil Pertanian

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sutik.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sutik, menyoroti persoalan serius terkait akses jalan menuju lahan pertanian di kawasan Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Temuan itu ia sampaikan setelah melakukan reses di wilayah Dapil II, yang menunjukkan kondisi infrastruktur masih jauh dari memadai.

Menurut Sutik, jalan poros sepanjang kurang lebih 10 kilometer yang menjadi jalur utama petani untuk mengangkut hasil panen kini rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan darat. 

Akibatnya, petani terpaksa menggunakan transportasi air dengan biaya angkut yang cukup tinggi.

“Petani terpaksa mengangkut hasil panen menggunakan klotok kecil karena badan jalan rusak parah dan tidak memungkinkan dilewati kendaraan,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat biaya logistik meningkat signifikan. Beban itu pada akhirnya menggerus keuntungan petani yang sudah terbatas. 

“Satu karung hasil panen bisa dikenakan ongkos hingga Rp25 ribu hanya untuk keluar dari lahan,” jelasnya.

Ia menyebut situasi ini cukup ironis, terutama saat pemerintah pusat tengah gencar mendorong program ketahanan pangan. 

Namun di lapangan, akses dasar menuju lahan pertanian justru belum mendukung produktivitas. Karena itu, ia menilai perbaikan jalan poros di Samuda harus menjadi prioritas pemerintah.

Selain infrastruktur, Sutik mengungkap pemerintah pusat sebenarnya sudah memberikan sejumlah bantuan alat pertanian, mulai dari bajak, mesin panen, hingga mesin penggilingan. Namun pemanfaatannya belum optimal karena hasil panen tetap sulit diangkut keluar.

“Tanpa perbaikan infrastruktur pendukung, produktivitas petani tidak akan meningkat signifikan,” tegasnya.

Hingga kini, sambung Sutik, belum ada langkah konkret dari pemerintah kabupaten maupun provinsi terkait perbaikan jalan tersebut. 

Meski demikian, ia menyebut terdapat rencana pembangunan pada tahun 2027 oleh pemerintah provinsi, meskipun dengan cakupan yang masih terbatas.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian persoalan ini.

Sutik menambahkan, aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses sebagian besar berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar. 

Menurutnya, pembangunan jalan pertanian bukan hanya soal akses fisik, tetapi fondasi penting bagi peningkatan ekonomi lokal. Ketika jalur distribusi lancar, biaya produksi akan menurun dan petani bisa menikmati keuntungan yang lebih adil. 

Pewarta : Antonius Sepriyono

15 November 2025

     

Purdiono Soroti Minimnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah Penghasil SDA

Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Daerah Pemilihan IV, Purdiono. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Daerah Pemilihan IV, Purdiono, menyoroti masih lemahnya pemerataan pembangunan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penghasil sumber daya alam (SDA).

Menurut dia, akses terhadap layanan dasar seperti listrik, telekomunikasi, dan infrastruktur jalan masih jauh dari memadai.

“Kawasan yang menyumbang sumber daya alam bagi daerah seharusnya mendapatkan fasilitas memadai, namun kenyataannya listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses jalan masih sangat terbatas sehingga masyarakat belum merasakan manfaat nyata,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Purdiono menjelaskan bahwa sejumlah desa di wilayah selatan—seperti Bangkuang, Teluk Betung, Jenamas, hingga Ranggailung—hingga kini belum memiliki akses jalan darat yang layak.

Kondisi tersebut membuat warga masih bergantung pada transportasi sungai untuk mobilitas dan kebutuhan sehari-hari.

Ia menyebut situasi ini semakin ironis karena aliran tongkang pengangkut sumber daya alam setiap hari melintasi kawasan tersebut dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah (PAD).

Namun, manfaat pembangunan belum kembali secara signifikan kepada masyarakat setempat.

Purdiono menegaskan perlunya komitmen kuat dari pemerintah agar pembangunan infrastruktur dasar dapat direalisasikan secara lebih merata.

Ia mendorong percepatan peningkatan akses listrik yang stabil, jaringan telekomunikasi, serta pembangunan jalan sebagai prasyarat pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Anggota DPRD Kalteng Serap Aspirasi Warga Bartim: Infrastruktur Dasar Masih Jadi Keluhan Utama

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Barito Timur melalui kegiatan reses perseorangan masa sidang I tahun 2025.

Dalam kunjungannya, ia menyambangi tiga desa Balawa, Maipe, dan Sarapat yang seluruhnya menyampaikan kebutuhan mendesak terkait pembangunan infrastruktur dasar.

Melalui dialog bersama warga, Purdiono menerima sejumlah masukan mengenai kondisi infrastruktur yang dinilai belum memadai.

Ia mengatakan sebagian besar aspirasi masyarakat masih berkutat pada fasilitas dasar yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi maupun sosial.

"Yang paling mendesak adalah infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, tata batas wilayah, dan sarana air bersih," ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Politisi dari daerah pemilihan IV ini menegaskan bahwa minimnya infrastruktur tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan publik.

Ia menyoroti kondisi jalan yang rusak, fasilitas pendidikan yang terbatas, serta belum meratanya akses air bersih sebagai persoalan yang harus segera mendapatkan prioritas pemerintah.

"Kita ingin agar masyarakat di desa-desa ini bisa menikmati pembangunan secara merata, tidak tertinggal dari wilayah lain," katanya.

Purdiono memastikan seluruh catatan dan aspirasi yang dihimpun akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Ia berharap kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi sesuai tingkat urgensi di lapangan.

"Hasil reses ini akan kami bawa dan sampaikan ke pemerintah provinsi, agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa benar-benar diakomodir dalam program pembangunan daerah," jelasnya.

Wakil rakyat dari dapil yang meliputi Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur ini menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Tugas kami di DPRD adalah memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semoga hasil reses ini dapat menjadi dasar kebijakan yang berpihak pada rakyat," pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

14 November 2025

     

Agustan Saining: Data Kehutanan Kalteng Kini Terbuka, Publik Bisa Akses Lewat SISKAHUD

Kepala Dishut Kalimantan Tengah, Agustan Saining. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menyampaikan apresiasi atas aspirasi para mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi terkait isu kehutanan di wilayah Kalteng.

Ia menegaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disuarakan mahasiswa telah ditindaklanjuti dan menjadi perhatian serius instansinya.

“Kami merespons positif apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa. Banyak dari tuntutan tersebut pada dasarnya sudah kami kerjakan di Dinas Kehutanan,” ucapnya Jumat (14/11/2025).

Agustan menyoroti pentingnya transparansi informasi sebagai salah satu fokus utama pihaknya.

Menurutnya, pemerintah daerah terus membuka akses publik terhadap berbagai data kehutanan melalui kanal resmi yang mudah dijangkau masyarakat.

Saat ini seluruh data dapat diakses melalui aplikasi SISKAHUD (Sistem Informasi Kehutanan Daerah) yang tersedia di Playstore.

Aplikasi tersebut memuat beragam informasi mulai dari PBPH, pelepasan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, hingga status areal hutan lindung dan konservasi.

“Di SISKAHUD seluruh informasi tersedia lengkap, mulai dari PBPH, pelepasan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, hingga status areal hutan lindung maupun konservasi. Masyarakat bisa melihat sendiri datanya," ungkapnya.

Agustan menegaskan bahwa Dinas Kehutanan Kalteng akan terus memperkuat akurasi data, meningkatkan pengawasan lapangan, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjawab keresahan publik sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan di daerah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Warga Keluhkan Jalan Rusak dan Minimnya Layanan Kesehatan, Agie Siap Bawa Aspirasi ke Provinsi

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Agie.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Agie, melaksanakan reses perorangan di Kelurahan Kanarakan, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya.

Kegiatan yang digelar pada Minggu (9/11/2025) tersebut bertujuan menjaring aspirasi warga terkait berbagai kebutuhan dan persoalan yang masih dihadapi masyarakat setempat.

Dalam pertemuan itu, sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai kondisi infrastruktur jalan yang dinilai belum memadai.

Mereka berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan agar akses dan mobilitas warga tidak lagi terhambat.

“Kami sangat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan di sini. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan mengganggu aktivitas kami sehari-hari,” ucap salah satu warga, Kamis (13/11/2025).

Selain infrastruktur, warga juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan fasilitas kesehatan.

Mereka menginginkan adanya perbaikan kualitas maupun penambahan sarana seperti pustu dan posyandu, sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih optimal dan menjangkau seluruh warga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Agie menegaskan akan menampung seluruh masukan yang disampaikan warga dan membawa hasil reses itu ke tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti.

“Aspirasi masyarakat ini akan kami tampung dan serap. Nantinya, akan kami sampaikan ke pimpinan agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalteng,” ujarnya.

Agie juga menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda Kelurahan Kanarakan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan edukasi dan mitigasi bencana secara berkala agar masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat.

“Edukasi dan mitigasi bencana sangat penting agar masyarakat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi banjir. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan sosialisasi secara berkala,” lugasnya.

Ia berharap aspirasi warga Kanarakan dapat segera mendapat perhatian pemerintah daerah, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dan risiko bencana dapat diminimalkan.

Agie juga menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara masyarakat dan wakil rakyat demi mendorong pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Pemko Palangka Raya Studi Banding ke Batam, Dalami Pengelolaan Sampah dan Pertanahan

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melakukan studi banding ke Pemerintah Kota Batam untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang penanganan persampahan dan pengelolaan pertanahan.

Kunjungan kerja ini dipimpin Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mewakili Wali Kota, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam, Jalan Engku Putri, Rabu (12/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Kota Batam Firmansyah memaparkan karakteristik Kota Batam sebagai kota jasa dan perdagangan yang juga menghadapi persoalan serupa terkait pengelolaan sampah dan pertanahan.

“Kota Batam juga turut menghadapi tantangan dalam penanganan sampah, serta persoalan pertanahan,” ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan itu, Pemko Batam menerapkan pola kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah dan pelaku usaha dalam sistem pengelolaan persampahan.

Model tersebut dikoordinasikan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan dukungan sektor swasta pada aspek teknis maupun operasional.

Selain memperkuat kolaborasi, Batam juga mulai mengembangkan teknologi pengolahan sampah melalui incinerator dan menerapkan sistem retribusi persampahan elektronik (e-retribusi).

“Tentu ini untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan penerimaan daerah pada bidang pertanahan,” terangnya.

Firmansyah juga menjelaskan bahwa konflik pertanahan di Batam relatif minim karena sebagian besar wilayah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Kondisi ini dapat terjaga karena adanya sinergi kuat antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (Otorita) Batam.

“Hal ini sejalan dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (Otorita) Batam, terutama sejak Kepala Daerah Batam merangkap sebagai ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, berharap kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk mengadopsi berbagai praktik baik yang telah diterapkan Batam.

“Terutama dalam memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai sektor, penerapan sistem digital retribusi, serta penataan pertanahan yang harmonis antar lembaga,” tuturnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Kebersihan Makanan Siswa Jadi Perhatian DPRD Kalteng, Penyedia Layanan Diminta Profesional

Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Dapil I, Hj. Siti Nafsiah. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Dapil I, Hj. Siti Nafsiah, menyoroti pentingnya kualitas dan kebersihan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau SPPG yang disalurkan kepada para siswa.

Ia menegaskan bahwa penyedia layanan wajib memastikan makanan yang diberikan aman, layak konsumsi, serta dikelola secara profesional sebagai bagian dari layanan dasar pendidikan.

“Kebersihan, keamanan, dan kesiapan para petugas sangat menentukan. Kita ingin semua berjalan profesional karena ini menyangkut makanan yang dikonsumsi siswa dan jumlahnya sangat banyak,” ucapnya, Kamis (13/11/2025).

Siti Nafsiah mengungkapkan, sejumlah penyedia MBG saat ini bekerja dengan sistem rolling untuk membagi beban tugas.

Namun, ia menilai mekanisme tersebut perlu diatur lebih baik agar tidak menimbulkan kelelahan petugas yang berpotensi menurunkan kualitas layanan.

Menurutnya, standar ransum atau ompreng juga harus dipenuhi secara konsisten.

Seluruh penyedia MBG maupun SPPG diwajibkan mengikuti SOP dengan ketat serta memastikan kualitas SDM yang menangani proses pengolahan makanan tetap terjaga.

Ia berharap, ke depan penyedia layanan dapat bekerja lebih profesional dalam menjalankan kontrak pekerjaan, sehingga kualitas makanan yang diterima siswa tetap terjamin dan pelayanan berlangsung sesuai harapan.

Pewarta : Antonius Sepriyono

13 November 2025

     

Mahasiswa UPR Kembangkan Fondasi Rumah Amfibi untuk Mitigasi Banjir di Desa Tewang Panjang

LIPUTANSBM, KATINGAN — Untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi banjir tahunan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya (UPR) melaksanakan Program Mahasiswa Berdampak bertajuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Banjir melalui Pelatihan dan Penerapan Rumah Amfibi Ark’a Modulam Type Alt 3 Pola A-2.1 di Wilayah Rawan Bencana. 

Program pemberdayaan masyarakat ini mendapat dukungan pendanaan hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KemendiktiSaintek) dan dilaksanakan di Desa Tewang Panjang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan tersebut mencakup pelatihan kesiapsiagaan bencana, sosialisasi teknologi rumah amfibi, serta penerapan konstruksi fondasi adaptif berbasis sistem daya apung yang mampu menyesuaikan tinggi muka air saat banjir.

Melalui program ini, warga diperkenalkan dengan teknologi Ark’a Modulam Type Alt 3 Pola A-2.1—inovasi rumah yang dapat mengapung ketika banjir dan kembali menapak di tanah saat air surut.

Tak hanya fokus pada teknologi, mahasiswa juga memfasilitasi pembentukan Organisasi Pemuda Tanggap Bencana Desa Tewang Panjang, yang akan segera mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah desa. Organisasi ini diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda desa untuk aktif berperan dalam mitigasi bencana.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Dr. Thea Farina, memberikan apresiasi tinggi terhadap keterlibatan mahasiswa dalam program ini.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada mahasiswa yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan ini. Program seperti ini mencerminkan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Palangka Raya tidak hanya berprestasi di kampus, tetapi juga mampu membawa manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, penerapan teknologi mitigasi banjir berbasis kearifan lokal ini dapat menjadi langkah awal menuju masyarakat yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

“Harapan saya, kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan baru, membuka kesadaran bersama, dan menjadi langkah awal menuju pembangunan masyarakat yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan potensi bencana. Semoga kerja sama antara universitas, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus terjalin," katanya.

Pemerintah Desa Tewang Panjang pun menyambut positif kegiatan tersebut. Sekretaris Desa, Manuel Mangundap, menilai inovasi rumah amfibi yang diperkenalkan mahasiswa mampu memberikan solusi nyata bagi warga yang selama ini tinggal di wilayah rawan banjir.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat karena membantu masyarakat memahami cara menghadapi banjir serta mengenal inovasi rumah amfibi sebagai solusi hunian adaptif. Kami melihat antusiasme warga yang tinggi dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut. Terima kasih kepada seluruh tim mahasiswa yang telah berkontribusi nyata bagi kemajuan Desa Tewang Panjang. Salam dari kami Pemerintah Desa Tewang Panjang," jelasnya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memberikan edukasi kepada warga, tetapi juga mendampingi secara teknis pembangunan prototipe fondasi rumah amfibi yang nantinya dapat diterapkan secara mandiri.

Konsep ini diharapkan menjadi alternatif hunian berbiaya terjangkau bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan dataran rendah.

Program yang digagas BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik UPR ini menjadi bukti nyata sinergi antara dunia akademik dan masyarakat, sekaligus wujud kontribusi mahasiswa dalam mendukung pembangunan daerah rawan bencana di Kalimantan Tengah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

ads LiputanSbm