July 2025 - Liputan Sbm

31 July 2025

     

Kalteng Targetkan Stunting Turun ke 20,6 Persen, Wagub: Kuncinya Kolaborasi!

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, resmi membuka Entry Meeting Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025, Kamis, 31 Juli 2025.

Kegiatan ini digelar secara virtual dari Ruang Rapat Wagub, Lantai I Kantor Gubernur Kalteng, dan diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalteng.

Dalam sambutannya, Edy menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menurunkan prevalensi stunting di Bumi Tambun Bungai. 

Ia menyebutkan, target angka prevalensi stunting Kalteng tahun ini berada di angka 20,6 persen.

“Hal ini selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wagub Kalteng untuk mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju,” ujar Edy, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalteng.

Ia menegaskan, upaya yang dilakukan bukan hanya sekadar menjalankan program, melainkan juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan dan pelaksanaan aksi konvergensi.

“Kami menyadari masih ada hal-hal yang mesti dibenahi dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan selama ini. Untuk itu, TPPS Provinsi Kalimantan Tengah selalu terbuka menerima saran dan masukan dari berbagai pihak, termasuk Tim BPKP Kalimantan Tengah," kata dia.

Edy juga meminta seluruh kepala perangkat daerah yang tergabung dalam TPPS Provinsi agar kooperatif dan proaktif selama proses evaluasi berlangsung.

Ia berharap, data yang disampaikan dapat akurat dan membantu proses pemetaan kendala di lapangan.

Secara khusus, ia mengimbau Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Pulang Pisau dua daerah yang menjadi lokasi uji petik evaluasi tahun ini agar memfasilitasi kebutuhan tim evaluasi dengan baik.

“Hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan masih ada lima kabupaten yang mengalami kenaikan angka stunting, yaitu Barito Selatan, Seruyan, Barito Utara, Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Sudah barang tentu ini menjadi atensi kita. Kuncinya kolaborasi dengan semua stakeholder terkait untuk melaksanakan program-program penurunan stunting,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, menyebut entry meeting ini sebagai langkah awal menyatukan pemahaman lintas pemangku kepentingan terhadap arah evaluasi tahun ini.

“BPKP hadir sebagai mitra strategis dalam peningkatan kualitas tata kelola program. Tujuan evaluasi bukan semata menilai, tapi juga mendorong akselerasi perbaikan melalui rekomendasi yang operasional dan berbasis data,” tegas Ilham.

Fokus pengawasan tahun ini akan menyentuh pada beberapa program strategis, termasuk pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersinergi dengan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Jelang PSU Pilkada Barito Utara, Sirajul Rahman Ajak Warga Kawal Demokrasi yang Bersih

Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara tinggal menghitung hari. Menjelang pelaksanaan yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025 itu, seruan menjaga integritas demokrasi kembali digaungkan. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman.

Politikus PKS itu mengajak masyarakat Barito Utara untuk menjadikan PSU sebagai momentum menunjukkan kedewasaan berdemokrasi.

Ia berharap warga aktif menggunakan hak pilih, tanpa terpengaruh tekanan atau praktik curang yang mencederai proses pemilu.

“Karena ini IPSU yang kedua, kami berharap kepada masyarakat Barito Utara untuk memanfaatkan sebaik-baiknya demokrasi ini, pelajaran yang terbaik oleh kita yang sekali lagi betul-betul ditegakkan dengan demokrasi kita bersih, jujur dan adil,” ujar Sirajul, Kamis, 31 Juli 2025.

Sebagai Ketua DPW PKS Kalteng, Sirajul juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam PSU bukan hanya soal memilih kepala daerah.

Lebih dari itu, menurut dia, suara rakyat adalah pondasi penting bagi pembangunan dan masa depan Barito Utara.

“Itu pesannya, manfaatkan hak suara kita untuk pembangunan di Barito Utara sebaik-baiknya,” ucapnya.

PSU Pilkada Barito Utara digelar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu. Putusan itu keluar setelah MK menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya.

Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu kini berpacu dengan waktu untuk memastikan proses ulang ini berjalan lancar dan demokratis. Dalam situasi ini, keterlibatan warga menjadi elemen krusial.

Harapannya, PSU bisa berlangsung damai, tanpa gesekan, dan melahirkan pemimpin yang sah serta mendapat mandat penuh dari rakyat.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Pemprov Kalteng Salurkan Bantuan Rp6,3 Miliar untuk 9 Parpol

Penyaluran bantuan keuangan kepada sembilan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan keuangan kepada sembilan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan berlangsung di Aula Jayang Tingang (AJT), lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 31 Juli 2025.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menyerahkan secara langsung bantuan hibah tersebut kepada sembilan partai penerima, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PKS, dan Perindo.

Bantuan keuangan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN atau APBD.

Selain bantuan dari negara, partai politik juga dapat didanai dari iuran anggota dan sumbangan sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Tahun ini, setiap suara sah partai dihargai Rp5.000. Total bantuan yang digelontorkan Pemprov Kalteng mencapai Rp6.361.725.000.

PDIP menjadi penerima bantuan tertinggi dengan total Rp1,6 miliar, sesuai raihan 320.645 suara sah. Disusul Golkar yang mengantongi Rp1,06 miliar dari 212.643 suara, serta Gerindra yang memperoleh Rp924 juta dari 184.818 suara.

Berikutnya Demokrat mendapat Rp651 juta, Nasdem Rp598 juta, PKB Rp574 juta, PAN Rp497 juta, PKS Rp244 juta, dan Perindo sebesar Rp204 juta.

“Saya ingin mengingatkan bahwa agar dalam penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik harus berpedoman pada peraturan yang diamanahkan dalam Permendagri Nomor 36 dan Permendagri Nomor 78 tentang penggunaan keuangan partai politik, agar memprioritaskan untuk pendidikan politik,” kata Leonard.

Dalam sambutan yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Leonard juga menekankan pentingnya peran partai politik dalam proses demokrasi.

Menurutnya, partai bukan sekadar peserta pemilu, melainkan juga aktor penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat serta mendukung program pemerintah.

“Banpol ini bukan hanya memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi juga merupakan simbol sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Leonard berharap, dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama, kolaborasi antara Pemprov dan DPRD terus terjalin erat dalam menjalankan roda pemerintahan dan fungsi pengawasan.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Gandeng Samsat, Bapenda Palangka Raya Genjot Pajak Daerah

Pengecekan surat menyurat kendaraan saat razia gabungan Bapenda Palangka Raya, Bapenda Kalteng, bersama Polda Kalteng dan Jasa Raharja.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya menggandeng Samsat setempat untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Kegiatan digelar selama tiga hari, 29–31 Juli 2025, dan dirangkai dengan sosialisasi serta razia pajak bersama.

Bapenda Kota bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah, Polda Kalteng, dan Jasa Raharja dalam kegiatan terpadu ini.

Razia dan sosialisasi dilangsungkan di tiga titik berbeda: Jalan Yos Sudarso, Jalan Garuda, dan Jalan Tambun Bungai.

"Kegiatan ini selama tiga hari, pertama di Yos Sudarso, kedua di Jalan Garuda, terakhir di Tambun Bungai," ujar Kepala Bidang Penetapan, Keberatan, dan Pengawasan Bapenda Palangka Raya, Eddy Sunarto.

Eddy menegaskan, tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Ia menyebut, ke depan kegiatan serupa akan diupayakan menjadi agenda rutin bulanan.

Ia menambahkan, selain razia dan penegakan, petugas juga gencar melakukan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya informasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalteng.

"Untuk saat ini PKB ke depan ditambah sosialisasi dan pelayanan PBB. Rencananya nanti ada stand pelayanan," tuturnya.

Dalam kegiatan ini, Bapenda Kota Palangka Raya menurunkan sekitar 20 petugas lintas bidang, mulai dari pendataan, informasi, rembang, hingga pelayanan langsung di lapangan.

Pewarta : Antonius Sepriyono

30 July 2025

     

Gubernur Agustiar Sabran Nobar Film "Believe" Bareng Forkopimda

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran saat nobar film Believe – Takdir, Mimpi, Keberanian di Bioskop XXI Palma Palangka Raya.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Bioskop XXI Palma Palangka Raya jadi saksi momen kebersamaan antara Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu malam, 30 Juli 2025. Mereka menggelar nonton bareng film Believe – Takdir, Mimpi, Keberanian.

Acara ini diinisiasi Korem 102/Panju Panjung sebagai medium mempererat hubungan antarpimpinan daerah sekaligus menyulut kembali semangat cinta tanah air lewat kisah inspiratif di layar lebar.

Tampak hadir Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Wimoko, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, Kepala BIN Daerah, Wakajati Kalteng, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov.

Ketua TP-PKK Kalteng, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, juga turut mendampingi Gubernur dalam acara ini.

Film Believe menyuguhkan kisah nyata seorang anak prajurit yang bertekad mengikuti jejak sang ayah.

Dibalut perjuangan, semangat keluarga, dan cinta tanah air, film ini menyentuh sisi emosional sekaligus menggugah kesadaran nasionalisme. Bagi Gubernur Agustiar, film ini bukan hanya hiburan.

“Ini bukan sekadar tontonan, tetapi juga pembelajaran tentang nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme yang harus terus ditanamkan,” ucapnya mengapresiasi inisiatif Korem 102/Pjg.

Kehangatan terasa sepanjang acara, mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai elemen strategis di Kalteng.

Sebuah momen sederhana, tapi sarat makna dalam memperkuat tekad membangun provinsi yang damai, berkarakter, dan tangguh.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Pelajar Lintas Agama di Kalteng Didorong Jadi Agen Toleransi

Foto bersama usai kegiatan Pembinaan Pemuda Remaja Antar Agama Tahun 2025 yang digelar di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Pembinaan Pemuda Remaja Antar Agama Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 30 Juli 2025. Acara ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka.

Sebanyak 80 pelajar dari 20 SMA sederajat ambil bagian dalam kegiatan ini, masing-masing didampingi seorang guru pembina dan tiga siswa aktif. Mereka duduk bersama, lintas keyakinan, dalam semangat membangun ruang dialog dan toleransi.

Dengan mengangkat tema “Bergerak Bersama Menjaga Kerukunan Melawan Hoaks dan Ujaran Kebencian dalam Semangat Bingkai Huma Betang”, kegiatan ini dirancang sebagai ruang reflektif sekaligus aksi nyata generasi muda dalam menghadapi arus informasi digital yang semakin liar.

Hoaks dan ujaran kebencian, terutama di media sosial, kian hari makin marak. Pelajar yang notabene digital native jadi kelompok paling rentan sekaligus paling strategis untuk menjadi agen perubahan.

“Saya berharap generasi muda memiliki kecerdasan sosial, kemampuan mengaktualisasi diri melalui interaksi sosial, kemampuan membina hubungan timbal balik, demokratis, serta memiliki wawasan kebangsaan dan olah pikir untuk memproses kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat menjadi insan yang kreatif dan inovatif,” ujar Hamka dalam sambutannya.

Dalam paparannya, Hamka juga menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi karakter pelajar yang kuat dengan semangat persatuan, toleransi, serta literasi digital yang kritis.

Generasi muda diajak untuk tidak mudah terpancing provokasi, mampu memilah informasi, dan menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Program pembinaan ini diharapkan menjadi bagian dari visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam menyiapkan generasi unggul menyambut Indonesia Emas 2045, melalui semangat “Menggatang Utus” dan kearifan lokal dalam bingkai NKRI: Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

FGD Penetapan Wilayah Adat Tumbang Kawei dan Tumbang Mangara Digelar, Yuas Elko: Mari Duduk Bersama dalam Semangat Huma Betang

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko saat menyampaikan sambutan di kegiatan FGD yang mempertemukan Panitia Pengakuan MHA dari Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan komitmennya dalam memfasilitasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang wilayah adatnya melintasi dua kabupaten.

Melalui Panitia Pengakuan MHA Provinsi, Pemprov menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan Panitia Pengakuan MHA dari Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas, Rabu, 30 Juli 2025.

Diskusi ini digelar menyikapi proses pengajuan pengakuan MHA dan usulan Hutan Adat dari dua komunitas adat Dayak Ot Danum yang bermukim di Desa Tumbang Kawei dan Desa Tumbang Mangara.

Wilayah adat mereka tidak hanya tumpang tindih, tetapi juga melintasi batas administratif dua kabupaten tersebut.

“Komunitas Adat Dayak Ot Danum di Desa Tumbang Kawei dan Desa Tumbang Mangara saat ini tengah berproses dalam pengajuan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, beserta wilayah adatnya, dan sekaligus mengusulkan Hutan Adat,” ujar Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, saat membuka kegiatan.

Yuas menjelaskan bahwa pengakuan terhadap MHA membutuhkan dokumen pendukung yang kuat, termasuk penyusunan pranata adat serta pemetaan batas wilayah adat.

Hal ini perlu disepakati bersama, baik oleh panitia di tingkat kabupaten maupun provinsi, agar sah secara hukum dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

“Pada pertemuan hari ini, kita memiliki kesempatan berharga untuk duduk bersama, bermusyawarah, dan menetapkan kesepakatan sebagaimana nilai–nilai luhur dalam falsafah Huma Betang,” lanjut Yuas.

Dari hasil identifikasi lapangan, wilayah adat Desa Tumbang Mangara diketahui melintasi wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas, meliputi Tumbang Posu, Tumbang Maraya, Lawang Kanji, dan Tumbang Marikoi. Sementara wilayah adat Tumbang Kawei berbatasan langsung dengan wilayah adat Lewu Tehang.

“Hal ini penting karena berdasarkan hasil identifikasi Panitia MHA Kabupaten Katingan, wilayah usulan Desa Tumbang Mangara ternyata melintasi administratif Kabupaten Gunung Mas (meliputi Tumbang Posu, Tumbang Maraya, Lawang Kanji, dan Tumbang Marikoi),” terangnya.

Kondisi inilah yang menjadikan kehadiran Panitia MHA tingkat Provinsi sangat strategis—bukan hanya sebagai penghubung, tetapi juga sebagai penengah dalam proses fasilitasi. Dukungan pemerintah kecamatan, perangkat adat (Dewan Adat Dayak/DAD), dan para Damang di masing-masing wilayah dianggap krusial.

“Untuk itu peran aktif pemerintah daerah, khususnya tingkat kecamatan termasuk camat, perangkat adat (DAD), serta damang sangatlah krusial,” ujar Yuas Elko.

Ia pun berharap, sinergi berbagai pihak mampu mempercepat proses administrasi pengakuan MHA dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur, tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya Dayak.

“Saya berharap dukungan dan keterlibatan mereka dapat mempercepat proses pengajuan, serta memastikan pelaksanaan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berjalan lancar,” pungkasnya.

Yuas juga menekankan pentingnya konsolidasi antardaerah dalam menyepakati batas wilayah adat dan usulan hutan adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas komunitas adat tersebut.

“Melalui konsolidasi hari ini, mari kita capai kesepakatan bersama tentang batas wilayah adat dan hutan adat antara Desa Tumbang Mangara dan Desa Tumbang Kawei, yang mencakup wilayah Kabupaten Katingan maupun Kabupaten Gunung Mas,” tandasnya.

FGD ini diharapkan tak hanya menghasilkan dokumen kesepahaman administratif, tetapi juga menjadi penegas posisi komunitas adat dalam kerangka hukum dan tata kelola kehutanan yang berkeadilan.

“Semoga apa yang kita rumuskan hari ini menjadi dokumen kuat yang mendukung pengajuan MHA di kedua desa ini,” tutup Yuas.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Camat Pahandut Tinjau Lokasi Kebakaran di Gang Mandau, Salurkan Bantuan dan Imbau Warga Tetap Waspada

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Camat Pahandut, Said Zain Bachsin, meninjau langsung lokasi kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Gang Mandau Ujung, Jalan Kalimantan, Kelurahan Pahandut, Rabu (30/7/2025).

Dalam kunjungannya, ia menyalurkan bantuan darurat kepada para korban serta menguatkan semangat warga yang terdampak.

Kebakaran hebat yang terjadi pada Selasa dini hari (29/7) tersebut menghanguskan sedikitnya 16 rumah dan sejumlah barak.

Sebagian besar bangunan terbuat dari bahan kayu, sehingga api cepat menyebar dan sulit dikendalikan.

“Kami datang untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan warga. Bantuan awal berupa paket sembako dan kebutuhan dasar lainnya kami salurkan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moril,” ujar Camat Said di lokasi kejadian.

Ia menegaskan, kehadiran pemerintah kecamatan tidak hanya sebatas memberikan bantuan material, tetapi juga membangun kembali semangat warga agar tetap kuat menghadapi musibah.

Dalam peninjauan tersebut, Camat turut didampingi seluruh lurah se-Kecamatan Pahandut, sebagai bentuk koordinasi lintas kelurahan dalam mempercepat penanganan pascabencana dan memastikan seluruh warga terdampak terdata dan mendapat perhatian.

“Ini momentum untuk memperkuat solidaritas antarwarga. Pemerintah akan terus hadir dan mendorong gotong royong dalam proses pemulihan,” katanya.

Pemerintah kecamatan juga meminta perangkat kelurahan tetap siaga dan aktif memantau perkembangan di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan pascakebakaran berjalan efektif dan cepat.

Said juga mengingatkan warga untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di musim kemarau.

Ia mengimbau masyarakat agar memperhatikan instalasi listrik, tidak menumpuk bahan mudah terbakar, serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

“Ini bukan sekadar musibah, tapi juga pengingat bagi kita semua agar lebih berhati-hati. Keselamatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Pewarta : Andy Ariyanto

     

Kejaksaan Dapat Apresiasi, DPRD Kalteng Dorong Penegakan Hukum Berintegritas

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan dalam menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan, khususnya di wilayah Bumi Tambun Bungai.

Pernyataan itu disampaikan Tomy bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-65.

Menurut dia, momentum tahunan ini tak sekadar seremonial, melainkan kesempatan untuk merefleksikan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum.

"Peringatan ini menjadi refleksi penting atas sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan," ujarnya beberapa waktu lalu.

Politikus muda dari Partai PAN ini menekankan, peran Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus terus dikukuhkan.

Ia berharap institusi ini tak hanya bekerja secara tegas, tapi juga humanis menghidupi semangat Satya Adhi Wicaksana dalam setiap langkahnya.

Sebagai legislator yang membidangi kesejahteraan rakyat, Tomy menilai penegakan hukum yang berimbang antara ketegasan dan keadilan akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menciptakan iklim pembangunan yang sehat di daerah.

Pewarta : Antonius Sepriyono

29 July 2025

     

Eddy Raya Dorong Penyusunan Roadmap Usaha Berbasis Potensi Wilayah Kalteng




LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri, mendorong Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Tengah untuk segera menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan usaha yang berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah di provinsi tersebut. 

Hal itu disampaikannya usai memberikan wejangan kepada Ketua Umum HIPMI Kalteng terpilih, Tri Bintang Agustiar Sabran, dalam rangkaian acara pengukuhan pengurus yang digelar di Kantor Gubernur pada Selasa, 29/07/2025.

 Menurut Eddy Raya, Kalimantan Tengah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda di setiap wilayah, dan hal ini perlu dioptimalkan melalui pendekatan yang tepat dan strategi pembangunan usaha yang terukur.

 “Wilayah barat bisa diarahkan untuk fokus pada sektor kelapa sawit, wilayah timur cocok dikembangkan di bidang pertambangan batu bara, dan wilayah selatan punya potensi besar dalam industri pasir silika. Semua ini harus dipetakan dengan baik,” jelasnya.

 Ia menilai, roadmap akan menjadi alat penting untuk menjembatani antara potensi lokal dengan peluang investasi, sehingga mendorong pertumbuhan pelaku usaha muda dan UMKM yang jelas dan berbasis pada keunggulan setiap daerah.

 Eddy juga menegaskan bahwa sinergi antara HIPMI dan pemerintah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengembangan usaha yang berkelanjutan. Karena itu, dukungan dari semua pihak, termasuk Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, dinilai sangat penting dalam proses penerapannya.

 “Saya yakin Pak Gubernur akan mendukung penuh jika program ini disusun dengan serius. Kami di pemerintah kabupaten/kota pun siap membantu dengan semangat yang sama,” ujarnya.

 Ia kemudian mengingatkan pentingnya soliditas antarpengurus, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, keberhasilan roadmap sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan konsistensi kerja kolektif.

 “Semangat di awal memang penting, tapi tantangan sesungguhnya adalah menjaga kekompakan dan membina seluruh pengurus di daerah. Kalau itu terjaga, saya optimis akan banyak lahir pengusaha sukses dari Kalteng,” tambahnya.

Sebagai penutup, Eddy mengingatkan pentingnya memahami apa itu roadmap. “Roadmap adalah rencana strategis jangka menengah atau panjang yang menggambarkan langkah-langkah konkret, tahapan waktu, serta tujuan yang ingin dicapai. Ia harus menjadi panduan bersama dalam membangun ekosistem usaha yang kokoh, terarah, dan berkelanjutan. Dalam konteks roadmap bisnis, perusahaan dapat menggunakannya untuk merencanakan pengembangan produk, strategi pemasaran, dan ekspansi bisnis secara lebih terstruktur dan visioner,” tutupnya.

     

Mengenal Bahu Palawa: Desa Dayak yang Bertahan Lewat Tradisi dan Gotong Royong

LIPUTANSBM, BAHU PALAWA - Di tengah arus modernisasi yang menggerus tradisi di banyak tempat, Desa Bahu Palawa di pedalaman Kalimantan Tengah justru menunjukkan hal sebaliknya. 

Desa ini tetap teguh memelihara kearifan lokalnya. Mulai dari ritual adat, seni budaya, hingga gotong royong ibu-ibu desa, semua dijaga hidup oleh warganya.

“Desa Bahu Palawa itu punya kekayaan tradisi yang tidak semua orang tahu,” kata Dhevy Permatasari, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Palangka Raya, yang melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat setempat, Selasa (29/7/2025). 

Pertama-tama, ia menemui Peong, mantir adat atau tokoh adat tertinggi di desa. Lelaki paruh baya ini duduk bersila di dalam rumah panggung beratap sirap. Tempat wawancara terjadi sekaligus menjaga api adat tetap menyala.

“Tradisi di sini banyak. Salah satunya Pekanan Sahabat, lalu ada juga ritual pembukaan lahan yang tidak boleh sembarangan,” ujar Peong. 

Bagi warga Bahu Palawa yang berasal dari suku Dayak, membuka lahan baru berarti berhadapan dengan roh-roh halus. Maka sebelum cangkul menyentuh tanah, harus digelar ritual adat untuk mengusir gangguan gaib.

Ada pula tradisi Tiwah, sebuah upacara besar pemindahan tulang belulang leluhur. 

“Itu bukan sekadar budaya, tapi warisan spiritual yang kami junjung,” katanya.

Peong mengakui, menjaga warisan budaya di tengah generasi muda yang kian terpapar dunia luar bukan perkara mudah. 

“Kami para tokoh adat harus lebih aktif menjangkau anak-anak muda. Mereka perlu diberi pengertian soal adat,” ujarnya.

Ia percaya, tanpa pemahaman itu, ketentraman masyarakat bisa terganggu.

Pemerintah desa ternyata tak tinggal diam. Kepala Desa Bahu Palawa, Fordecun, menyadari potensi budaya sebagai kekuatan ekonomi sekaligus identitas desa. 

KKN-REGULER DESA BAHU PALAWA II TAHUN 2025

“Kami mendukung penuh pelestarian budaya. Sekarang sedang giat-giatnya membina komunitas seni seperti Sanggar Tamba Tabela dan seni bela diri Nakahang Duhung,” ujar Fordecun. 

Menurut dia, pemerintah desa telah memasukkan pelestarian budaya sebagai bagian dari misi strategis pembangunan. Bahkan anggaran desa turut dialokasikan untuk kegiatan seni dan pelestarian situs budaya seperti Rumah Jaga Bahen, sebuah bangunan bersejarah yang kini jadi ikon desa.

Di sisi lain, kelompok ibu-ibu PKK Bahu Palawa juga punya peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan tradisi lokal. 

“Kami budayakan gotong royong,” kata Kartini, sekretaris TP-PKK. 

Bagi mereka, gotong royong bukan hanya kerja bakti, tapi juga cara menjaga kebersamaan. Mereka rutin membersihkan kebun TOGA dan membangun fasilitas publik secara swadaya.

“Kalau kerja bareng-bareng, hasilnya juga untuk kebaikan bersama,” ujar Elva, ketua TP-PKK, sembari tersenyum.

Dari percakapan dengan para tokoh tersebut, tergambar betapa Bahu Palawa bukan sekadar desa adat biasa. Ia adalah benteng hidup tradisi Dayak di tengah dunia yang terus berubah. 

Masyarakatnya tak hanya menjaga budaya sebagai simbol, tapi menghidupinya dalam keseharian mulai dari membuka lahan, menyambut tamu, hingga membangun lapangan voli.

Di akhir kunjungannya, Dhevy menyimpulkan bahwa Bahu Palawa adalah contoh konkret desa yang tak kehilangan jati diri. 

“Semoga ini bisa menginspirasi banyak orang untuk melihat kembali nilai-nilai lokal yang mungkin sudah lama ditinggalkan,” ujarnya.

Dan dari Bahu Palawa, suara itu terdengar jelas: budaya bukan barang kuno, tapi napas kehidupan.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Eddy Raya: Kepemimpinan HIPMI Harus Disiplin, Berani, dan Mampu Menjadi Teladan



LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Mantan Ketua BPD HIPMI Kalimantan Tengah periode 2007–2010, yang kini menjabat sebagai Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri, menyampaikan pesan penuh makna kepada Ketua Umum BPD HIPMI Kalteng terpilih, Tri Bintang Agustiar Sabran, serta kepada seluruh jajaran pengurus HIPMI di tingkat kabupaten/kota.

Usai menghadiri acara pengukuhan Ketua BPD HIPMI Kalteng di Gedung AJT Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (29/07/2025), Eddy Raya menekankan pentingnya karakter kepemimpinan yang kuat dalam mengemban amanah dalam sebuah organisasi.

“Saya berharap, Ketua HIPMI Kalteng dapat menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas, memiliki semangat pantang menyerah, serta keberanian untuk tampil di depan dalam menghadapi tantangan,” ucapnya.

Menurut Eddy, kepemimpinan dalam organisasi HIPMI tidak hanya berbicara soal jabatan, tetapi menyangkut tanggung jawab besar dalam membina pejuang usaha dan Para pengusaha muda serta mendorong pertumbuhan UMKM di seluruh Kalimantan Tengah. Ia mengingatkan bahwa peran Ketua BPD sangat krusial dalam memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pengurus di kabupaten/kota.

“Pengurus di daerah tentu membutuhkan bimbingan dan arahan yang tepat. Keteladanan dari pimpinan di provinsi akan menjadi penguat semangat bagi mereka dalam menjalankan program-program kerja,” jelasnya.

Eddy juga memberikan pesan khusus kepada para Ketua HIPMI di tingkat kabupaten/kota agar mampu berperan aktif dalam membangun ekosistem wirausaha yang inklusif dan solutif. Ia mendorong agar setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku usaha muda di lapangan.

“Saya mengajak rekan-rekan di daerah untuk terus bergerak, menjalin kemitraan, serta membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah maupun sektor swasta. Jangan hanya fokus pada kegiatan seremonial, tetapi hadirkan program yang memberi dampak nyata,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa HIPMI memiliki potensi besar sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap seluruh jajaran pengurus dapat menjaga semangat kolaborasi, serta menjunjung integritas dan semangat kepemudaan dalam setiap langkah yang diambil.

“Kalau tujuannya untuk membangun, pemerintah pasti akan mendukung. Mari bersinergi dengan niat baik dan semangat kebersamaan,” pungkasnya dengan nada optimis.

     

Palangka Raya Siaga Karhutla, Wali Kota dan Aparat Intensifkan Patroli dan Imbauan ke Warga




LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa kota yang dipimpinnya telah memasuki status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring dengan datangnya musim kemarau. Pernyataan tersebut disampaikannya di Palangka Raya pada Kamis (24/7/2025).

“Kita telah masuk dalam status siaga karhutla. Ini berarti kita harus terus waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan, terutama mengingat musim kemarau yang sedang berlangsung,” kata Fairid.

Menurut dia, Palangka Raya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran lahan, khususnya di lahan-lahan tidur atau tidak produktif.

Sebagai langkah pencegahan, Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Kalampangan bersama Bhabinkamtibmas Kalampangan Aipda Nasution dan Babinsa Kalampangan Suryadi melakukan patroli rutin di wilayah-wilayah yang dianggap rawan karhutla.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan alasan apapun. Saat ini kita sudah memasuki masa siaga karhutla, jadi seluruh pihak harus berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran,” tegas Aipda Nasution kepada awak media, Selasa (29/7).

Selain patroli, tim gabungan juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat terkait dampak buruk kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi tersebut mencakup ancaman terhadap lingkungan, risiko kesehatan akibat kabut asap, serta sanksi hukum bagi pelaku pembakaran.

Pemerintah Kota Palangka Raya bersama aparat keamanan dan masyarakat diimbau terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah terjadinya karhutla, yang saban tahun kerap mengancam wilayah Kalimantan Tengah.

     

Eddy Raya: HIPMI Barsel Harus Perkuat Komunikasi Struktural dengan Pemerintah




LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA - Ketua BPC HIPMI Barito Selatan, Akhmad Fadhilah, S.H., mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha di daerah adalah belum terpenuhinya legalitas formal. Hal ini dinilai menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

“Salah satu fokus utama kami adalah peningkatan legalitas usaha. Masih banyak pelaku UMKM di Barito Selatan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen perizinan lainnya,” jelas Fadilah.

Ia menegaskan, program-program HIPMI ke depan harus bersifat teknis dan aplikatif, langsung menyentuh kebutuhan pelaku usaha di lapangan, dan tidak sekadar berorientasi pada kegiatan seremonial.

Menanggapi hal itu, Bupati Barito Selatan yang juga mantan Ketua BPD HIPMI Kalteng periode 2007–2010, Eddy Raya Samsuri, ST., MM., memberikan pernyataan usai menghadiri pengukuhan Ketua BPD HIPMI Kalimantan Tengah di Gedung AJT, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (29/07/2025).

“Sebaiknya BPC HIPMI Barsel bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. Nanti bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Sekda, kita cari Solusinya dari setiap permasalahan yang di hadapi BPC HIPMI Barsel. Apapun masalah yang ada, segera dilaporkan. Sehingga ke depan dapat dikomunikasikan melalui jalur pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Itu salah satu solusi,” jelas Eddy Raya.

Ia melihat HIPMI sebagai wadah generasi muda yang progresif dan memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan UMKM.

Lebih lanjut, Eddy berharap HIPMI tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya pelaku usaha muda, tetapi juga menjadi penggerak perubahan, terutama dalam menyederhanakan sistem perizinan dan mendorong kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha pemula. “Kalau mau tumbuh, jangan ragu bersinergi. Pemerintah pasti mendukung kalau niatnya membangun,” pungkasnya.

     

HIPMI Kalteng Didorong Ambil Peran Wujudkan Visi Gubernur Cetak 300 Miliarder

Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Tengah didorong untuk tidak hanya jadi penonton dalam upaya pembangunan ekonomi daerah.

Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, menilai HIPMI harus mengambil peran nyata dalam mendukung visi Gubernur Agustiar Sabran mencetak 300 miliarder baru melalui program unggulan Huma Betang.

“Program Gubernur Kalteng untuk mencetak 300 miliarder melalui program Huma Betang perlu dukungan semua pihak, termasuk HIPMI Kalteng,” kata Bryan kepada wartawan, Selasa, 29 Juli 2025.

Bryan menilai HIPMI punya posisi strategis dalam membina dan memperkuat ekosistem wirausaha muda. Pendampingan, pelatihan, hingga membuka akses jejaring bisnis, menurutnya, harus menjadi fokus utama agar regenerasi pengusaha lokal dapat benar-benar tumbuh.

Lebih jauh, ia menyebut pentingnya sinergi lintas sektor agar target ambisius tersebut tidak hanya berhenti sebagai jargon politik.

Ia mendorong HIPMI Kalteng menyusun langkah konkret dan menyelaraskan programnya dengan rencana besar pembangunan ekonomi daerah.

“Pihaknya akan mendetailkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan terealisasinya program Gubernur. Hal ini penting, untuk mengukur keberhasilan program dan melakukan evaluasi secara berkala,” ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti perlunya kolaborasi lebih erat antara dunia pendidikan dan dunia usaha, khususnya dalam penguatan pendidikan vokasi di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menurutnya, pembenahan kualitas lulusan SMK adalah bagian penting dari fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.

“Kita perlu memastikan lulusan SMK memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, sehingga mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,” ucap Bryan.

Ia meyakini, kemitraan antara HIPMI, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan akan mempercepat lahirnya SDM unggul yang mandiri, adaptif, dan siap bersaing di dunia usaha yang terus berubah.

"Program ini bisa jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Kita butuh generasi muda yang tidak hanya siap kerja, tapi juga siap menciptakan peluang kerja," pungkasnya.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Sabu Nyaris 10 Kg Disita! Ini Fakta Lengkap Operasi Antik Telabang 2025

Pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan dan tim di Lobi Mapolda Kalteng, Jalan Tjilik Riwut Km. 1, Palangka Raya.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Musim kemarau belum usai, tapi gelombang peredaran narkoba di Kalimantan Tengah sudah lebih dulu mengering di tangan polisi.

Dalam operasi bertajuk Antik Telabang 2025, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 9,9 kilogram dan mengamankan 131 tersangka. Operasi ini digelar selama hampir sebulan, sejak 16 Juni hingga 10 Juli 2025.

Capaian itu diumumkan langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan dalam konferensi pers yang digelar di Lobi Mapolda Kalteng, Jalan Tjilik Riwut Km. 1, Palangka Raya, Selasa (29/7/2025). 

Di hadapan awak media dan sejumlah pemangku kepentingan, Irjen Iwan memaparkan strategi dan hasil operasi yang dilakukan serentak hingga ke tingkat polres.

“Operasi Antik Telabang 2025 di wilayah hukum Polda Kalteng hingga ke Polres-Polres menggunakan metode pencegahan dan penegakkan hukum,” ujar Irjen Iwan Kurniawan.

Strategi operasi dibagi dua jalur: pencegahan dan penindakan. Di jalur pencegahan, aparat menggelar sosialisasi bahaya narkoba, melakukan bimbingan kepada kelompok masyarakat rawan, hingga razia dan pemeriksaan urine di titik-titik strategis.

Sedangkan di jalur penegakan hukum, polisi menyasar target operasi yang sudah dikantongi, melakukan penggerebekan, dan menangkap para pengedar dan pengguna narkoba.

Irjen Iwan menekankan bahwa operasi ini tidak sekadar menyasar pelaku lokal. Jaringan yang terungkap justru menunjukkan pola lintas provinsi.

“Dari hasil pengungkapan, jaringan peredaran narkoba didominasi dari luar daerah, di antaranya Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat,” ujarnya.

Tak hanya sabu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lain yang tak kalah mencemaskan: ekstasi, obat keras mengandung zenith, dan ganja.

Semuanya kini menjadi bagian dari barang bukti yang dimusnahkan langsung usai konferensi pers.

Pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman Mapolda. Hadir dalam kegiatan ini sejumlah unsur Forkopimda, perwakilan BNNP Kalimantan Tengah, Balai Besar BPOM Palangka Raya, MUI Kalimantan Tengah, hingga elemen masyarakat anti narkoba. Momentum ini sekaligus menjadi penegasan komitmen lintas sektor dalam memerangi narkoba di Bumi Tambun Bungai.

Operasi Antik Telabang sendiri menjadi agenda rutin Polda Kalteng setiap tahunnya, namun hasil pada 2025 ini tercatat sebagai salah satu yang paling signifikan dalam hal jumlah barang bukti dan tersangka yang diamankan. Sebuah catatan kelam tentang betapa massifnya ancaman narkoba, namun juga sekaligus sinyal terang bahwa negara masih siaga.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Gubernur Minta Camat se-Kalteng Tingkatkan Efektivitas Pelayanan dan Siap Hadapi Karhutla

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Rapat Kerja Camat se-Kalteng. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, meminta para camat di seluruh wilayah Kalteng untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Seruan ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Camat se-Kalteng di Hotel Best Western, Palangka Raya, Selasa, 29 Juli 2025.

Menurut Agustiar, peran kecamatan sangat vital dalam mewujudkan pembangunan dari desa dan kelurahan, sebagaimana visi misinya: Manggatang Utus mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak serta seluruh warga Kalimantan Tengah, dengan semangat kearifan lokal menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Oleh karena itu penataan wilayah kecamatan sangatlah penting, untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan efisien, dan mendukung pemerataan pembangunan," ujarnya.

Selain memperkuat pelayanan pemerintahan, Gubernur juga menekankan sejumlah agenda prioritas yang harus menjadi perhatian camat bersama bupati dan wali kota.

Di antaranya, penguatan program Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), dukungan terhadap peluncuran program strategis Huma Betang Sejahtera pada 2026, pengawasan terhadap Koperasi Merah Putih guna mendukung ketahanan pangan, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai solusi atas tantangan pendidikan di daerah.

“Secara khusus, kepada Wali Kota dan Bupati, agar melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat dalam kegiatan Pemungutan OPSEN Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sesuai aturan berlaku,” tegas Agustiar.

Gubernur juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau pada Juli-Agustus 2025. Ia menekankan perlunya langkah konkret untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan komitmen Kalteng Bebas Kabut Asap, Karhutla Terkendali, Masyarakat Sejahtera.

Dalam kesempatan itu, Agustiar turut mengukuhkan kepengurusan Forum Camat Seluruh Indonesia (Forcasi) Kalimantan Tengah.

Raker ini dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, Sekretaris Jenderal Forcasi Indra Wardana, 136 camat dari seluruh kabupaten/kota, beberapa bupati dan wali kota, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber, serta jajaran kepala OPD lingkup Pemprov Kalteng.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

BPC HIPMI Barsel Dukung Tri Bintang, Tekankan Siap Bersinergi



LIPUTANSBM.COM, KALTENG – Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar pada Senin (28/07/2025) di Gedung AJT, Kantor Gubernur Kalteng, resmi menetapkan Tri Bintang Agustiar Sabran sebagai Ketua Umum HIPMI Kalteng yang baru. Tri Bintang terpilih secara aklamasi, mencerminkan dukungan dan kepercayaan penuh dari seluruh Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI kabupaten/kota se-Kalteng.

Forum tertinggi organisasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur organisasi HIPMI, menyusun program kerja strategis, serta merumuskan arah kebijakan organisasi di tengah dinamika perekonomian daerah dan nasional.

Ketua BPC HIPMI Barito Selatan, Akhmad Fadilah, S.H., menyampaikan dukungannya atas terpilihnya Tri Bintang, seraya mendorong penguatan sinergi antara HIPMI daerah dan provinsi.

“Kami berharap ke depan akan terbangun kolaborasi yang lebih konkret antara BPC dan BPD. Salah satu fokus utama kami adalah peningkatan legalitas usaha, karena banyak pelaku UMKM di Barito Selatan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan formal lainnya,” jelas Fadilah.

Ia menekankan pentingnya program-program pendampingan yang bersifat teknis dan menyentuh langsung pelaku usaha di lapangan, bukan sekadar bersifat seremonial.

Senada, mantan Ketua BPC HIPMI Barito Selatan, Ahmad John Kennedy, juga menyambut positif terpilihnya Tri Bintang. Ia menilai momentum Musda ini sebagai peluang emas untuk membuka akses lebih luas bagi pengusaha muda daerah dalam rantai ekonomi regional.

“Potensi Barito Selatan sangat besar, terutama di sektor batu bara, jasa angkutan, dan logistik. Kami berharap HIPMI Kalteng di bawah kepemimpinan baru mampu menjembatani pelaku usaha muda daerah untuk bisa terlibat aktif dalam sektor-sektor strategis tersebut,” ujar Kennedy.

Sementara itu, tokoh senior HIPMI Kalteng, Eddy Raya Samsuri yang pernah menjabat sebagai Ketua BPD HIPMI periode 2007–2010, turut memberikan apresiasi terhadap jalannya Musda. Ia menyebut proses pemilihan yang aklamatif sebagai bentuk kedewasaan berorganisasi dan proses regenerasi yang sehat.

“Musda ini sangat penting untuk keberlanjutan organisasi. Kepemimpinan baru merupakan bagian dari proses regenerasi agar HIPMI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman,” katanya.

Sebagai catatan, Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI adalah struktur kepengurusan tingkat provinsi yang berfungsi sebagai penghubung antara Badan Pengurus Pusat (BPP) dan BPC kabupaten/kota. BPD bertanggung jawab merumuskan arah kebijakan organisasi, melakukan pembinaan terhadap BPC, serta mendorong pengembangan usaha dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Tri Bintang Agustiar Sabran dikenal sebagai sosok muda yang aktif dalam kegiatan kewirausahaan dan sosial. Diharapkan, di bawah kepemimpinannya, HIPMI Kalteng dapat menjadi wadah yang lebih adaptif, inklusif, dan progresif dalam mendukung pengusaha muda serta memperkuat peran mereka dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah.

Musda HIPMI Kalteng ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin baru, tetapi juga sebagai momen konsolidasi organisasi dan penyusunan agenda besar dalam menghadapi tantangan dunia usaha di masa depan.

28 July 2025

     

Wali Kota Palangka Raya Hadiri Rapat TEPRA Triwulan II Pemprov Kalteng, Dorong Optimalisasi Serapan Anggaran

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, saat menghadiri Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menghadiri Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng), Senin (28/7/2025). Kegiatan berlangsung di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Fairid hadir didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Bapperida, serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Palangka Raya. Rapat dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo. 

Dalam sambutannya, Edy Pratowo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan melalui optimalisasi serapan anggaran. 

Ia juga mendorong agar seluruh pemerintah daerah dapat menjaga konsistensi kinerja realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran berjalan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng, yang menyampaikan secara rinci capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya akurasi, transparansi, dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan sebagai landasan pengambilan kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan.

Wali Kota Palangka Raya menyambut baik pelaksanaan rapat ini dan menyampaikan harapannya agar kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian semester pertama, serta mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga akhir tahun anggaran 2025.

Rapat turut dihadiri oleh para Bupati se-Kalimantan Tengah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalteng, Bagian Administrasi Pembangunan Setda kabupaten/kota se-Kalteng, pejabat pendamping, serta undangan lainnya.

Pewarta : Andy Ariyanto

     

Kalteng Butuh Pengusaha Muda, HIPMI Didorong Ambil Peran

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, saat menyampaikan sambutan pada Musda ke-18 Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Kalteng. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menaruh harapan besar kepada generasi pengusaha muda untuk menggerakkan roda ekonomi daerah.

Harapan itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-18 Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Kalimantan Tengah, Senin, 28 Juli 2025.

Bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Agustiar menyebutkan bahwa Kalteng menyimpan kekayaan sumber daya alam dan peluang investasi yang melimpah. Namun, potensi itu tak akan berarti jika tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang unggul.

"Kita semua menyadari bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan peluang investasi yang sangat besar. Namun, potensi ini tidak akan optimal jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi," ucapnya.

Ia melihat HIPMI sebagai organisasi strategis yang mampu mencetak generasi wirausahawan baru yang adaptif terhadap perubahan dan berani mengambil risiko.

"Di sinilah peran HIPMI menjadi sangat krusial. Sebagai organisasi para pengusaha muda, HIPMI adalah wadah yang tepat untuk mencetak dan mengembangkan entrepreneur baru yang kreatif, adaptif, dan berani mengambil risiko," kata Agustiar.

Menurutnya, anggota HIPMI bukan sekadar pelaku usaha, tetapi juga agen perubahan yang menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

"Anggota HIPMI merupakan ujung tombak perekonomian daerah, agen perubahan yang akan membawa Kalimantan Tengah menuju kemajuan," tegasnya.

Musda kali ini, kata Agustiar, diharapkan tak sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan, tapi juga melahirkan gagasan-gagasan segar yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Saya berharap, melalui Musda ini, akan lahir program-program inovatif, serta kepemimpinan baru yang mampu membawa HIPMI Kalimantan Tengah semakin maju dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Kalimantan Tengah khususnya," katanya.

Musda ke-18 HIPMI Kalteng tahun ini mengusung tema Sinergitas HIPMI Bersama Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian di Kalimantan Tengah Guna Menyongsong Indonesia Emas 2045.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari dan para pengurus HIPMI kabupaten/kota se-Kalteng.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Pemprov Kalteng Gelar SPI 2025, Gandeng KPK Dorong Birokrasi Bersih

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Inspektorat Daerah kembali menggelar Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Inspektorat Provinsi, Palangka Raya, Senin, 28 Juli 2025, ini merupakan hasil kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, yang juga menjabat Kepala Bapperida Kalteng, membuka secara resmi pelaksanaan survei tersebut.

Dalam sambutannya, Leonard menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah KPK dalam memperkuat integritas birokrasi.

"Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas berbagai upaya yang telah dilakukan pihak KPK RI dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan SPI dari tahun ke tahun. Salah satu tujuannya tentu untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah," kata Leonard.

Menurut dia, SPI bukan sekadar seremonial rutin, tetapi instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan sistem pemerintahan yang berjalan.

"Survei Penilaian Integritas pada pemerintah daerah bertujuan mengevaluasi sejauh mana berbagai sistem, kebijakan, atau program telah terintegrasi dengan baik, sehingga mendukung efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik," ujarnya.

Plt Inspektur Daerah Kalteng, Eko Sulistiyono, turut menyoroti pentingnya validitas data dalam pelaksanaan survei. Ia mengakui bahwa nilai SPI Kalteng sebelumnya belum optimal dan perlu ditingkatkan.

"Harapan kita, tahun depan nilai SPI Kalteng bisa meningkat. Salah satu kendala kita sebelumnya adalah soal validitas data responden. Maka dari itu, kami ditugaskan untuk memastikan data responden yang dikirim ke KPK sudah clean dan mencakup seluruh sektor yang relevan," ujar Eko.

Ia juga menegaskan bahwa SPI bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen nyata seluruh perangkat daerah dalam mendukung pencegahan korupsi.

Dengan pelaksanaan SPI 2025 ini, Pemprov Kalteng berharap mampu memperkuat integritas birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta bersih dari praktik koruptif.
Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Cegah Bencana Asap, Kadishut Kalteng Ingatkan Sanksi Berat Bagi Pembakar Hutan

Foto: Dok Pribadi (Ist)




LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, mengimbau keras kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terlebih saat ini wilayah Kalimantan Tengah sedang memasuki musim kemarau yang sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Senin, 28/07/2025.

Menurut Agustan, musim kemarau memperbesar potensi terjadinya kebakaran hanya karena hal-hal kecil. "Perlu diingat, satu bara dari puntung rokok yang dibuang sembarangan di hutan kering bisa memicu kebakaran besar. Jangan sepelekan hal ini,” tegasnya, Senin (28/07) melalui App WhatApp.

Agustan menjelaskan bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain merusak lingkungan, cara ini juga dapat merugikan masyarakat luas akibat dampak kabut asap yang ditimbulkan.

Ia menegaskan bahwa pembakaran hutan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain itu, pembakaran lahan juga dilarang keras dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana penjara serta denda dalam jumlah besar.

“Bukan hanya pembakar yang akan ditindak, tetapi juga siapa pun yang terlibat atau lalai hingga menyebabkan kebakaran, termasuk korporasi. Penegakan hukum saat ini tidak main-main,” tegasnya.

Dalam upaya pencegahan, Agustan mengatakan pihaknya telah memperkuat patroli dan koordinasi lintas sektor bersama BPBD, TNI/Polri, serta kelompok masyarakat peduli api (MPA) di berbagai wilayah rawan karhutla.

Selain itu, ia juga menghimbau para rimbawan baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta untuk aktif memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan terkait bahaya dan sanksi pembakaran hutan.

“Rimbawan adalah garda terdepan di lapangan. Saya minta mereka jangan hanya fokus teknis, tapi juga proaktif menjelaskan kepada masyarakat tentang risiko karhutla dan pentingnya menjaga ekosistem,” tambahnya.

Agustan berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dalam menjaga kelestarian hutan Kalimantan Tengah. “Mari kita jaga alam kita. Jangan sampai karena kelalaian atau kebiasaan lama yang salah, kita mewariskan bencana kepada anak cucu,” pungkasnya.

     

Pemprov Kalteng Dukung Perumusan Visi-Misi IAHN Tampung Penyang

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyatakan dukungan terhadap upaya penguatan arah pembangunan pendidikan keagamaan di daerah.

Salah satunya melalui keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan visi dan misi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang Palangka Raya Tahun 2025, yang digelar di Aula Serbaguna kampus tersebut, Senin, 28 Juli 2025.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, hadir sebagai narasumber mewakili Pemprov. Ia menyampaikan sejumlah masukan strategis untuk memperkuat fondasi kelembagaan IAHN, sejalan dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

Visi yang tengah dirumuskan adalah menjadikan IAHN Tampung Penyang sebagai pusat kajian Hindu yang unggul dan berdaya saing.

Misi yang menyertainya meliputi penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis nilai-nilai dharma, kearifan lokal, dan prinsip kebangsaan; pengembangan riset inovatif yang menyoroti pelestarian budaya, adat, dan lingkungan; serta pengabdian kepada masyarakat berbasis spiritualitas Hindu dan budaya lokal sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Selain itu, IAHN juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berkarakter, dan berdaya saing di tingkat nasional hingga internasional.

Penguatan jejaring kerja sama, baik akademik maupun kelembagaan, juga dicanangkan sebagai bagian dari strategi penguatan tri dharma perguruan tinggi.

Tujuan strategis yang dicanangkan antara lain meliputi penciptaan lulusan yang kompeten dan berintegritas, sekaligus memiliki kepemimpinan spiritual berbasis nilai-nilai Hindu; menjadikan IAHN sebagai pusat kajian Hindu yang produktif dan kontekstual; serta memperkuat identitas lokal melalui integrasi nilai-nilai kearifan Dayak Kalimantan (Hindu Kaharingan) ke dalam proses pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat.

Aspek kelembagaan juga menjadi perhatian. IAHN menargetkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap dinamika global.

Langkah lain yang turut disiapkan adalah transformasi digital layanan akademik, penguatan mutu akreditasi, hingga internasionalisasi kegiatan kampus.

Strategi pelaksanaannya mencakup penguatan kurikulum yang mengintegrasikan nilai Hindu dan kearifan lokal, pembentukan pusat studi riset dan pelestarian budaya, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta pemberdayaan masyarakat melalui program-program berbasis spiritualitas, ekologi, dan budaya lokal.

FGD ini turut dihadiri oleh Rektor IAHN Tampung Penyang Palangka Raya, Mujiyono, beserta para wakil rektor, kepala biro, dan Ketua Senat IAHN. Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija, turut berpartisipasi secara daring.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Kalteng Dorong Integrasi Pengelolaan DAS dalam Tata Ruang Wilayah

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi topik hangat dalam Forum Koordinasi yang digelar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Senin pagi, 28 Juli 2025, di Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya.

Forum ini menggandeng sejumlah pemangku kepentingan dari instansi pemerintah, lembaga vertikal, akademisi, organisasi non-pemerintah, hingga pegiat lingkungan dari Forum DAS.

Mengusung tema “Mendorong Internalisasi Rencana Pengelolaan DAS ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penamaan DAS”, forum ini membahas isu-isu strategis terkait sinkronisasi antara RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan rencana pengelolaan DAS.

Topik lain yang mencuat adalah evaluasi program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta urgensi penamaan DAS sebagai dasar perencanaan spasial yang lebih presisi.

Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, menekankan bahwa pengelolaan DAS tak bisa dilihat sebatas persoalan teknis kehutanan. Menurutnya, DAS adalah entitas ekologis yang terhubung langsung dengan hajat hidup masyarakat.

“Kalau kita bicara DAS, kita sedang bicara masa depan. Bukan hanya soal hutan, tapi juga ruang hidup, sumber pangan, dan keberlangsungan air,” ujar Agustan.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat serta akademisi.

“Kerja sama multipihak adalah kunci dalam menciptakan tata kelola DAS yang adaptif dan berkelanjutan,” katanya.

Forum ini menjadi ruang dialog sekaligus penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola sumber daya alam secara inklusif dan berbasis data ilmiah.

Di tengah tekanan krisis ekologis yang makin kompleks, upaya kolektif ini diharapkan memperkuat ketahanan lingkungan di Bumi Tambun Bungai.

Pewarta : Antonius Sepriyono

     

Hari Kedua FORNAS VIII, Kalteng Sabet 29 Medali

Ketua Kontingen KORMI Kalteng, Rio Kriswana. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Kontingen Kalimantan Tengah terus unjuk gigi di ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang digelar di Nusa Tenggara Barat.

Memasuki hari kedua pelaksanaan, para pegiat olahraga yang tergabung dalam Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kalteng sukses mengantongi 29 medali.

Rincian perolehan itu terdiri dari 4 medali emas, 12 perak, dan 13 perunggu. Prestasi ini menjadi bukti konsistensi dan semangat juang tinggi dari para atlet rekreasi Bumi Tambun Bungai.

“Alhamdulillah, capaian ini adalah bukti semangat dan kerja keras seluruh pegiat olahraga rekreasi dari Kalimantan Tengah. Kami bangga dan mengapresiasi perjuangan mereka di FORNAS VIII,” ujar Ketua Kontingen KORMI Kalteng, Rio Kriswana, Minggu, 27 Juli 2025.

Empat medali emas diraih dari tiga induk olahraga, yakni dua dari Ikatan Senam Dance MIX Indonesia, satu dari Gabungan Olahraga Balogo Indonesia, dan satu lainnya dari Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia.

Sementara medali perak terbagi atas 3 dari Senam Dance MIX, 8 dari Balogo, dan 1 dari Ikatan Langkah Dansa Indonesia. Adapun 13 perunggu disumbang dari tujuh induk olahraga, termasuk Senam Dance MIX (2), Balogo (6), Spartan Komando Indonesia (1), Dancesport & Breaking (1), Offroad (1), Binaraga (1), dan Langkah Dansa (1).

Menurut Rio, pihaknya akan terus menyuntikkan semangat dan dukungan kepada seluruh peserta, baik yang sudah bertanding maupun yang masih menunggu giliran.

“Yang belum juara tetap semangat, dan yang belum bertanding tetap jaga stamina dan kekompakan. Kami yakin perjuangan kalian akan membuahkan hasil terbaik,” kata dia.

FORNAS VIII yang digelar dua tahunan ini menjadi ajang unjuk prestasi bagi pegiat olahraga dari seluruh provinsi.

Tahun ini, ratusan pegiat dari berbagai induk organisasi olahraga rekreasi mewakili Kalteng, membawa semangat khas daerah untuk bersaing di tingkat nasional.

Pewarta : Antonius Sepriyono

ads LiputanSbm