Nanga Bulik - Persoalan Laman Kinipan yang sedang heboh di media sosial facebook, media cetak baik lokal dan juga nasional serta media elektronik ternyata menyita berbagai lembaga yang bergerak di bidang lingkungan diantaranya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).
Menyikapi kondisi belum adanya kesepakatan tertulis pada rapat dengar pendapat yang dilaksanakan pada Rabu (5/12/2018) antara Pemkab Lamandau dan warga Komunitas Laman Kinipan serta pihak PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), langkah WALHI untuk sementara ini adalah, Walhi menghubungkan kemandirian ekonomi yang didorong pemerintah seperti dalam nawacita, dengan pembukaan perkebunan untuk alasan lapangan kerja bagi masyarakat.
Lebih lanjut dirinya menegaskan, harusnya memang tidak ada penebangan hutan, agar lingkungan lestari, apalagi penebangan hutan untuk tanaman monokultur seperti sawit, menurut kami pengelolaan hutan oleh rakyat itu lebih bisa menjaga lingkungan, dan sumberdaya alam, serta kesejahteraan dibanding perkebunan monokultur.
Baca juga : Warga Kinipan Tolak Sawit Sejak 2005
Apakah bekerja di perkebunan adalah ekonomi yang mandiri jika dibanding warga mengelola tanah dan hutan sendiri, didukung kelestarian hutan dan lingkungan, demikian ditegaskan oleh, Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Eksekutif Nasional WALHI Fatilda, melalui pesan WhatsApp pada Rabu (12/12/2018).
Fatilda kembali menegaskan Hipotesis awal kami adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau wajib mendorong kemandirian ekonomi warga seperti yang didorong Pemerintah Pusat, untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Baca juga : Jaringan Internet Wajib Sampai Pedesaan
Terkait pengelolaan hutan oleh masyarakat, Kalau ini adalah pengelolaan hutan yang telah lama dijalankan warga turun temurun, kenapa tidak? Tapi kalau praktek pengelolaan hutan seperti ini tidak ada dalam masyarakat ya tidak bisa, karena setiap hutan berbeda kerawanannya, karena itu setiap masyarakat berbeda konsep dan praktek pengelolaan hutannya.
Baca juga : Ada Apa Warga Kinipan Kumpul Di Gedung Dewan
"Praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat dan praktek itu terbukti dapat melestarikan hutan itu yg baik dan didukung. Kita yakin praktek masyarakat yang lestari itulah yang baik digunakan untuk melestarikan hutan," pungkas Fatilda kepada wartawan Liputan SBM. (eko/red)
