June 2025 - Liputan Sbm

Nusantara Baru Indonesia Maju

Nusantara Baru Indonesia Maju

03 June 2025

     

Pemprov Kalteng Pertahankan WTP, DPRD Terima Laporan APBD 2024

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mencetak prestasi dalam tata kelola keuangan. Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, Pemprov Kalteng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

Capaian itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kalteng, Selasa, 3 Juni 2025. 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong, didampingi para Wakil Ketua, serta Sekretaris DPRD Pajarudinnoor. Hadir pula anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Dalam pidato tertulis Gubernur Kalteng yang dibacakan Wagub, pemerintah daerah menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan predikat WTP sejak 2014.

“Capaian ini membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan APBD sangat bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Keberhasilan ini tentu juga berkat dukungan dan kerjasama DPRD, sebagai mitra Pemerintah Daerah,” ujar Edy Pratowo.

Wagub juga memaparkan secara ringkas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun anggaran 2024. Dari target Pendapatan Daerah sebesar Rp 9,22 triliun, realisasi mencapai Rp 8,33 triliun atau 90,38 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target, mencapai Rp 2,82 triliun atau 104,61 persen. Sementara Pendapatan Transfer tercatat Rp 5,33 triliun (81,76 persen), dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah menyumbang Rp 184 miliar atau 2.289 persen dari target.

Di sisi belanja, dari pagu Rp 10,22 triliun, realisasi tercatat Rp 9,13 triliun atau 89,39 persen. Belanja Operasi menyerap Rp 5,02 triliun (87,72 persen), Belanja Modal Rp 2,95 triliun (94,63 persen), Belanja Tidak Terduga Rp 18 miliar (28,17 persen), dan Belanja Transfer Rp 1,137 triliun (87,21 persen).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 tercatat lebih dari Rp 378 miliar. Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan total aset Pemprov mencapai lebih dari Rp 17 triliun, dengan kewajiban Rp 536,72 miliar dan total ekuitas Rp 16,977 triliun.

Wagub menegaskan bahwa seluruh laporan keuangan telah melalui koreksi sesuai hasil pemeriksaan BPK. 

“Naskah lampiran tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan,” pungkasnya. (red) 

     

Tersandung Utang Rp120 Miliar, Operasional RSUD Doris Sylvanus Kini Dibiayai APBD Kalteng

Plt Direktur RSUD Doris Sylvanus, Suyuti Syamsul. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya kini harus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menutupi biaya operasional.

Langkah ini diambil setelah rumah sakit milik pemerintah itu terlilit utang hingga Rp120 miliar yang menumpuk sejak 2023 hingga 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Doris Sylvanus, Suyuti Syamsul, menyebut utang sebesar itu terlalu berat jika dibebankan sepenuhnya kepada rumah sakit.

“Dengan Rp120 (hutang) itu kan sebetulnya rumah sakit terlalu berat, kalau ringkasnya saya bilang, kalau itu rumah sakit swasta secara teknis sudah bangkrut atau pailit. Tetapi ini kan rumah sakit pemerintah, sehingga ada jalan untuk menyelesaikan,” ujar Suyuti, Senin, 3 Juni 2025.

Salah satu solusi yang diambil, kata dia, adalah mengalihkan belanja operasional rumah sakit ke APBD.

Bila sebelumnya kebutuhan dasar seperti listrik dibayar sendiri oleh pihak rumah sakit, kini biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Jalan yang kami tempuh adalah belanja operasional kita bebankan ke APBD. Jadi sebelumnya listrik dibayar rumah sakit, sekarang pemprov yang bayari, sehingga biaya untuk membayar listrik dipakai untuk membayar hutang,” jelasnya.

Menurut Suyuti, sejak Oktober 2024 hingga kini, sekitar Rp60 miliar dari total utang sudah berhasil diselesaikan.

“Sebetulnya dari (hutang) Rp120 miliar itu, kita sudah bisa menyelesaikan dari bulan 10 (2024) sampai sekarang itu sekitar Rp60 miliar yang kita selesaikan,” tuturnya.

Ia juga mengakui bahwa ketersediaan obat-obatan di rumah sakit mulai membaik, meski belum sepenuhnya normal.

Kendalanya, masih ada pemasok yang enggan memberikan pinjaman lantaran tunggakan belum lunas.

“Termasuk obat yang sebelumnya hampir kosong semua sebenarnya sudah banyak sebetulnya, sudah mulai banyak meskipun memang ada yang belum. Kami akui ada yang belum, karena utangnya belum bayar. Orang sudah gak mau pinjami lagi,” kata Suyuti.

Meski begitu, ia memastikan sejumlah pembayaran kepada pemasok obat sudah rampung untuk kebutuhan hingga akhir tahun.

“Tapi sebagian besar sudah kita buka, bahkan ada beberapa pemasok obat itu sampai Desember kita sudah selesaikan,” katanya. (red)

     

Bapenda Kalteng: Pemutihan Pajak Bisa Ringankan Beban dan Tambah PAD

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bakal menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini merupakan inisiatif Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo, dan akan berlaku mulai 23 Juni hingga 23 September 2025.

Dalam program ini, masyarakat cukup membayar pajak kendaraan untuk tahun berjalan tanpa harus melunasi denda dan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya.

"Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah kesempatan emas bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk mengaktifkan kembali kendaraan yang menunggak pajak tanpa harus membayar pokok tunggakan dan denda pajak, sehingga beban pembayaran menjadi jauh lebih ringan," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, Selasa, 3 Juni 2025.

Data Bapenda menunjukkan, dari total 1,8 juta unit kendaraan yang terdaftar di Kalimantan Tengah, sekitar 61 persen menunggak pajak. Jika dihitung beserta dendanya, total tunggakan mencapai lebih dari Rp1,8 triliun.

Lewat program ini, pemerintah berharap setidaknya 30 persen kendaraan yang menunggak bisa kembali aktif. Bila target itu tercapai, daerah berpotensi mengantongi tambahan penerimaan hingga Rp149 miliar.

"Selain meringankan masyarakat, pemutihan juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan. Ini juga membantu kami menyusun data kendaraan yang lebih akurat serta mengurangi biaya operasional di lapangan," ujar Anang.

Kebijakan ini membebaskan sejumlah beban, antara lain:

Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pokok tunggakan pajak

Bea balik nama kendaraan dari luar provinsi dan kendaraan tangan kedua (BBNKB II)

Denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) tahun-tahun sebelumnya. 

Namun demikian, biaya pokok SWDKLLJ dan bea balik nama tetap harus dibayar karena masuk kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Bapenda Kalteng akan gencar mensosialisasikan kebijakan ini agar bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. 

"Kami berharap insentif ini jadi momentum warga untuk kembali taat pajak dan mendukung pembangunan daerah," kata Anang. (red) 

     

Bebas Pajak dan Denda, Kalteng Tawarkan Insentif untuk Kendaraan Mutasi Masuk

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadirkan program insentif menarik bagi pemilik kendaraan bermotor yang ingin melakukan mutasi masuk dari luar daerah.

Lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah memberikan pembebasan pajak kendaraan selama satu tahun, penghapusan denda keterlambatan, hingga penghapusan pokok tunggakan.

Kepala Bapenda Kalteng, Anang Dirjo, mengatakan program ini hanya berlaku untuk mutasi kendaraan dari luar provinsi ke wilayah Kalimantan Tengah.

“Program ini memberikan pembebasan pokok tunggakan atas keterlambatan pendaftaran, denda administratif, dan pajak satu tahun ke depan,” ujarnya, Selasa, 3 Juni 2025.

Program ini berlangsung selama tiga bulan, mulai 23 Juni hingga 23 September 2025.

Bebas Denda Administratif dan Tunggakan PKB

Denda administratif yang dimaksud, kata Anang, adalah sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak melebihi jatuh tempo. Biasanya, denda dikenakan sebesar 1 persen per bulan dari total pajak yang tertunggak. Dalam skema mutasi masuk, denda ini dihitung sejak terbitnya dokumen fiskal antar daerah.

Contohnya, jika dokumen fiskal diterbitkan pada 5 Januari 2025 dan kendaraan baru didaftarkan pada 2 Juni 2025, maka akan timbul tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama tiga bulan ditambah denda. Dalam program ini, baik tunggakan maupun dendanya akan dihapuskan seluruhnya.

Pajak Nol Rupiah, Tapi Tetap Ada Biaya Lain

Kendati pajak kendaraan dibebaskan selama satu tahun ke depan, Anang menegaskan bahwa pemilik kendaraan tetap wajib membayar sejumlah biaya lain. Di antaranya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan STNK, TNKB, BPKB, serta iuran wajib Jasa Raharja (SWDKLLJ).

Program ini juga tidak menghapus kewajiban tunggakan yang ada di provinsi asal kendaraan. “Misalnya, warga dari DKI Jakarta yang ingin mutasi ke Palangka Raya namun masih memiliki tunggakan di Jakarta, maka tunggakan itu tetap wajib dibayar. Setelah itu, barulah pajak satu tahun ke depan di Kalteng digratiskan,” ujarnya.

Hanya Berlaku untuk Mutasi Masuk

Insentif ini hanya berlaku bagi kendaraan dari luar Kalimantan Tengah. Pemilik kendaraan bisa mengurus mutasi melalui Samsat Induk sesuai alamat KTP atau identitas pemilik baru di wilayah Kalteng. Baik perorangan maupun badan hukum dapat memanfaatkan program ini.

Namun, Anang menegaskan bahwa program ini tidak berlaku untuk mutasi kendaraan antar kabupaten/kota di dalam Kalimantan Tengah.

“Proses mutasi dalam provinsi tidak termasuk dalam program pembebasan pokok PKB dan denda. Tapi, Wajib Pajak masih bisa memanfaatkan Program Pemutihan yang tetap berlaku tahun ini,” katanya. (red)

     

Kalteng Rampungkan Pedoman Manajemen Aset TIK dan SDM SPBE

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus melangkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. 

Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik), Pemprov Kalteng menggelar Sosialisasi Akhir Penyusunan Pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selasa, 3 Juni 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanderang Tingang ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Hj. Sunarti, mewakili Plt. Sekda Kalteng. 

Dalam sambutannya, Sunarti menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi tonggak penting di tahap akhir penyusunan dua komponen utama SPBE: manajemen aset TIK dan SDM.

“Dokumen pedoman ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan perencanaan SDM yang adaptif, kompeten, dan mendukung keberhasilan tata kelola SPBE secara berkelanjutan,” ujar Sunarti.

Menurutnya, pengelolaan aset TIK tak lagi bisa dilakukan secara sporadis. Perlu pendataan, penataan ulang, hingga pengelolaan menyeluruh atas seluruh aset digital pemerintah mulai dari server, jaringan, perangkat pengguna, sampai aplikasi. Semua harus sejalan dengan kebutuhan layanan SPBE.

Di sisi lain, untuk aspek SDM, kajian yang telah dilakukan mencakup pemetaan jabatan, peran, dan tanggung jawab ASN dalam ekosistem SPBE. 

Termasuk di dalamnya identifikasi gap kompetensi digital serta penyusunan rencana pengembangan SDM secara lebih terarah.

Sunarti juga mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar memahami peran masing-masing dalam ekosistem SPBE, sekaligus menindaklanjuti hasil kajian ini ke dalam program dan kegiatan konkret di tiap OPD.

Sementara itu, Plt. Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar agenda formal, melainkan upaya untuk menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah terhadap pedoman yang telah disusun.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh perangkat daerah mengenai isi serta implementasi dari Pedoman Manajemen Aset TIK dan Manajemen SDM SPBE,” jelas Rangga

Ia berharap, dengan adanya pedoman tersebut, tata kelola SPBE di Kalimantan Tengah bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan secara berkelanjutan. (red)

     

Harga Pangan Jelang Iduladha Stabil, Stok di Kalteng Aman

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Menyambut Hari Raya Iduladha 1446 H/2025 M, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Pemerintah Kota Palangka Raya turun langsung ke lapangan.

Fokusnya: memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan tetap stabil di sejumlah pasar tradisional dan lokasi distribusi utama.

Pemantauan ini dipimpin Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Ia meninjau langsung kondisi pasar dan gudang penyimpanan pangan, termasuk Pasar Besar dan Gudang Bulog di Jalan Tjilik Riwut KM 7.

“Harga-harga bahan pangan pokok masih berada dalam kisaran wajar dan stabil,” ujar Yuas kepada wartawan, Selasa, 3 Juni 2025.

Ia merinci harga sejumlah komoditas pokok yang terpantau stabil: gula Rp18.000/kg, beras medium Rp13.100/kg, beras premium Rp16.000/kg, minyak goreng Rp15.700–Rp16.000/liter, bawang merah Rp36.000/kg, bawang putih Rp45.000/kg, cabai merah Rp50.000/kg, cabai keriting Rp60.000/kg, telur ayam ras Rp30.000/kg, daging ayam ras Rp30.000–Rp34.000/kg, dan daging sapi Rp140.000/kg.

Yuas juga memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman. “Secara umum, stok pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan,” tegasnya.

Pemantauan serupa dilakukan di titik berbeda oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng, Nurhani. Ia turun ke Pasar Kahayan serta meninjau distribusi gas LPG 3 kg di kawasan Jalan S. Parman.

“Untuk LPG 3 kg, harga masih sesuai dengan HET. Kita ingin memastikan ketersediaan dan kestabilan harga jelang Iduladha,” kata Nurhani.

Menurutnya, di Pasar Kahayan harga komoditas relatif terkendali, meski ada sedikit kenaikan pada telur, ayam, dan ikan. Namun, lanjutnya, kenaikannya masih dalam batas wajar.

Nurhani turut menyoroti fluktuasi harga minyak goreng di lapangan, yang kini berkisar Rp16.500–Rp17.500/liter, meski HET-nya Rp15.700. Ia pun mengimbau pedagang agar tidak menaikkan harga secara berlebihan.

“Jika ditemukan adanya lonjakan harga, kita akan telusuri penyebabnya. Pemerintah tetap hadir untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga,” ujarnya menegaskan.

Dari pihak Bulog, Fetrus Rholando memastikan bahwa stok beras di Kalimantan Tengah berada dalam kondisi aman. “Saat ini total stok beras di seluruh gudang Bulog se-Kalteng mencapai 17.000 ton. Di Palangka Raya sendiri terdapat sekitar 2.500 ton yang tersebar di empat unit gudang, tiga di antaranya milik resmi, satu disewa,” katanya.

Namun, Fetrus mengungkapkan bahwa penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sementara ini masih ditunda. Bulog, katanya, sedang fokus menyerap gabah hasil panen petani lokal.

“Tahun ini kita menyerap gabah petani dalam jumlah besar, sehingga gudang kita penuh. Kami bahkan menambah gudang untuk menyimpan hasil serapan tersebut. Bulog sebagai operator, menunggu keputusan regulator dari pusat,” ucapnya.

Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dinamika harga dan distribusi pangan, demi menjaga stabilitas kebutuhan pokok jelang Iduladha. (red)

02 June 2025

     

Pemprov Kalteng Bebaskan Pajak Kendaraan: Bayar Pajak Tahun Berjalan, Denda dan Tunggakan Diampuni

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor di Kalimantan Tengah. Dalam rangka Hari Jadi ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah dan HUT ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan kado istimewa berupa kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor.

Program ini berlaku mulai 23 Juni hingga 23 September 2025, dan digulirkan langsung oleh Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.

Warga cukup membayar pajak kendaraan tahun berjalan, dan akan dibebaskan dari berbagai beban administrasi lainnya.

“Bayar pajakmu, bangun Huma Betang, wujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju,” ujar Gubernur Agustiar dalam pernyataan resminya.

Kebijakan ini mencakup:

- Bebas Denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

- Bebas Pokok Tunggakan Pajak

- Bebas Denda SWDKLLJ (untuk tahun-tahun lalu)

- Bebas Bea Balik Nama dari Luar Provinsi
Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Second (BBNKB II)

Namun, ada beberapa biaya yang tetap harus dibayar oleh wajib pajak, yakni:

1. Pokok SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)
2. Bea Balik Nama/Mutasi yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

Sebagai contoh, untuk kendaraan roda dua, biaya BPKB dikenai Rp 225.000, STNK Rp 100.000, dan plat Rp 60.000. Sementara roda empat, masing-masing dikenai Rp 375.000, Rp 200.000, dan Rp 100.000.

Bapenda Kalteng menyebut, program ini merupakan bentuk insentif fiskal yang mendorong masyarakat agar lebih patuh membayar pajak, sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga.

Bagi warga Kalimantan Tengah, inilah saat yang tepat untuk mengurus pajak kendaraan tanpa takut denda menumpuk. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. (red)

     

100 Hari Kerja Gubernur Kalteng: Program Strategis Tuntas, Warga Rasakan Dampaknya

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo resmi memaparkan capaian 100 hari kerja pertama mereka. Berlangsung di Istana Isen Mulang, Senin, 2 Juni 2025, laporan ini menunjukkan kinerja masif di berbagai sektor mulai dari pendidikan hingga infrastruktur.

Mengusung semangat “Kalteng Berkah, Kalteng Maju”, sejumlah program strategis diklaim telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan se-Kalimantan Tengah total 1.571 titik. Program ini, yang diluncurkan oleh Menko Pangan RI pada 22 Mei lalu, menjadi simbol kemandirian ekonomi desa.

“Di sektor pendidikan, Program Kuliah Gratis Huma Betang 1 Rumah 1 Sarjana telah menjangkau 3.060 orang, melalui subsidi UKT yang disalurkan ke 32 perguruan tinggi,” ujar Agustiar.

Digitalisasi pendidikan juga digenjot lewat pengadaan 4.339 papan tulis interaktif, 874 set panel surya, dan 321 unit Starlink.

Di bidang kesehatan, layanan dasar ditingkatkan tajam. Pemeriksaan kesehatan gratis menjangkau 18.214 warga. Pemerintah juga melakukan rekonsiliasi dan integrasi data Kartu Huma Betang Sejahtera dengan peserta JKN PBI sebanyak 521.338 orang dan peserta JKN PBPU serta PB sebanyak 43.452 orang.

“Pasien kelas 3 yang dilayani secara gratis mencapai 446 orang. Kami juga membuka saluran pengaduan layanan kesehatan, menempatkan tenaga medis di 55 Pos Terpadu Siaga Mudik, serta menggelar cek kesehatan gratis di 195 puskesmas,” katanya.

Operasi katarak gratis diberikan kepada 54 pasien, operasi bibir sumbing kepada 10 anak, dan pemeriksaan mamografi untuk 11 perempuan. Layanan intervensi jantung anak (proctorship) dilakukan untuk 8 anak, USG kehamilan gratis untuk 35 ibu, serta pemberian asupan gizi tambahan bagi 273 ibu hamil yang mengalami KEK (Kurang Energi Kronis).

Tak hanya itu, tes bakat dan minat dilakukan pada 100 anak dan remaja, serta khitanan gratis bagi 24 anak, dan persiapan untuk 50 anak lainnya di RSJ Kalawa Atei.

Pemerintah juga menargetkan penurunan prevalensi stunting. “Tahun 2024, prevalensi stunting kita turun 1,4 persen, dari 23,5 persen ke 22,1 persen. Tahun ini kami targetkan turun lagi ke 20,6 persen,” jelasnya.

Langkah-langkah strategis seperti Rakor PPPS, tagging anggaran, rembuk stunting, hingga kolaborasi dengan BKKBN dalam program GENTING sudah berjalan.

Di sektor infrastruktur, pembenahan ruas jalan Palangka Raya–Kuala Kurun menjadi perhatian utama. Jalan sepanjang 152 kilometer kini sudah fungsional 100 persen.

"Waktu tempuh kini hanya sekitar 2,5 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Sebelumnya bisa memakan waktu 4 jam,” terang Agustiar.

Menurutnya, capaian ini bukan semata angka. “Tentunya ini menjadi prioritas kami serta bukti kami bekerja tidak hanya untuk mengejar angka, tetapi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (red)

     

Pemuda Katolik Kalteng Diingatkan Jaga Etika Digital, Gubernur Siap Hadiri Pelantikan

Dewan Penasihat PK Komda Kalteng, Sutoyo bersama para pengurus PK. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Dewan Penasihat Pemuda Katolik Kalimantan Tengah, Sutoyo, mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan etika dalam berorganisasi, terutama di era digital yang serba terbuka.

Pesan itu ia sampaikan saat bertemu jajaran Pengurus Pemuda Katolik Komda Kalteng periode 2025–2028, Senin, 2 Juni 2025.

“Paling penting adalah menjaga atitude. Jangan sampai ada tindakan kita, terutama di media sosial, yang menciderai identitas kita sebagai umat Katolik,” ujar Sutoyo.

Ia menegaskan bahwa identitas dan nilai-nilai keagamaan harus tetap dijaga dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam interaksi digital.

Pesan tersebut menjadi pengingat awal bagi para pengurus baru di bawah kepemimpinan Dorothea S. Jasi, menjelang agenda audiensi mereka dengan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran.

Dalam pertemuan itu, Agustiar menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan Pemuda Katolik di Kalteng. Ia bahkan menyatakan kesiapannya hadir dalam acara pelantikan yang dijadwalkan berlangsung Juni ini.

“Saya menyambut baik kehadiran Pemuda Katolik dalam membangun daerah. Kehadiran mereka akan menjadi bagian penting dari pengembangan sosial dan ekonomi Kalimantan Tengah,” kata Agustiar.

Dorothea Jasi menyambut hangat dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan program-program yang sejalan dengan visi pembangunan daerah.

“Kami berkomitmen menjaga sikap dan etika dalam berorganisasi, serta memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang positif,” ucapnya.

Dukungan dari pemerintah daerah disebut menjadi momentum strategis bagi Pemuda Katolik untuk semakin aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Organisasi ini menyiapkan sejumlah program ke depan, termasuk edukasi literasi digital dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Tentang Pemuda Katolik Komda Kalteng

Pemuda Katolik Komda Kalimantan Tengah adalah organisasi kepemudaan yang fokus pada pengembangan potensi pemuda Katolik, khususnya di bidang pendidikan, kepemimpinan, dan sosial kemasyarakatan.

Dengan landasan nilai-nilai Katolik dan kebangsaan, organisasi ini aktif membangun solidaritas dan kontribusi nyata bagi masyarakat. (red)

     

Tomy Irawan Diran Dorong Sinergi Pemerintah Wujudkan Pendidikan Digital Merata di Kalteng

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran.

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Digitalisasi pendidikan kian menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, menyuarakan dukungannya terhadap program nasional ini, sembari menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan agar implementasinya menyentuh seluruh lapisan daerah.

"Digitalisasi pendidikan merupakan tahapan penting untuk kemajuan anak-anak kita ke depan. Maka, harus benar-benar dilaksanakan dengan serius di semua tingkatan pemerintahan," kata Tomy, Senin, 2 Juni 2025.

Ia menilai, keberhasilan program ini tak cukup hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas. Lebih dari itu, kesiapan siswa dan guru juga menjadi elemen krusial.

Menurutnya, pengawasan rutin perlu dilakukan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi formalitas belaka.

"Kita harus pantau apakah siswa sudah bisa mengikuti sistem pembelajaran digital, baik dari segi fasilitas maupun kemampuan. Jangan sampai hanya jadi program formalitas," ujarnya.

Tomy, yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Kalteng, menyoroti masih timpangnya akses digital di wilayah pelosok.

Minimnya koneksi internet dan literasi digital jadi tantangan nyata dalam mendorong transformasi pendidikan berbasis teknologi.

Ia mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan perangkat, tapi juga mengedukasi generasi muda sejak dini untuk memahami dan terbiasa dengan teknologi digital.

"Kita harus mengedukasi anak-anak sejak awal, apalagi di daerah yang belum terbiasa dengan alat pembelajaran digital. Ini penting agar mereka tidak tertinggal," ungkapnya.

Tak hanya siswa, kesiapan para guru pun menjadi perhatian Tomy. Ia mencatat masih banyak tenaga pendidik yang belum akrab dengan teknologi.

Karena itu, ia mendorong Dinas Pendidikan bersama pemerintah kabupaten/kota untuk aktif memberikan pelatihan dan pendampingan berkala.

"Guru-guru yang masih gagap teknologi tentu ada, dan ini menjadi perhatian kita. Harus ada upaya bersama untuk meningkatkan kemampuan mereka, agar transformasi digital berjalan maksimal," katanya. (red)

     

DLH Kalteng Gelar Lomba Video Lingkungan, Hadiahnya Sepeda Listrik

Kepala DLH Kalimantan Tengah, Joni Harta. (ist) 

Warga diajak tunjukkan aksi nyata menjaga bumi lewat video 3 menit. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah mengajak publik menunjukkan kepedulian terhadap bumi lewat lomba video pendek bertema lingkungan. Lomba ini terbuka untuk semua kalangan: pelajar, masyarakat umum, hingga komunitas.

Lomba berlangsung pada 2–10 Juni 2025. Para peserta diminta membuat video berdurasi maksimal tiga menit yang menampilkan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Empat tema utama bisa dipilih: pengurangan sampah plastik, bahaya pemanasan global, gaya hidup ramah lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Video karya peserta diunggah ke Instagram masing-masing dengan menandai akun resmi @dlh_kalteng dan menyertakan tagar #LombaVideoHLHKALTENG.

Kepala DLH Kalimantan Tengah, Joni Harta, mengatakan lomba ini bagian dari strategi membangun budaya peduli lingkungan secara kreatif dan inklusif.

“Kami ingin memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyuarakan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Melalui karya video, pesan-pesan positif tentang pelestarian alam dapat disampaikan secara lebih dekat dan menyentuh,” ujarnya.

Joni juga menekankan bahwa lomba ini mendukung visi program kerja Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, khususnya di sektor pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Kegiatan ini sejalan dengan semangat visi-misi pimpinan daerah dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang hijau, lestari, dan berkelanjutan. Kami berharap inisiatif ini mampu mendorong gerakan bersama yang tumbuh dari bawah,” katanya.

Para pemenang akan diumumkan pada 11 Juni 2025. Selain menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan, peserta juga berkesempatan memenangkan hadiah menarik, termasuk sepeda listrik, uang pelatihan, serta berbagai doorprize lainnya.

DLH Kalteng berharap, melalui lomba ini, masyarakat saling menginspirasi dan menunjukkan bahwa setiap langkah kecil untuk menjaga bumi tetap berarti dan layak diapresiasi. (red)

     

RSUD Doris Sylvanus “Sakit”: Manajemen Berjuang Lunasi Utang Warisan




LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus Palangka Raya diduga tengah menghadapi krisis internal serius yang berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) dan kualitas pelayanan kepada pasien. Dugaan ini mencuat dalam unggahan akun Instagram Kaltengpedia, yang menyebutkan adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap keberlangsungan layanan rumah sakit rujukan tertinggi di Kalimantan Tengah tersebut.

Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa situasi ini memunculkan pertanyaan tajam terhadap kinerja manajemen rumah sakit, termasuk efektivitas pengawasan internal serta peran Dewan Pengawas BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Sejumlah pihak menilai pengawasan tidak berjalan maksimal di tengah kondisi keuangan yang kritis, sehingga berpotensi mengancam hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan manusiawi.

Menanggapi informasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Doris Sylvanus, dr. Suyuti Syamsul, memberikan klarifikasi langsung melalui akun Instagram pribadinya, @suyuti_syamsul. Ia membenarkan bahwa saat ini RSUD Doris sedang menghadapi tekanan likuiditas yang sangat berat.

"Saat ini memang RSUD Doris sedang menghadapi tekanan likuiditas yang sangat berat akibat peninggalan utang manajemen lama yang jumlahnya sangat banyak," jelas Suyuti. (2/5/2025)

Ia mengungkapkan bahwa manajemen baru tengah bekerja keras menyelesaikan utang sekaligus menyehatkan keuangan rumah sakit. Sejauh ini, sebagian utang sudah berhasil diselesaikan, termasuk utang kepada penyedia obat dan kepada pegawai.

"Sebagian pending obat dari penyedia sudah bisa dibuka sehingga obat yang tersedia bertambah. Utang kepegawaian juga sudah teratasi sebagian," tambahnya.

Suyuti menjelaskan bahwa untuk memulihkan kondisi keuangan RSUD Doris sepenuhnya dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, menurutnya, tidak dapat memberikan bantuan dana segar karena sesuai regulasi, defisit akibat salah kelola tidak menjadi tanggung jawab APBD.

Sebagai upaya efisiensi, manajemen saat ini telah melakukan pemotongan tunjangan para pengelola rumah sakit untuk membayar utang. Ia memperkirakan stabilitas keuangan rumah sakit baru dapat tercapai pada akhir tahun depan.

"Perkiraan kami persoalan keuangan RS Doris baru bisa stabil kembali akhir tahun depan dan kembali bisa surplus," tutupnya.

Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat Kalimantan Tengah yang menggantungkan pelayanan kesehatan pada RSUD Doris. Sejumlah kalangan mendesak adanya transparansi dan perbaikan tata kelola agar krisis yang terjadi tidak berlarut-larut dan berdampak lebih luas.

     

Inflasi Kalteng Mei 2025 Tercatat 0,46 Persen, Sukamara Tertinggi

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mencatat laju inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) sebesar 0,46 persen pada Mei 2025, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 107,45.

"Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Sukamara sebesar 1,14 persen dengan IHK 109,54. Sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Kapuas, hanya 0,21 persen dengan IHK sebesar 108,00," kata Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, dalam rilis resmi statistik, Senin, 2 Juni 2025.

Agnes menjelaskan, inflasi tahunan ini dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Pendorong tertinggi datang dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik signifikan sebesar 8,26 persen.

Kelompok lain yang turut menyumbang inflasi adalah pendidikan (2,23 persen), kesehatan (2,20 persen), penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,11 persen), pakaian dan alas kaki (2,07 persen), rekreasi, olahraga, dan budaya (1,28 persen), serta perlengkapan rumah tangga (0,55 persen).

Namun, sejumlah kelompok pengeluaran justru mengalami penurunan harga, antara lain transportasi turun 1,37 persen, makanan, minuman, dan tembakau turun 0,73 persen, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun 0,37 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang turun 0,15 persen.

"Tingkat deflasi month-to-month (m-to-m) Kalimantan Tengah pada Mei 2025 tercatat sebesar 0,53 persen. Sementara inflasi year-to-date (y-to-d) hingga Mei 2025 mencapai 0,76 persen," ujar Agnes. (red)

     

Sah Jadi Wakil Rakyat, Endang Susilawatie Prioritaskan Sinergi dan Aspirasi Perempuan

Anggota DPRD Kalteng, Endang Susilawatie. 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Kursi kosong di DPRD Kalimantan Tengah akhirnya terisi. Endang Susilawatie resmi dilantik sebagai anggota dewan lewat mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2024–2029, Senin, 2 Juni 2025.

Pelantikan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng. Endang menggantikan anggota Fraksi Partai Gerindra yang wafat beberapa waktu lalu.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat. Sejumlah pejabat daerah, unsur Forkopimda, serta tamu undangan hadir menyaksikan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong.

Dalam sambutannya, Arton menyampaikan ucapan selamat kepada Endang atas kepercayaan yang diberikan partai dan masyarakat. Ia berharap kehadiran Endang memberi energi baru bagi DPRD Kalteng.

"Saya juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar anggota DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan di Kalimantan Tengah ini," ujar Arton.

Lebih jauh, Arton mendorong agar Endang aktif menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kehadiran Ibu Endang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah," imbuhnya.

Endang sendiri mengaku bersyukur atas amanah yang kini diembannya. Ia berkomitmen menjalankan tugas sebaik mungkin bersama rekan-rekan dewan dan pemerintah daerah.

"Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah ini bersama-sama dengan anggota DPRD yang lain dan juga pemerintah daerah. Program prioritas kita sesuai dengan hak budget kita sebagai anggota DPRD dan akan selalu menyuarakan program-program terutama untuk kaum perempuan," ucapnya.

Dengan pelantikan ini, formasi DPRD Kalteng kembali lengkap. Publik menanti kontribusi nyata dari wajah baru parlemen ini untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, demi pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan merata. (red)

     

DPRD Kalteng Minta Pemprov Segera Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Penyimpangan Anggaran Rp2,43 M

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S Dohong meminta Pemerintah Provinsi segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam laporan itu, BPK mencatat adanya penyimpangan anggaran senilai Rp2,43 miliar di dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalteng.

Dari lima paket belanja modal gedung dan bangunan yang diperiksa, ditemukan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak. Dari total nilai penyimpangan, baru Rp1,09 miliar yang dikembalikan ke kas daerah. Sisanya, Rp1,34 miliar, belum dipulihkan.

Tak hanya itu, BPK juga mencatat lemahnya pendataan dan penetapan Pajak Air Permukaan yang menyebabkan pajak 62 wajib pajak tidak mencerminkan penggunaan air sebenarnya.

Meski demikian, BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Pemprov Kalteng 2024.

“DPRD Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara dan mitra kerja pemerintah daerah berharap agar Pemda secara serius melakukan pembenahan, perbaikan, dan menindaklanjuti berbagai catatan rekomendasi BPK RI,” kata Arton saat Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin, 2 Juni 2025.

Menurut dia, fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015, akan dijalankan untuk memastikan seluruh temuan BPK ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Meski menyoroti sejumlah kekurangan, Arton tetap memberi apresiasi atas capaian opini WTP yang diraih Pemprov Kalteng.

“Capaian ini menandakan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh perangkatnya telah bekerja secara optimal, menjadikan Kalteng sebagai provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Selamat dan sukses kepada Gubernur, Wakil Gubernur beserta perangkatnya, serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah," ujarnya.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo memastikan, Pemprov akan segera menindaklanjuti semua temuan BPK.

Ia menyebutkan, Pemprov diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan.

“BPK memberikan waktu 60 hari untuk kita tindaklanjuti. Misalnya, jika ada kelebihan bayar atau hanya masalah administrasi. Apakah ini termasuk kerugian negara, kita tunggu hasil akhir dari BPK. Tapi yang jelas, semua akan ditindaklanjuti,” kata Edy. (red)

     

Pemprov Kalteng Raih WTP ke-11, BPK Apresiasi DPRD dan Pengelolaan Keuangan

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali mencatatkan prestasi gemilang. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Kalteng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.

Pencapaian ini diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Provinsi Kalteng yang digelar di gedung dewan, Senin pagi, 2 Juni 2025.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Arton S Dohong dan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kalteng tahun anggaran 2024, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Dodik di hadapan forum paripurna yang juga dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala SKPD Pemprov Kalteng.

Menurut Dodik, laporan keuangan Pemprov Kalteng telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan tidak ditemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaannya.

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemprov Kalteng atas capaian ini, dan juga apresiasi kepada DPRD Kalteng atas dukungannya dalam melaksanakan fungsi pengawasan,” katanya.

Rapat yang dimulai pukul 09.25 WIB itu berlangsung khidmat namun penuh semangat, seiring komitmen para pemangku kepentingan di Bumi Tambun Bungai menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. (red)

     

Dishut Kalteng Gelar Apel Hari Lahir Pancasila, Teguhkan Komitmen ASN pada Nilai Kebangsaan

Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar apel peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor dinas, Senin pagi, 2 Juni 2025.

Apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 3 Tahun 2025.

Dalam amanatnya, Agustan menekankan bahwa Pancasila tak sekadar menjadi dasar negara, tapi juga fondasi moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dishut Kalteng untuk memperkuat kebersamaan dan sinergi, sebagaimana ditekankan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran.

“Pancasila adalah kompas moral kita. Sebagai abdi negara, kita tidak hanya dituntut memahami nilai-nilainya, tetapi juga mengamalkannya dalam setiap tindakan dan kebijakan. Semangat gotong royong, keadilan, dan integritas harus terus hidup dalam budaya kerja kita,” kata Agustan.

Ia juga mendorong para ASN untuk membangun pola pikir yang lebih progresif dan adaptif terhadap perubahan. Menurutnya, sikap inovatif dan orientasi pelayanan publik harus menjadi ruh dalam pelaksanaan tugas.

“Saya berharap seluruh pegawai mampu menjadi agen perubahan yang adaptif, kreatif, dan profesional. Tingkatkan kompetensi, kuasai keterampilan, dan jadikan pelayanan sebagai panggilan, bukan sekadar kewajiban,” ujarnya.

Momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini, kata Agustan, menjadi ruang reflektif bagi seluruh jajaran untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila mulai dari cara bekerja, melayani masyarakat, hingga menjalankan kebijakan pembangunan kehutanan di daerah. (red)

     

Zaini: Siap Koordinasi Soal Penyaluran BSU



LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat akan mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja berpenghasilan rendah pada Kamis, 5 Juni 2025. Bantuan ini ditujukan untuk mendorong daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi domestik di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

BSU 2025 menyasar para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau setara dengan upah minimum provinsi (UMP), termasuk guru honorer. Program ini merupakan salah satu dari enam paket insentif yang sedang disiapkan pemerintah sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi.

Untuk menerima bantuan, pekerja harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), terdaftar aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan, memiliki penghasilan maksimal Rp 3,5 juta atau sesuai UMP/UMK di wilayah kerja, serta bukan ASN, anggota TNI, atau Polri. Selain itu, penerima tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM. Bantuan ini juga diprioritaskan bagi sektor dan wilayah tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.

Terkait hal ini, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, saat ditemui usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Rabu (28/5/2025), mengaku baru mendengar informasi tersebut.

“Saya baru mengetahui kabar ini, tetapi secara umum kami di Pemerintah Kota Palangka Raya sudah meminta perusahaan agar membayar upah sesuai UMP yang telah diatur dalam undang-undang,” ujar Zaini.

Ia juga menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar para pekerja di Palangka Raya yang memenuhi kriteria bisa mendapatkan BSU secara tepat sasaran.

Program BSU ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi bagi pekerja rentan serta mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

01 June 2025

     

Harga BBM di Kalimantan Tengah Turun, Pertamina Terapkan Penyesuaian Nasional

Gambar Ilustrasi: Keran Pompa Bensin

LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA - PT. Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) umum di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Juni 2025. Penyesuaian ini merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan revisi dari Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

DIMANA KEPMEN tersebut mengatur mengenai formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran untuk jenis bahan bakar minyak umum, seperti bensin dan minyak solar, yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan

Penyesuaian harga berlaku untuk jenis BBM Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex, dengan tarif berbeda di tiap provinsi sesuai dengan kondisi regional.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, harga BBM yang berlaku adalah sebagai berikut: Pertamax Rp12.400 per liter, Pertamax Turbo Rp13.350, Dexlite Rp13.020, dan Pertamina Dex Rp13.500. Varian Pertamax Green 95 tidak tersedia di Kalimantan Tengah.

Mulai 1 Juni 2025, harga BBM nonsubsidi di Kalimantan Tengah mengalami penyesuaian. Berikut perbandingannya:

Jenis BBM

Mei 2025 (Rp)

Juni 2025 (Rp)

Perubahan

Pertamax

12.700

12.400

🔽 -300

Pertamax Turbo

13.600

13.350

🔽 -250

Dexlite

13.650

13.020

🔽 -630

Pertamina Dex

14.050

13.500

🔽 -550

Penyesuaian harga ini dipengaruhi oleh harga minyak dunia, kebijakan energi, dan nilai tukar rupiah. Pemerintah berharap langkah ini dapat membantu masyarakat dan industri dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Varian Pertamax Green 95 tersedia di sejumlah provinsi seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun, beberapa wilayah seperti Maluku dan Papua belum menyediakan varian tertentu seperti Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95.

Untuk Free Trade Zone (FTZ) seperti Batam dan Sabang, Pertamina menetapkan tarif khusus yang lebih rendah. Di Batam, misalnya, harga Pertamax dijual Rp11.600 per liter, lebih murah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pertamina menyampaikan bahwa penyesuaian harga ini mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk rata-rata harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta biaya distribusi BBM. Langkah ini juga diambil untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi tetap mengikuti kebijakan pemerintah tanpa perubahan.

Sumber: Rilis Pertamina

     

Semarak Peringatan Hari Lahir Pancasila, DPD PDI-P Kalteng Tekankan Komitmen Kebangsaan



LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila dan pembukaan Bulan Bung Karno. Upacara berlangsung di halaman Kantor DPD PDI-P Kalteng, Palangka Raya, dengan mengusung tema “Setialah Kepada Sumbermu” dan subtema “Kekuatan Kita Harus Tetap Bersumber Kepada Kekuatan Rakyat, Tetap Apinya Semangat Rakyat.” Minggu, 01/06/2025.

Ketua DPD PDI-P Kalteng, Arton S Dohong, menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum bagi seluruh kader PDI-P dan masyarakat untuk memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.

“Melalui momentum ini, saya mengajak seluruh kader PDI Perjuangan dan masyarakat Kalimantan Tengah agar tetap menjaga keberagaman dalam perbedaan bahasa, suku, agama, budaya, dan ras. Dengan begitu, kita dapat terus hidup dalam negara yang damai, guyub, dan sejahtera,” ujar Arton.

Selain upacara, kegiatan ini dirangkai dengan sarasehan empat pilar kebangsaan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas di Palangka Raya, serta lomba memasak yang diikuti oleh 10 kelompok peserta dari perwakilan DPC PDI-P dan anggota partai.

Arton menambahkan bahwa bulan Juni menjadi kesempatan untuk mengenang jasa Ir. Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia serta pemikir besar yang merumuskan dasar negara, Pancasila.

“Dalam keseharian, saya selalu berpesan kepada seluruh kader PDI-P agar bersikap, bertutur kata, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia,” imbuhnya.

Dengan peringatan ini, diharapkan semangat kebangsaan dan persatuan semakin kokoh, menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

     

DPD Demokrat Kalteng Usulkan Junaidi Gantikan Jimmy Carter di DPRD

Junaidi. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Tengah resmi mengusulkan nama Junaidi sebagai calon pengganti Jimmy Carter untuk posisi Wakil Ketua III DPRD Kalteng. Keputusan itu diambil melalui rapat pleno yang digelar pada Minggu, 1 Juni 2025.

“Berdasarkan arahan Ketua DPD, Bapak Nadalsyah, rapat pleno hari ini sepakat mengusulkan saya sebagai calon Wakil Ketua III DPRD Kalteng,” kata Junaidi usai pleno.

Junaidi menambahkan, usulan tersebut akan segera disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk mendapatkan persetujuan.

“Jadi nanti DPP lah yang memutuskan,” ujarnya.

Selain mengusulkan pergantian pimpinan dewan, pleno juga menyepakati perombakan struktur Fraksi Demokrat di DPRD Kalteng. Kursi Ketua Fraksi pun disebut akan berganti.

“Ada dua nama yang diusulkan, yaitu Hero Harapano Mandow dan Heri Santoso. Keduanya sudah menyerahkan kembali keputusan akhir kepada Ketua DPD untuk ditetapkan secara resmi,” jelas Junaidi, yang saat ini masih menjabat Ketua Fraksi Demokrat.

Sementara itu, pembahasan soal Pengganti Antar Waktu (PAW) Jimmy Carter ditunda. Demokrat Kalteng masih menunggu surat resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan siapa yang berhak menduduki kursi tersebut.

“Meskipun berdasarkan hasil Pileg lalu kita sudah tahu kira-kira siapa yang perolehan suaranya di bawah, namun kami tetap menunggu jawaban dari KPU dulu untuk memastikannya,” kata Junaidi.

Diketahui, Jimmy Carter sebelumnya mengundurkan diri dari DPRD Kalteng untuk maju sebagai bakal calon Bupati Barito Utara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. (red)

     

Ketua DPRD Kalteng Soroti Truk ODOL: Jalan Rusak, Anggaran Terkuras

Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong. (ist) 

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur H. Agustiar Sabran dalam menertibkan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang kerap melintasi ruas jalan Palangka Raya–Kuala Kurun.

Arton tak segan menyebut angkutan ODOL sebagai biang kerok kerusakan jalan yang terus terjadi, meski berkali-kali diperbaiki.

Ia menilai, jalan antardaerah yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik itu tak akan pernah awet jika truk bermuatan berlebih terus dibiarkan.

“Kontrol di sepanjang jalan itu penting. Kita lihat sendiri, muatannya luar biasa. Sudah jauh melebihi kemampuan jalan menahan beban,” kata Arton kepada awak media, Minggu, 1 Juni 2025.

Politikus PDI Perjuangan itu mendesak agar pengawasan tak lagi bersifat insidental, melainkan sistematis dan permanen.

Ia mengusulkan pembentukan pos khusus di titik-titik rawan, dijaga oleh personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan polisi lalu lintas.

“Kalau hanya sesekali, tidak akan berdampak. Ini sudah terlalu lama dibiarkan. Kalau perlu, buat pos khusus untuk penjagaan rutin,” tegas Ketua DPD PDI-P Kalteng tersebut.

Arton menyoroti dampak ekonomi dari kerusakan jalan yang disebabkan ODOL. Menurut dia, biaya perbaikan yang terus menguras anggaran daerah bisa ditekan jika penegakan aturan dilakukan secara konsisten.

“Berapa miliar uang daerah habis hanya untuk perbaikan yang terus-menerus? Ini yang kami sampaikan ke Wakil Gubernur agar diteruskan ke Gubernur,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran negara dalam bentuk penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama agar infrastruktur jalan bisa berfungsi optimal dan berumur panjang.

“Tanpa itu, semua upaya hanya akan jadi tambal sulam,” ucap Arton. (red)

     

Waspada! Ini Daftar Makanan Manusia yang Berbahaya bagi Kucing




LIPUTANSBM.COM, KALTENG - Kucing sering kali tertarik pada makanan yang dikonsumsi manusia, tetapi tidak semua makanan aman bagi mereka. Ada beberapa jenis makanan yang bisa beracun atau menyebabkan gangguan kesehatan serius pada kucing. Minggu, 01/06/2025.

Dikutip dari berbagai sumber, para ahli kesehatan hewan mengingatkan pemilik kucing untuk tidak memberikan makanan seperti cokelat, bawang merah, bawang putih, anggur, dan kismis kepada peliharaan mereka. Cokelat, misalnya, mengandung theobromine yang beracun dan bisa menyebabkan muntah, kejang, bahkan kematian.

Selain itu, susu dan produk olahan susu juga perlu dihindari. Banyak kucing dewasa tidak memiliki enzim laktase yang cukup untuk mencerna laktosa, sehingga dapat menyebabkan diare dan gangguan pencernaan lainnya.

Beberapa makanan lain yang harus dihindari adalah makanan tinggi garam, alpukat, serta daging mentah atau setengah matang yang bisa mengandung bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli.

Agar kucing tetap sehat, pemilik disarankan untuk hanya memberikan makanan yang diformulasikan khusus untuk kucing. Jika kucing terlanjur mengonsumsi makanan yang berbahaya, segera konsultasikan dengan dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Dengan memahami jenis makanan yang aman dan berbahaya, pemilik kucing dapat menjaga kesehatan peliharaan mereka dengan lebih baik.

ads LiputanSbm